dgn hormat , sekali lagi , saya stuju degnan usulan dari pak ignas dan pak toto.
too many plans, but very poor implementation. padahal bukti pengabdian kita (para pejabat negara, BUMN, dll) thp bangsa ini adalah hasil nyata yg dinikmati oleh seluruh rakkyat. bukan sekedar rencana2 hebat yg dipamerkan di press release TV, koran, dll. --- In [email protected], Ignas Iryanto <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Yang ditulis sebelumnya adalah persoalan strategic policy..yang dirisaukan bung Totot adalah persoalan implementasi. > > PD sebagai perusahaan daerah tentu diatur oleh berbagai UU dan Perda DKI yang diharapkan datang dari kebijakan strategis seperti itu. Jika berbagai perangkat UU (yang disahkan DPR) serta Perda (yang disahkan DPRD) kontradiktif terhadap kebijakan strategis seperti tadi...yaa ruwet masalah kita. (Bukan Pro poor policy atau pro powerless policy namun pro rich / pro powerfull policy). > > Namun fakta bahwa PD dibentuk oleh DKI, dapat menunjukan ada perhatian Pemda DKI untuk membina,menata dan mengembangkan pasar pasar tradisional di DKI. Soalnya adalah bagaimana misi itu (membina, menata, mengembangkan) diterjemahkan. Jika penerjemahannya adalah hanya menyiapkan tempat dan menarik retribusi, tentu tidak cukup. Apa yang dilakukan di pasar modern BSD, sebagaimana yang ditulis oleh salah satu netters, bisa menjadi contoh penerjemahan yang baik. Apalagi, jika PD malah menjual lahan pasar kepada investor untuk membangun mal mal...karena perhitungan keuntungan yang lebih besar. Itu salah secara prinsip. Mengapa ? > > Karena BUMD juga BUMN yang memiliki misi untuk melayani publik mestinya tidak meletakan profit sebagai orientasi utama, melainkan benefit bagi publik sebagai orientasi utama. > > Beda profit dan benefit ini menjadi sangat jelas buat saya ketika beberapa tahun lalu ngobrol dengan orang dari BVG di Berlin. BVG adalah PD (Berlin) yang menjalankan seluruh angkutan publik di kota itu (bus, tram, kapal di kanal kanal, KA). Saya sebagai orang baru, bingung melihat Bus Bus (dan yang lainnya) sangat disiplin menaati route serta jadawal perjalanan..walaupun penumpang busnya atau KA, TRam dll, hampir kosong. Saya bertanya, bagaimana BVG bisa untung (profit) dan bertahan, jika sering terjadi bahwa penumpangnya kosong. Penjelasannya sangat menarik. BVG dengan sadar menjalankan layanan transportasi, yang nyaman, bermutu, tepat waktu, kepada publik TANPA profit bagi BVG. Yang pasti kondisi layanan publik seperti itu, akan memberikan benefit optimal kepada publik. Akibatnya: > publik akan menggunakan layanan BVG dan tidak menggunakan kendaraan pribadinya dan tetap tepat waktu tiba di tempat kerja secara sehat dan nyaman. Hanya itu ? Tidak ! Kondisi itu sebenarnya memberikan profit tersembunyi (hidden cost reduction) bagi negara: > 1. Ada penghematan penggunakan bahan bakar dari rakyat, karena pengunaan kendaran pribadi turun secara drastis. > 2. Karena jumlah kendaraan yang ada di jalan raya berkurang, polusi udara karena emisi gas buangan menurun...kualitas udara kota menjadi membaik. > 3. Kurangnya jumlah kendaraan di jalan menghilangkan kemacetan, sehingga stress yang sering dialami oleh penduduk ketika macet..dapat dihilangkan. > 4. Poin 2 dan 3 di atas, akan membuat berkurangnya penyakit yang disebabkan olehkualitas udara yang buruk serta stress. Itu artinya pengeluaran negara pada sektor kesehatan publik juga dapat ditekan. (Sistem asuransi kesehatan membutuhkan subsidi dari negara - paling tidak waktu itu). > > So. BVG memang tidak profit. BVG memang (hanya) memberikan benefit buat publik. Namun ada "hidden profit atau hidden cost reduction" dari sektor sektor lain yang menjadi hasil ikutan dari benefit itu. Karena BVGtidak profit, maka Pemda yang menjalan misi itu. > > Trans Jakarta mestinya juga jangan meletakan profit sebagai orientasi utamanya. PD Pasar Jaya, apakah dimungkinkan untuk menjadi profit center bagi DKI ? Jika dilihat pada contoh pasar modern di BSD City, kelihatannya mungkin. Namun jika tidak mungkin, mengapa tidak meletakan benefit buat para pedagang kecil sebagai orientasi utama ? > > Swasta jelas dari sononya meletakan profit sebagai orientasi utama sedangkan benefit bagi publik, yang oleh Friedman dianggap ada dengan sendirinya jika usaha swasta itu profitable- suatu these yang sudah mulai ditolak-, kini diupayakan secara lebih langsung oleh swasta dengan konsep CSRnya. Walaupun belum semua swasta yang menjalankannya. BUMN dan BUMD yang menjadi profit center, juga harus menerapkan CSR sebagai bagian dari kebijakan strategisnya. Kini di berbagai BUMN ada divisi Bina Lingkungan yang diharapkan menjalankan hal tersebut. Namun banyak ceritra dari orang dalam, bagaimana kacaunya pengelolaan dana "bina lingkungan" tersebut. Pemerintah dapat saja membuat aturan yang menjadikan CSR obligatorisch dan audit CSR atas korporasi sebagai bagian integral dari audit korporasi secara keseluruhan, sehingga social responsibility dari suatu korporasi yang profit oriented dapat lebih didorong. > > Soalnya adalah bagaimana strategic planning secara nasional dibuat serta kemudian adalah bagaimana manusia manusia pengelola BUMN BUMD tersebut memahami fungsinya dalam mengimplementasikannya ? > > Salam nanosolidarity, > > Irry > > > Totot <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Saya setuju pada pemikiran bahwa pemerintah seharusnya > menjadi regulator dan fasilitator utk semua pihak dan semua > kalangan. Baik pengusaha mal, juga pedagang tradisional. > > Yang saya sedikit bingung adalah, selama ini apa dong fungsi > PD Pasar Jaya selaku pengelola pasar tradisional? > Sepertinya kok tidak pernah kelihatan mengelola bidangnya dgn baik, > selain memungut retribusi ini itu dari pedagang ya? > Pasar2 tradisional tetap saja jorok, kumuh, kotor, dan berantakan. > Wajar jg para pembeli teralih ke mal utk beli kebutuhan sehari2. > Tempatnya nyaman, berAC, bersih, harga2 stabil, ada bonus2 > promosi, dan segala macam servis yg memang dikelola dgn > baik shg bisa mengalihkan perhatian orang2 yg ingin belanja. > > Lalu kalau sudah begini, kira2 bagaimana sebaiknya? > Adakah pemda juga memperhatikan kebedaraan pasar trad ini? > Atau malah mrk milih bikin mal demi pemasukan pajak? > > salam bingung, > totot >
