Setuju pak Thamrin,
Namun mengingat Sofyan Djalil adalah sekretaris tim Sukses SBY JK sementara
Sugiharto adalah profesional (dari Medco dulunya), apakah perombakan ini tidak
ada kaitan dengan antisipasi 2009, khususnya aspek finansial ?
KPK kini dinilai melakukan pemberantasan korupsi dengan motif politik. Apakah
Timtas Tipikor tidak ? Naiknya Hendarman, apakah akan berdampak pada
pemberarantasan korupsi secara strategis, tanpa tebang pilih dan bersih dari
motif politik ? Kita lihat nanti, paling tidak dari kasus Hamid dan Yusril
(Hendarman malah sudah mengatakan tidak ada tindak pidana, soal sumpah palsu
Hamid dalam kasus KPU...ada kesulitan mendapatakan berita acara pemerikasaan
sebagai barang bukti) dan juga dari kasus VLCC yang melibatkan Laksamana
Sukardi (KPK suda memeriksa hampir dua tahun dan tidak menemukan indikasi
korupsi dan Hendaraman, setelah ada manufer politik di DPR, memeriksa selama
dua bulan dan langsung mengatakan ada indikasi pidana). Wah, mana yang bermotif
politik ?
Yang paling repot, adalah bagaimana mengharapkan ada langkah yang lugas dalam
menyelesaikan persoalan jika setiap pejabat yang naik langsung dihantui dengan
pikiran: bagaimana caranya agar terpilih lagi ?
Salam hormat,
Irry
Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Oleh Tamrin Amal Tomagola
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/11/opini/3525233.htm
============================
Penuh kontradiksi. Tidak satunya kata dan perbuatan. Itulah kesan yang
disuguhkan heboh "Teater 'Reshuffle'" (Kompas, 8/5/2007) yang nyaris
menyedot habis perhatian publik politik dalam tujuh bulan terakhir ini.
Lainnya lidah dengan polah politik tidak saja diperagakan Presiden SBY
dan para baron, tetapi juga oleh petinggi tujuh parpol pemenang Pemilu
2004. Teater politik bak sinetron "Dunia Hampir Kiamat" ini ujungnya
menimbulkan keheranan ketimbang jawaban melegakan.
Para petinggi parpol mengakui hak prerogatif presiden, tetapi mengapa
masih mengancam? Di lain pihak, Presiden SBY dan baronnya terus
berupaya meyakinkan publik bahwa perombakan kabinet ini semata-mata
demi peningkatan kinerja, tetapi mengapa tim ekonomi dan Menko Kesra
tidak tersentuh?
Dan, SBY terus menekankan pentingnya kerja-keras, tetapi mengapa
Saifullah Yusuf dan Hatta Rajasa dipinggirkan? Sebaliknya, keberanian
melengserkan Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin, serta menaikkan
Hendarman Supandji, sungguh melegakan nurani publik.
Karena penuh kontradiksi, publik terus bertanya, matriks-politik
seperti apakah yang digunakan SBY sebagai pedoman perombakan II?
Dengan menerapkan metodologi aposteriori, beberapa petunjuk berupa
latar belakang menteri baru dan lama serta pos penempatannya, bisa
dijadikan isyarat adanya pola alur pikir tertentu. Setelah pola alur
pikir ini ditemukan, baru terbuka kemungkinan mengungkapkan matriks
politik yang diacu SBY dalam merombak kabinet awal Mei ini.
Dengan 2,5 tahun waktu tersisa sebelum Pemilu 2009, SBY kini harus
menyiapkan the road to return to power saat perhitungan suara itu.
Kembali memimpin negeri adalah sasaran utama yang harus diraih, berapa
pun biayanya. Hal-hal lain, seperti pemberantasan korupsi, responsif
terhadap tuntutan publik, dan pro-rakyat (Kompas, 8/5/2007), adalah
isu-isu penting karena mereka merupakan kendaraan efektif ke hari
kemenangan di 2009.
Tiga hal
Ditengarai ada tiga hal utama yang membentuk matriks politik SBY dalam
membongkar ulang kabinetnya.
Pertama, pesona citra yang kian melorot. Kedua, antisipasi biaya
finansial yang diperlukan untuk pemenangan Pemilu 2009. Ketiga,
koalisi politik dengan parpol manakah yang dapat diandalkan otot
elektoralnya pada hari penentuan itu.
Manuver penggeseran menteri lama ke pos baru dan penempatan
menteri/pejabat baru pada posisi masing-masing mengisyaratkan kuatnya
ketiga variabel itu menuntun perombakan kabinet.
Pertama, pesona citra yang kian melorot. Patut dicatat, citra SBY di
luar negeri, khususnya di mata pemimpin negara-negara Barat, kian
positif karena dua hal. Pertama, kepatuhan SBY mengikuti agenda Barat
dalam memerangi terorisme, yang sebetulnya amat berdasar. Kedua,
karena didudukkannya tim ekonomi berhaluan neoliberal yang dijagokan
IMF dan Bank Dunia. Karena itu, mudah dipahami bila SBY mempertahankan
Menlu Hassan Wirajuda dan tim ekonomi yang santer disoroti para pengamat.
Sebaliknya, citra SBY di dalam negeri justru kian terpuruk. Di
kalangan rakyat, SBY kian dilihat sebagai presiden pembawa bencana
beruntun. Mereka mengusulkan agar SBY diruwat. Persepsi dan usul itu
keliru dan salah alamat. Namun, itulah kenyataannya. Sebuah adagium
sosiologi mengatakan, if people already define a situation as real,
the consequences are also real, bila rakyat telanjur berpikir begitu,
konsekuensinya akan mewujud.
Untuk menahan laju keterpurukan citra di kalangan rakyat kecil di
Jawa, kelihatannya SBY menempuh dua langkah. Pertama, dengan mendekati
dan mengelus-elus Sultan Yogya sebagai kandidat wakil presiden 2009.
Kedua, tetap merawat ikatan silaturahmi dengan PKB yang berbasis wong
cilik di pedesaan.
Presiden SBY mungkin agak ayem setelah bisa merangkul penguasa dunia
profan maupun dunia sakral. Karena itu, bisa dipahami mengapa Sultan
Yogya menolak mencalonkan diri dalam pilkada gubernur berikut dan
Sekjen PKB diangkat menggeser Saifullah Yusuf yang "meski berprestasi,
tetapi tidak merupakan representasi PKB" dalam kabinet.
Kas partai
Kedua, antisipasi besarnya biaya pemenangan Pemilu 2009. Sudah menjadi
rahasia umum, kader parpol yang duduk dalam kabinet memanfaatkan
posisinya untuk menggemukkan kas partai. Bila SBY membiarkan praktik
ini berlanjut, apalagi bila ia ikut nimbrung, agenda pemberantasan
korupsi yang didorongnya akan terganggu. Karena itu, tidak ada pilihan
lain kecuali menutup kemungkinan terulangnya praktik itu. Caranya?
Tempatkan praktisi profesional nonpartai di tempat-tempat basah. Tidak
boleh ada kader parpol di Bulog, Kementerian BUMN, Departemen
Perhubungan, Departemen Energi dan SDA serta Departemen Pekerjaan
Umum. Semua portofolio untuk profesional nonpartai yang dapat
"disetir" bila tiba saatnya. Berdasar faktor inilah bisa dipahami
mengapa Hatta Rajasa digeser dari Departemen Perhubungan, Sofyan
Djalil ditempatkan di Kementerian BUMN, dan para menteri lama
nonpartai tidak digeser atau diganti.
Faktor terakhir yang diduga kuat membentuk matriks politik perombakan
kabinet adalah parpol manakah yang dapat diandalkan sebagai kawan
koalisi penggalangan suara di Pemilu 2009. Terlihat, SBY cenderung
mempererat kohesi politik dengan parpol berbasis Jawa daripada parpol
berbasis luar Jawa. Ia lebih memilih menyenangkan PKB yang kuat di
Jawa Timur dan Jawa Tengah ketimbang PPP dan PBB demi mendongkrak
citranya yang terpuruk di kalangan wong cilik Jawa.
Ia cukup berani untuk memerahkan muka petinggi parpol berbasis kuat di
luar Jawa, tetapi cukup hati-hati untuk tidak melukai PAN dan PKS.
Kedua partai muslim ini cukup kuat, baik di Jawa maupun luar Jawa. PKS
sama sekali tidak terjamah perombakan, sedangkan PAN diberi pos yang
penuh masalah, tetapi relatif "kering", seperti Mensesneg, Mendiknas,
dan Menkes. Bila gagal, mungkin mereka akan ditinggal konstituennya.
Namun, apabila berhasil, SBY-lah yang meraup nama baik dan peruntungan
di ajang Pemilu 2009. Piawai nian gebrakan SBY kali ini.
Tamrin Amal Tomagola Sosiolog
---------------------------------
Expecting? Get great news right away with email Auto-Check.
Try the Yahoo! Mail Beta.
[Non-text portions of this message have been removed]
