Kira2 SBY berani nggak buat program seperti Evo Morales??? 82% hasil migas gross buat Indonesia, bukan 85% dari Laba Rugi seteleah dikurangi berbagai macam biaya2.
Dalam hal ini salut buat Evo Morales. --- In [email protected], "Agus Hamonangan" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Indonesia Punya Legalitas yang Kuat untuk Meniru Langkah Morales > http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/04/utama/3503082.htm > ========================= > > la paz, Rabu - Presiden Bolivia Evo Morales, Selasa (1/5), di La Paz, > mengumumkan negara kembali mengontrol semua bisnis asing, khususnya > migas. Sebanyak 12 perusahaan asing telah bersedia menandatangani > kontrak migas baru, Rabu (2/5). > > Kontrol yang paling menonjol adalah bisnis minyak dan gas yang selama > ini dikuasai asing. Keturunan indian Quechua ini disebut berhasil > menaklukkan para Goliat, julukan raksasa minyak asing yang ditakuti. > > Kontrol tersebut berlaku secara resmi sejak 1 Mei, atau setahun sejak > Morales mendeklarasikan hal tersebut. Sebagian bisnis migas sudah > dikuasai sebelum 1 Mei 2007. > > Ekonom AS peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001 Joseph E Stiglitz mendukung > penuh tindakan Morales. Stiglitz sudah sejak lama mempertanyakan > peruntukan hasil migas Bolivia yang selama ini dinikmati investor > asing dengan kolaborasi yang rapi dengan politisi keturunan Spanyol. > > Dengan pengumuman Morales itu, perusahaan minyak negara Bolivia, YPFB > (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, mirip Pertamina) akan > mengontrol semua kekayaan alam dan gas. Presiden YPBF Guillermo > Aruquipa mengatakan, negara sudah resmi menjadi pemilik semua kekayaan > gas dan minyak. > > Sebanyak 12 perusahaan minyak asing juga langsung menandatangani > kontrak baru, setelah pengumuman resmi nasionalisasi tersebut. > Perusahaan yang menandatangani kontrak bisnis migas yang baru itu > antara lain Repsol YPF SA (Spanyol-Argentina) oleh Presiden Repsol YPF > Luis Garcia Sanchez dengan Presiden YPFB president Guillermo Aruquipa. > > Perwakilan perusahaan minyak asing lain yang telah bersedia > menandatangani adalah Petrobras (Brasil), Total-Fina-Elf (Perancis > Belgia), British Gas (Inggris). > > Dengan kontrak baru itu, semua perusahaan asing harus menyetor 82 > persen dari penerimaan (bukan total laba) ke YPBF dan hanya 18 persen > untuk perusahaan asing sebagai operator eksplorasi minyak. > > Dengan kontrol negara tersebut, YPBF juga dengan leluasa mengontrol > praktik penipuan keuangan yang umum dilakukan perusahaan asing, yang > bertujuan mengelabui negara tempatnya beroperasi. > > Usaha migas asing di Indonesia jauh lebih enak, karena menerima 15 > persen dari total laba (penerimaan dikurangi biaya). > > Masih ada beberapa perusahaan asing yang masih berpikir-pikir untuk > menandatangani kontrak migas baru. Exxon-Mobil (AS) mengatakan, sedang > memonitor perkembangan secara saksama. > > Namun, Morales sudah menyatakan dengan jelas, "Kami masih terbuka > untuk sebuah negosiasi, karena kami sebagai keturunan indian percaya > dengan prinsip dialog," kata Morales. > > "Namun jika negosiasi tidak berjalan, kami memberi waktu enam bulan > bagi mereka untuk berpikir atau meninggalkan negara ini. Kami tidak > akan takut untuk mengambil hak kami," kata Morales. "Dominasi asing > atas kekayaan kami sudah berakhir. Hormatilah harkat Bolivia," kata > Morales. Kekayaan Bolivia dikuasai asing sejak dekade 1980-an, lewat > program swastanisasi yang dicanangkan Bank Dunia dan IMF. > > Tolak arbitrase internasional > > Presiden Bolivia ini juga sudah menutup pintu bagi penyelesaian > sengketa dengan perusahaan asing melalui peran afiliasi Bank Dunia, > International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID). > > "Tak pernah ada negara di dunia ini yang menang dengan keberadaan > arbitrase internasional. Tidak pemerintah, tidak Negara dan tidak juga > rakyat. Hanya perusahaan multinasional yang menang," kata Morales. > > Perusahaan asing mengkritik Morales yang mundur dari arbitrase > internasional. Namun, Morales mengancam perusahaan asing secara halus. > "Kami dengan niat baik, menolak tekanan hukum, kampanye lewat media > dan tekanan lewat jalur diplomasi... yang jelas telah menolak > kedaulatan negara lewat ancaman dan mencoba menggunakan arbitrase > internasional," kata Morales. > > Layak diikuti > > Mengomentari tindakan Bolivia, yang meniru Venezuela, Kepala Badan > Pelaksana Kegiatan Hulu Migas Kardaya Warnika mengatakan, meskipun > sama-sama produsen minyak, kondisi Bolivia tidak bisa disamakan dengan > Indonesia. > > Pengamat perminyakan Dr Kurtubi menilai, langkah yang dilakukan > Bolivia menunjukkan kontrak kerja sama migas bukan hal yang tabu untuk > diubah. "Kalau itu bisa memperbaiki penerimaan negara mengapa tidak > dilakukan?" ujarnya. > > Menurut Kurtubi, ada klausul di dalam kontrak kerja sama yang > menyatakan bahwa apa pun yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, > kedaulatan negara ada di atas semua itu. > > Kurtubi mengatakan, gelombang nasionalisasi atas usaha pertambangan di > Amerika Latin saat ini perlu diikuti secara saksama karena yang mereka > peroleh dari kekayaan alamnya masih sangat kurang dan dominasi > perusahaan asing sangat kuat. "Sekalipun tidak persis sama, hal yang > mereka alami memiliki kesamaan dengan yang kita alami," kata Kurtubi. > > "Inti dari apa yang terjadi di Amerika Latin adalah bagaimana agar > negara memperoleh bagian yang lebih besar," kata Kurtubi. Di > Indonesia, kata Kurtubi, dengan dasar kontrak bagi hasil (PSC) yang > standar, upaya meningkatkan persentase perolehan negara terbuka lebar. > "Bahkan untuk menguasai secara dominan seluruh tambang migas juga > dimungkinkan karena dalam PSC standar ada kedaulatan negara di atas > kontrak," kata Kurtubi. > > Menurut Kurtubi, ada kalimat di klausul PSC yang dengan jelas memberi > hak hukum pada Indonesia. Alasannya, di dalam klausus itu tertulis > bahwa pada setiap kontrak, tidak boleh ada pihak yang memiliki > kesempatan membawa sengketa bisnis ke arbitrase internasional. "Setiap > kontrak juga tidak boleh mencegah atau membatasi Pemerintah Indonesia > untuk mengutamakan kepentingannya," demikain isi klausul. > > Menurut Kurtubi, ini adalah pintu hukum yang sah dan kuat untuk > Indonesia, dalam memaksimalkan kekayaan alam untuk kepentingan negara. > Dengan klausul itu, Indonesia relatif aman dari kemungkinan dibawa ke > arbitrase internasional. (REUTERS/AP/AFP/MON/DOT/BOY) >
