Tulisan ketiga, sebuah pernyataan sikap. Pernyataan API- Indonesia I. Mengikuti perkembangan polemik mengenai PLTN di tanah air, serta membaca dan mempelajari reaksi-reaksi terakhir terhadap PLTN dalam 10 tahun terakhir di negara-negara lain, serta menimbang bahwa : 1. PLTN adalah mega proyek berdimensi publik beresiko tinggi dalam berbagai aspek. 2. Keputusan dibangun tidaknya PLTN harus diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. 3. Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong dan mengharuskan dibangunnya PLTN harus diketahui utuh oleh publik dan disampaikan secara transparan. 4. Kritik-kritik yang diajukan terhadap rencana pembangunan PLTN, juga seharusnya tidak asal bunyi, tetapi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang meletakkan kepentingan rakyat diatas segalanya. dengan ini menyerukan : 1. Agar dilakukan Debat Terbuka antara pihak-pihak yang pro PLTN (pemerintah !) dengan pihak-pihak yang kontra PLTN. 2. Agar debat terbuka tersebut dilakukan berseri sesuai aspek-aspek yang perlu di perhitungkan dalam kajian pembangunan PLTN. 3. Agar debat terbuka tersebut disiarkan lewat TVRI, dan dipublikasikan secara luas, sehingga diikuti oleh rakyat sebanyak-banyaknya. 4. Agar pihak-pihak yang terlibat dalam debat terbuka tersebut, lebih dahulu disumpah, sehingga secara moral terdorong untuk mengungkapkan fakta-fakta secara jujur dan benar 5. Agar, setelah serie debat terbuka tersebut berakhir, dilakukan referendum langsung, agar rakyatlah yang menentukan perlu tidaknya dibangun PLTN di Indonesia. Referendum langsung ini menjadi sangat mutlak bagi rakyat di daerah calon lokasi reaktor dan calon lokasi pembuangan limbah. II. API-Indonesia juga mengusulkan beberapa pertanyaan yang perlu dikaji dalam debat terbuka tersebut : 1. Aspek Urgensi : Hasil kajian Wardiman Djoyonegoro, yang dilakukan sejak tahun 1970 itu perlu disampaikan secara transparan dan diuji kesahihannya. Jika kajian tersebut sahih, apakah lembaga yang bertanggung-jawab (BPPT cs) juga telah mengkaji potensi-potensi energi yang ada di seluruh tanah air. Apakah kita memiliki peta potensi Energi Alternatif ? Jika ada, sejauh mana potensi-potensi itu di kaji ? Catatan : a) Sudah cukup effisienkah pemakaian sumber daya yang ada sekarang ? Pertanyaan ini perlu dijawab, sebab di tahun 1980-an pers tanah air memuat laporan adanya perbedaan menyolok antara daya yang dibangkitkan PLN dengan daya yang dilaporkan dipakai. Jadi kemungkian ada ineffisiensi pemakaian atau juga ineffisiensi jaringan atau korupsi daya listrik. Jika laporan itu benar, sudah sejauh mana ditindak lanjuti. Dan apakah kini pemakaian daya yang ada sudah effisien ? Tindakan membangun suatu pembangkit berskala raksasa, terlepas dari jenis pembangkitnya, akan kurang optimal pemanfaatannya jika terjadi lagi "kehilangan kehilangan" yang misterius. b) Kesahihan kajian tentang kebutuhan energi Indonesia tersebut, apakah memang mengharuskan pembangunan PLTN ? Bagaimana dengan sumber sumber energi yang lain? Misalnya, Geothermal, Batubara dan tenaga air yang cukup punya potensi untuk penyediaan kebutuhan energi untuk industri serta sel surya, tenaga angin dan bio mass untuk kebutuhan rumah tangga atau industri industri kecil. 2. Aspek Biaya : Yang dikaitkan dengan kemampuan keuangan negara, serta skala prioritas pembangunan. 3. Aspek Keamanan dan Lingkungan : -Apakah Muria secara geologis benar benar aman ? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang putra Indonesia, Sri Widiyantoro cs yang dimuat di majalah Science, vol.271 menunjukkan bahwa secara geologis lokasi gunung Muria itu tidak stabil. -Di mana lokasi pembuangan limbah ? Bagaimana kondisi geologisnya ? Pengaruh limbah terhadap permukaan tanah serta air tanah serta air tanah disekitar lokasi ? Seberapa lama lapisan beton dengan tebal tertentu dapat mengisolasi limbah terhadap sekitar ? Perhatikan perbedaan umur beton dan umur limbah. - Resiko transportasi bahan bakar ke reaktor - Resiko kebocoran reaktor - Resiko transportasi sisa bahan bakar ke tempat pembuangan 4. Aspek Kontrol terhadap Operasi PLTN : Jika PLTN memang aklhirnya diputuskan akan dibangun : - Siapa / lembaga apa yang akan menjalankan PLTN ? - Siapa / lembaga apa yang berwewenang untuk secara periodik mengontrol reaktor itu dan menyampaikan pendapat sewaktu-waktu secara independent mengenai kondisi reaktor serta sekaligus usul / rekomendasi atas operasi. Kedua lembaga ini harus sama-sama profesional tetapi terpisah. 5. Aspek Kebijakan Industrialisasi sebagai latar-belakangnya : Kebutuhan listrik untuk Industri yang mendorong dibangunnya PLTN di Muria ini juga menimbulkan pertanyaan : Apakah dengan ini berarti, pemusatan Industri di pulau Jawa akan di abadikan ? Kebutuhan Energi 7 Gigawatt untuk Industrialisasi sampai dengan tahun 2010, serta dibangunnya PLTN untuk kepentingan tersebut menimbulkan kesan bahwa kemauan untuk menyebarkan dan atau memeratakan pusat-pusat Industri ke daerah-daerah / pulau-pulau lain tidak sangat serius. Atau apakah akan dibangun pula jaringan transmisi ke pulau lain dari Muria ? Aspek ini juga perlu dikaji dalam debat terbuka, karena sangat penting dan menyimpan potensi-potensi masalah di kemudian hari. 6. Aspek kultur yang berkaitan dengan kesiapan masyarakat menghadapi kondisi kondisi yang tidak diduga. 7. Dll. Demikian pernyataan sikap, seruan serta usulan dari Aliansi Pemuda Independent Indonesia di Berlin, berkenaan dengan rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Pernyataan ini dibuat didasari pada rasa tanggung-jawab sebagai bagian dari generasi muda bangsa yang harus aktif mengikuti rencana rencana pembangunan yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia seluruhnya, sekarang dan di masa depan. Dengan penuh kerendahan hati API Indonesia menyadari adanya kemungkinan kekeliruan dari pertimbangan pertimbangan yang disampaikan, namun tetap menganggap penting adanya debat publik terhadap masalah ini yang disusul dengan referendum.
Berlin, Akhir Maret 1996. Aliansi Pemuda/i Independen Indonesia di Berlin, Komite Diskusi PLTN di Indonesia Koordinator : Ignas Iryanto (email : [EMAIL PROTECTED]) Sekretariat: c/o: Iwan Setiabudi Siegmundshof 2-4 / Q Zi.213 10555 Berlin Germany I
