Mas menyimpulkan pengalamanny nggak terbalik ?? Bukan krn pencatatan nggak baik ( tak sesaui kaedah ) maka lalu suah dikontrol tapi..
sengaja di buat begitu supaya mudah diselewengkan.. lalu alibinya... bukan penyelewengan tapi sekedar kacau administrasi aja kok... :( Menurut saya memang disengaja kok.. nggakdicatat dgn baik... Salam At 11:54 AM 5/23/2007, you wrote: >Salam > >Urun rembuk sedikit mas Ulil >Ini sedikit pengalaman pribadi . Di lembaga2 dan organisasi2 >di Indonesia ini kelemahan mendasar adalah tidak adanya >pencatatan terhadap aktivitas keuangan sesuai dengan kaedah2 >yang berlaku. Masuk keluarnya uang hanya dibuatkan catatan kecil >tanpa narasi kegunaanya dari mana, untuk apa, siapa penerima etc. >Saya pernah membantu mengaudit keuangan salah satu RS pemerintah >kelas A, saya lihat aktivitas keuangan dengan omset puluhan milyar >tidak ada sistem akuntansi yang dipakai. Bayangkan bagaimana cara >menelusuri keluar masuknya uang tanpa bukti2 yang memadai. Saya yakin >hal yang sama terjadi di lembaga2 pemerintah, sehingga dengan gampang saja >jika BPK masuk akan ditemukan banyak penyimpangan. >Balik lagi ke masalah. Okelah, memang ada biaya "sosial" seperti yang mas >kemukakan di departemen2. Namun jika departemen tersebut "mau" untuk >menerapkan kaedah2 akuntansi dalam pengelolaan keuangannya, niscaya >tidak akan muncul istilah non budgeter dsb, sebab suatu sistem akuntansi >akan mengakomodasi keseluruhan aktivitas keuangan baik itu untuk kepentingan >finansial sendiri atau kepentingan "sosial" tersebut. Contoh sebuah perusahaan >sebesar Astra, proposal2 "sosial" pastilah bernilai milyaran rupiah, namun >karena >sistem akuntansinya kredibel, tidak muncul istilah penyalahgunaan biaya >"sosial" >tersebut. >Pointnya jika pengelolaan lembaga2 tersebut mengadopsi prinsip GCG pada >korporasi, minimal akan mengurangi kejahatan2 korupsi. > >Wasallam
