Nasionalisasi adalah sebagian dari persoalan. Tapi persoalan lain yang tak kalah penting ialah bagaimana perusahaan-perusahaan itu dikelola dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Di Indonesia banyak sekali contoh bagaimana perusahaan-perusahaan negara yang merupakan asset nasional itu jadi salah urus, sarang korupsi dan menjadi beban rakyat.
Disamping itu masih banyak sektor ekonomi yang sebenarnya dikuasai oleh negara tapi tokh tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola hutan--misalnya--boleh dikatakan bahwa negara memiliki kontrol yang sangat besar. Tapi sebagai rakyat apa yang kita peroleh setelah hutan itu dibabat oleh para pemegang HPH yang notabene adalah orang Indonesia sendiri? Tidak ada, kecuali bencana banjir. Hal yang sama juga berlaku dalam sektor-sektor ekstraktif lainnya yang notabene tidak membutuhkan modal serta teknolgi yang terlalu canggih, seperti perikanan, aneka tambang dsb. Jadi, sebelum mencontoh Bolivia, saya rasa lebih baik kita lebih dulu mencontoh Cina, yang menggantung atau menembak mati para koruptor bangsa sendiri yang menjarah kekayaan negaranya. Horas, Mula Harahap In [email protected], kukuh kumara <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Nasionalisasi membabi buta bisa konyol. Apakah kita belum kenyang dengan pengalaman itu? Sejarah menunjukkan misalnya apakah Pelni lebih maju daripada jaman KPM, lalu pabrik2 gula, dan banyak lagi perusahaan2 yg giliran dipegang kita sendiri tanpa dasar dan perencanaan yg matang akhirnya cuma jadi beban saja. Disamping tata kelola yg belum mumpuni, SDM nya masih pola kerajaan alias jadul, belum lagi teknloginya, lemah pula di Internal Control, banyak titipan dlsb....akhirnya kinerjaya juga nggak optimal....contoh lagi kereta api setelah merdeka panjang rel keretanya malah menyusut...... Nasionalisasi sih OK2 saja namun nasionalisasi berdasar pada pemikiran dan kajian yg matang bukan sekedar menuruti emosi. Salam Kukuh
