http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/11/daerah/3526622.htm ===========================
DPRD Kalbar Minta Mendagri Selektif Memberi Izin Pontianak, Kompas - Kalangan DPRD Kalimantan Barat mengkritik rencana kunjungan kerja gubernur dan 10 pejabat pemerintah provinsi itu ke Australia pada 22 Mei-3 Juni. DPRD mempertanyakan manfaat kunjungan itu dan berharap rencana itu dikaji ulang atau dananya dialihkan untuk kegiatan kemasyarakatan saja. Di Australia para pejabat Kalimantan Barat (Kalbar) itu akan menghadiri pameran "Australia Eco Training and Trade". Biaya yang dibutuhkan untuk seluruh rombongan adalah 3.100 dollar AS atau sekitar Rp 307 juta. Ketua DPRD Kalbar Zulfadhli, Kamis (10/5), menyatakan, rencana itu perlu dikaji ulang karena masih banyak kegiatan di daerah yang harus ditangani. Selain itu, program kunjungan ke luar negeri kerap tidak memberi hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat. "Pengalaman yang lalu ketika ke Jepang dan China tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat Kalbar. Apalagi (kunjungan) hanya melihat suatu pameran. Kalau hanya jalan-jalan, itu menghambur-hamburkan uang rakyat," kata Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR)-Partai Keadilan Sejahtera Ali Said menambahkan. Lebih baik untuk rakyat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Toni Kurniadi mengusulkan agar dana untuk ke Australia itu dialihkan pada kegiatan kemasyarakatan. Contoh kegiatan itu adalah pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai atau peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar Syakirman menyatakan, Gubernur telah melayangkan surat permohonan izin kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri pada pertengahan April silam. Pejabat yang dicantumkan dalam permohonan itu, antara lain, adalah Gubernur, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehewanan dan Peternakan. "Kami ingin bekerja sama dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan pertanian. Daerah (di Australia) yang akan dikunjungi memiliki teknologi pertanian, sumber daya, dan pengolahan pertanian yang berkualitas," kata Syakirman. Dijelaskan Syakirman, dana perjalanan diambil dari biaya perjalanan dinas luar daerah. Dalam kunjungan itu, Gubernur Kalbar juga berencana menyertakan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso. Menurut Syakirman, hal itu didasarkan pada usulan Australia karena DKI Jakarta dan Gorontalo berencana mengunjungi Australia terkait dengan bidang kesehatan. Terhadap rencana itu, Ali mengakui bahwa DPRD Kalbar tidak berwenang untuk membatalkan. Realisasi rencana kunjungan bergantung pada keputusan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, Ali berharap, Menteri Dalam Negeri seharusnya sangat selektif dalam memberi izin dan memerhatikan aspirasi yang berkembang di daerah. (WHY)
