http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/titk_lemah_sby070528
Di Mana Titik Lemah SBY? SBY Marah, SBY Dikritik Laporan Aboeprijadi Santoso dari Jakarta 28-05-2007 Kemarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kritik terselubung Amien Rais soal dana DKP dan dana asing bagi para Capres 2004, berujung anti-klimaks. Setelah bertemu di bandara Halim Perdanakusumah, keduanya menyatakan berdamai. Walaupun Partai Amin, PAN, tidak dilibatkan dalam pertemuan perdamaian tersebut, PAN mengerti dan menambahkan itu pertemuan dua pemimpin bangsa. Semula ledakan SBY memberi kesan ketegasan seorang presiden yang selama ini dianggap tidak tegas. Tapi, belakangan, unjuk gigi itu malah bermuara pada kritik dan penyesalan. Jadi, di mana sebenarnya titik lemah, atau 'Achilles heel'-nya Presiden SBY? Semuanya membantah Kasus DKP, yaitu penggunaan dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang diungkap mantan menteri Rokhmin Dahuri, bisa berekor panjang. Capres-capres 2004 membantah pernah menerima dana DKP atau pun dana asing, kecuali Amien Rais. Maklum Amien menerima 200an juta rupiah dana DKP di tangan sendiri. Repotnya, tentang capres-capres yang lain, tidak jelas siapa yang menyerahkan dan menerima dana tsb. Staf Megawati menyangkal, tapi bukan mustahil Mega Center pernah menerimanya. Staf SBY membantah, tapi Blora Center diam, sementara seorang anggota tim SBY-Kalla mengaku menerima dan menyerahkannya kepada sebuah pesantren. Walhasil, Rokhmin Dahuri naik daun, sementara para politisi partai dan terutama petinggi negara, kelimpungan. Maklum, milyaran rupiah dana non-bujeter itu mengalir ke segala penjuru DPR dan partai. "Apa anehnya, semua menteri tahu kok. Itu sudah terjadi bertahun-tahun!" ujar Rokhmin, ketus. Maka Sinterklas Rokhmin menjadi korban pemberantasan korupsi "tebang pilih". Sri Bintang Pamungkas dari partai PUDI memuji Rokhmin dengan menyebutnya "Rokhmin Hood". Tapi, kalau Robin Hood, preman Inggris itu, membagi-bagi hasil rampokannya kepada rakyat miskin, "Rokhmin Hood" mestinya menyadari bahwa ada undang-undang yang melarang pemakaian dana departemen untuk kampanye partai. Maka, publik yang menikmati satire "Republik Mimpi" di teve setiap Jumat malam, sejak pekan lalu memahami bahwa kenyataan "Republik Munafik" kini sudah telanjang di hadapan mereka. Presiden Yudhoyono yang mengaku selama ini menahan diri, merasa perlu mengungkap kekesalannya terhadap (kami kutip) "Saudara Amien Rais" yang "telah mengolok-olok" dirinya. Pihak Istana telah resmi membantah pernah menerima dana DKP atau pun dana asing. Pulang dari Jepang, Wapres Jusuf Kalla terjun sebagai pemadam kebakaran. "Sudahlaah, perselisihan itu tak usah diperpanjang," katanya di Denpasar, sambil menunjuk perlunya penyelesaian secara hukum. Sedangkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang juga menyesalkan meruncingnya polemik, membuka kemungkinan solusi kekeluargaan. Dekadensi Bagi para analis di Jakarta, isu DKP dan dana asing itu sebenarnya cuma kelanjutan dekadensi dari the ruling class Orde Baru. Tradisi kelas penguasa "beambtenstaat" (negara pejabat) memperlakukan sumberdaya publik sebagai "appanage" atau kepemilikan pejabat, sebagaimana dilakukan aristokrasi Jawa di bawah perlindungan kolonial Belanda dulu. Sekarang, di masa demokrasi, dekadensi dalam bentuk salah-urus duit negara itu meluas melalui lembaga perwakilan dan kepartaian. Fraksi- fraksi DPR dan parpol, terutama partai-partai besar yang maju dengan Capres dan Cawapres, terserap ke dalam kepentingan the ruling class. Artinya, kabinet yang seharusnya presidensiil dimanfaatkan secara besar-besaran oleh parlemennya. Kasus guru besar dari Bogor Rokhmin Dahuri itu, hanyalah sebuah puncak gunung es saja dari korupsi yang merambah ke pelosok lembaga lembaga negara ini. Justru karena itulah, isu ini tak perlu berakhir dengan batalnya hasil pemilu 2004 dan pemakzulan (impeachment) presiden, sekalipun menurut para pakar hukum, pidana ini menyangkut pelanggaran UU pemilu dan pencucian uang. Karena hampir seluruh jajaran elite politik terlibat, solusi hukum diduga harus berakhir dengan kompromi politik semua pihak, alias "solusi-semua-sama-sama-kalah". Titik lemah SBY Tapi publik kini mengharapkan pengusutan tuntas. Amarah SBY terhadap tokoh PAN, partai yang mendukung kabinet SBY, dan mantan bos Muhammadiyah, ormas yang pernah dekat dengan SBY, mirip upaya unjuk gigi yang mengesankan SBY siap membangun kredit politik menuju Pilpres 2009. Ternyata, semua itu malah memancing kritik. Dua tokoh oposisi yang berbeda menunjuk pada dampak serupa. Indro Tjahjono, Wakil Ketua Hanura, partai barunya Jenderal pur. Wiranto, menilai SBY lemah terhadap Amien Rais. "Barisan SBY kedodoran karena SBY terpancing pusaran yang dibuat Amien. Kalau semua mau buka data, SBY bakal habis," katanya. M. Fadjroel Rachman dari kelompok sosialis juga menyuarakan kritik arus utama yang menganggap ungkapan SBY itu "berlebihan". SBY, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya kuat, tapi dia terkait rezim Orde Baru. Kaitannya kepada kejahatan HAM dan kejahatan korupsi Soeharto, membuat kasus uang Tommy Soeharto sekitar 60an juta dollar di luar negeri itu tidak mungkin disidangkan di bawah SBY. "Itulah Achilles heel-nya SBY," simpul Fadjroel. Celakanya, tidak hanya para menteri, tapi partai partai besar pun memanfaatkannya. Itulah Achilles heel warisan Orde Baru. ends
