Ramainya komentar dan tanggapan rekans milis soal laptop DPR, menunjukkan masih ada manusia indonesia yang peka pada kebutuhan rakyat yang menderita. Hampir semua sorotan ditujukan kepada anggota DPR yang tidak terhormat itu. Dengan mata telanjang kita menyaksikan perilaku anggota dewan tak terhormat, tidak hanya pada anggota-anggota pasif yang tingkat kecerdasannya rendah, namun yang lebih menjijikan adalah para elit elitnya termasuk ketua dpr agung laksono. Komentar dan kritik sudah tak terhtiung namun tak ada respons yang sepadan dengan keprihatinan yang disuarakan oleh temans. Satu lagi pihak yang harusnya menjadi sorotan utama adalah institusi parpolnya. Parpol secara diam-diam melalui para anggotanya menggerogoti keuangan negara dengan berbagai macam fasilitas yang mereka peroleh. Jadi pada pemilu mendatang, rakyat didorong atau diprovokasi untuk tidak memilih anggota dan parpol yang kerjanya mengerogoti keuangan negara. Sayangnya memang tidak ada parpol yang "ideal". terus gimana dong ..... kata mahasiswa '98 "hanya ada satu kata LAWAN" dan REVOLUSI SAMPAI MATI...... sereeem tapi boleh juga dicoba..... yohanes
________________________________ From: [email protected] on behalf of Maulana Raja Aisyana Sent: Mon 3/26/2007 6:55 PM To: [email protected] Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] LOGIKA SESAT LAPTOP DPR Kita seharusnya sudah mati rasa melihat ulah anggota DPR yang semakin hari semakin mengecewakan. Mulai kenaikan tunjangan, acara jalan-jalan keluar negeri yang tak pernah kelihatan hasilnya, sampai fasilitas laptop yang direkomendasikan oleh anggota DPR sendiri melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. BURT mungkin harus direkonstruksi, karena fungsinya selalu memikirkan peningkatan fasilitas fisik, bukan peningkatan nurani dan kepedulian anggota dewan. Konsekuensinya negara harus selalu menyediakan dana. Kalau tidak, mereka atas nama wakil rakyat akan "mengultimatum" eksekutif, dalam hal ini departemen keuangan. Dan siapa yang punya nyali berhadapan dengan kekuatan oligarki ini. Setjen DPR sebagai pelaksana tentu dengan senang (atau beban?) hati akan melaksanakan rekomendasi BURT. Tender pengadaan laptop ini bisa saja terbebas dari korupsi kalau dilaksanakan secara transparan. Namun persoalan pengadaan laptop bukan persoalan kekhawatiran atas terjadinya korupsi semata. Lebih dari itu, proses ini mencerminkan matinya nurani DPR. Pembelian laptop yang menghabiskan Rp12 miliar lebih telah melecehkan rakyat yang diwakilinya yang masih bergulat dalam lapar. Logika DPR tak pernah berhasil menyentuh berapa uang negara yang harus habis untuk hal-hal yang remeh temeh ini. Mau dibawa kemana laptop-laptop itu. Apakah mau dibawa ke ruang sidang yang lebih sering tak terisi penuh. Apa mau dibawa pamer pada rakyat yang kelaparan. Dan pertanggungjawaban apa yang akan mereka berikan setelah memakai laptop nanti. Apakah kinerja mereka akan lebih baik. Entah nurani apa lagi yang harus ditumbuhkan pada anggota dewan kita ini. Kalau rakyat harus menangis atas ulah para wakilnya ini, mungkin sudah tak ada lagi air mata ini. Kalau pun mereka harus diboikot agar tidak dipilih lagi pada pemilu nanti, mereka punya uang sebagai pundi-pundi untuk membujuk masyarakat yang kelaparan. Masyarakat dibiarkan lapar agar mereka punya bahan pancingan untuk pemilu yang akan datang. Sekali lagi kita tak perlu heran apabila orientasi mereka bukan ke bawah (rakyat) tapi ke atas (kekuasaan). Semakin miris rasanya mendengar penjelasan ketua DPR RI, Agung Laksono. Menurutnya karena masalah penyediaan laptop sudah disepakati dalam sidang paripurna dan dianggarkan dalam APBN, maka anggaran tersebut harus dipergunakan. Sejak kapan negeri ini mengajarkan untuk menganggap bahwa setiap keputusan harus dilaksanakan tanpa melihat konteksnya. Apakah beliau tidak tahu, UUD 1945 yang sudah 60 usianya masih bisa diamandemen. Sejak kapan keputusan mereka begitu sakral melebihi kitab suci, sehingga tidak bisa ditafsirkan lagi. Kalau alasannya laptop tersebut dipinjamkan oleh negara, untuk apa negara meminjamkan mereka, sementara penggunaannya pasti tidak maksimal. Bayangkan mereka sibuk-sibuk belajar menggunakan laptop, sementara persoalan rakyat menumpuk dan perlu langkah konkret, bukan melalui laptop. Kecuali mereka merasa sedang memandu sebuah acara parodi seperti diperankan Tukul Arwana. Kalau alasannya laptop itu untuk para stafnya, ini sungguh langkah penghamburan (mubazir) karena di masing-masing ruangan anggota DPR sudah tersedia komputer. Di samping itu, kalaupun itu nantinya dikembalikan pada negara, untuk apa barang-barang bekas itu nantinya. Pasti anggota DPR berikutnya akan meminta yang baru. Mereka tidak akan memakai barang bekas karena programnya sudah ketinggalan. Seharusnya di tengah dana negara yang terbatas dan kemiskinan merajalela, para anggota dewan dapat menghemat anggarannya. Mungkin patut dicontoh apa yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa menghemat anggarannya sampai Rp100 miliar. Sebagaimana diketahui pada tahun 2005 Presiden menghemat anggarannya sebesar Rp40 miliar dan pada 2006 presiden menghemat Rp60 miliar, dan semuanya dikembalikan ke kas negara. Dan DPR, terus berpesta dengan uang negara tanpa peduli betapa pedih dan perihnya hati rakyat. Sekali lagi, sekiranya masih ada nurani, keputusan membeli laptop dengan harga 21 juta harus digagalkan. Kalau tidak, kita patut mengucapkan duka cita dan mengerek bendera setengah tiang atas matinya nurani anggota dewan. Bila ini yang terjadi, entah apalagi yang bisa dipertaruhkan dari para anggota dewan yang terhormat itu. Raja --------------------------------- Lelah menerima spam? Surat Yahoo! mempunyai perlindungan terbaik terhadap spam. http://id.mail.yahoo.com/ <http://id.mail.yahoo.com/> [Non-text portions of this message have been removed]
