Penanganan lumpur Sidoarjo,"Relief Well" Masih Ditawarkan sebagai Solusi
Kompas/30-05-07
Jakarta, Kompas - Teknologi sumur penyelamat atau relief well masih
ditawarkan sebagai solusi untuk mengatasi semburan lumpur panas
Sidoarjo. Hingga setahun usia semburan, belum satu pun teknologi yang
berhasil mengatasinya.
"
Teknologi relief well masih yang terbaik. Dulu berhenti dioperasikan
karena persoalan dana, bukan karena gagal menyumbat sumber semburan,"
kata mantan Ketua Tim Investigasi Independen Luapan Lumpur Sidoarjo Rudi
Rubiandini dalam dialog publik Peringatan Satu Tahun Semburan Lumpur
Panas Sidoarjo yang diadakan Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat (PPKM) dan Koalisi Masyarakat Peduli Korban Lapindo di
Jakarta, Selasa (29/5).
Keseluruhan proses penghentian semburan melalui sumur penyelamat, lanjut
Rudi, memerlukan biaya sekitar 50 juta dollar Amerika Serikat.
Tiga cara
Waktu hingga dua bulan dibutuhkan untuk menyiapkan alat dan proses
pengeboran. Proses penyuntikan lumpur berat hanya 160 menit. Itu sudah
diperhitungkan benar, dengan melibatkan ahli dari Amerika Serikat.
Bila itu gagal, cara lain adalah mengebor dua lubang sebagai "jalan
keluar" lain lumpur yang secara perlahan akan mematikan semburan. Cara
terakhir adalah meledakkan lapisan bawah tanah sumber semburan. "Bila
ketiganya gagal, baru sampai di situlah kemampuan manusia," kata dia.
Mengenai pembiayaan, Rudi yang juga Kepala Laboratorium Teknik
Pengeboran Institut Teknologi Bandung (ITB) mengusulkan skema tanggung
bersama di antara pengelola industri minyak dan gas. "Jadi, beberapa
industri migas iuran untuk itu. Ibaratnya, ada tetangga yang kebakaran
rumah, lalu saling membantu," kata dia.
Nilai 50 juta dollar AS setara dengan 1 persen total belanja industri
migas, yang mencapai 7 miliar dollar AS per tahun. Rudi menyayangkan
selama ini hal itu tidak dibahas di antara pelaku industri migas.
Tuntut perhatian
Memasuki satu tahun bencana lumpur Sidoarjo, korban terus menuntut
perhatian pemerintah dan Lapindo, di antaranya melalui unjuk rasa
ratusan wakil korban di Tugu Proklamasi, Jakarta. Mereka menuntut janji
uang muka 20 persen ganti rugi warga atas rumah dan tanahnya yang
terendam lumpur. Hingga kini, dari ribuan korban baru puluhan di
antaranya yang menerima ganti rugi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif dalam
dialog publik mengatakan, penanganan kasus lumpur panas Sidoarjo
merupakan ujian bagi demokrasi. "Kalau hak-hak rakyat yang adalah ’ibu
kandung’ demokrasi itu diabaikan, jelaslah bagaimana mentalitas dan
komitmen moral pemimpin negara ini," kata dia.
Satu tahun ini, gejala itulah yang menonjol, hak-hak publik yang
seharusnya dilindungi justru "digadaikan" kepada kuasa-kuasa privat.
Tanah, yang secara teologis dan psikologis memiliki keterikatan dengan
manusia, hanya dihitung sebagai statistik.
"Para pemimpin negara ini tidak berhak lagi bicara patriotisme karena
sudah dikubur bersama lumpur panas Sidoarjo," kata dia. (GSA)
=====================================================
Pojok Milis Komunitas FPK:
1.Milis komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS
2.Topik bahasan disarankan bersumber dari KOMPAS dan KOMPAS On-Line (KCM)
3.Moderator berhak mengedit/menolak E-mail sebelum diteruskan ke anggota
4.Kontak moderator E-mail: [EMAIL PROTECTED]
5.Untuk bergabung: [EMAIL PROTECTED]
KOMPAS LINTAS GENERASI
=====================================================
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
