http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/02/humaniora/3499423.htm ===========================
Jakarta, Kompas - Pendekatan kekuasaan dalam kebijakan dan praktik pendidikan selama ini terbukti mengakibatkan proses dan mutu pendidikan nasional terombang-ambing menurut "bandul" kekuasaan. Pendekatan kekuasaan membuat gagasan pembaruan pendidikan yang segar dan dinamis jadi mengawang karena benturan kepentingan. Di sisi lain, ide Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara telah diabaikan dalam praktik pendidikan di Indonesia. "Kepentingan kekuasaan itu harus dikikis," ungkap Agus Suwignyo, peneliti dan pemerhati pendidikan, dalam diskusi Forum YB Mangunwijaya bertema "Kurikulum Nasional dan Visi Indonesia 2030, Seberapa Jauh Pendidikan Menghasilkan Lulusan Berkompeten?", Selasa (1/5) di Yogyakarta. Diskusi menghadirkan pula JC Tukiman Taruna (anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah), dan Soedijarto (guru besar Universitas Negeri Jakarta). Agus mencontohkan, meski semangatnya desentralisasi, lahirnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diwarnai aliran sentralistis. "Standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang terpusat adalah pintu masuk kekuasaan ke dalam jantung praktik pendidikan, yakni sekolah, guru, dan murid," ujarnya. JC Tukiman Taruna melihat KTSP sebenarnya bisa mencerdaskan siswa jika guru berani dan benar-benar diberi kesempatan untuk mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Soedijarto menuturkan, penyelenggaraan UN sebagai penentu kelulusan mempersulit upaya menjadikan sekolah sebagai pusat pembudayaan segala kemampuan, nilai, dan sikap yang diperlukan bangsa. Praktik UN bertentangan dengan konsep pembelajaran learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be. Abaikan Ki Hadjar Dalam diskusi Refleksi Gerakan Pendidikan dan Kebudayaan Tamansiswa, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa, di Jakarta, Selasa (1/5), pakar pendidikan Mochtar Buchori menilai semangat pelopor pendidikan Ki Hadjar Dewantara semakin tak terlihat di dunia pendidikan saat ini. Mochtar Buchori berharap kebijakan Ki Hadjar Dewantara terkait pendidikan perlu digali lagi. "Bukan mengulang kutipan kata-kata beliau, tetapi menangkap semangatnya. Kita jangan terseret arus global sehingga hanya menjadi kuli di antara bangsa-bangsa atau bangsa yang terdiri dari kuli. Kita harus sadar siapa kita dan mau ke mana agar optimal dalam pembangunan." Buchori mengatakan, pendidikan seharusnya mengajarkan tiga hal kepada anak: menghidupi diri sendiri, kehidupan yang bermakna, dan memuliakan kehidupan. "Ajaran Ki Hajar Dewantara baru dapat dipahami kalau kita dapat menjabarkan hal itu lebih lanjut," ujarnya. UN, menurut Buchori tidak sesuai dengan semangat Ki Hadjar. yang menganut proses pendidikan sebagai cipta, rasa, dan karsa serta guru sebagai pihak penguji. UN memerangkap peserta didik tidak kreatif dan tidak merdeka berpikir karena yang diujikan hanya pilihan ganda. Pengamat pendidikan Darmaningtyas yang juga pengurus Tamansiswa mengemukakan peringatan Hari Pendidikan Nasional hanya mengambil tanggal kelahiran Ki Hadjar, 2 Mei. Namun, pemikiran Ki Hadjar tidak disimak dengan baik. (RWN/INE)
