Para anggota milis yth,
Omong-omong soal PLTN, apakah memang sudah ada keputusan untuk membangun
PLTN? Apakah presiden sudah konsultasi ke DPR dan para anggota DPR yang
terhormat sudah konsultasi ke konstituen masing-masing sebelum membuat
keputusan "go nuclear. Apakah tim untuk persiapan pembangunan PLTN sudah
diangkat resmi? Kapan dan siapa saja kah anggotanya?
Setahu saya, yang baru ada adalah Perpres mengenai Kebijakan Energi Nasional
yang memasukan energi nuklir dalam bauran energi nasional tahun 2030 nanti. Apa
dasarnya, kok nuklir masuk disana? Apakah skenario penyediaan energi nasional
dengan PLTN menjadi lebih optimal katimbang tanpa PLTN?
Yang ada juga, DPR sejak 2006 memberikan anggaran kepada Ristek, BATAN, dan
Dep ESDM untuk melakukan sosialisasi PLTN. Lho, kalau sosialisasi kan berarti
keputusan sudah dibuat, baru rakyat "dipaksa" untuk menerima? Pemerintah macam
apa ini? Di swedia, untuk memutuskan bangun PLTN, diadakan referendum. Di
republik ini, mungkn tidak perlu referendum tapi mbok masyarakat ditanyakan
setuju atau tidak dengan PLTN, setelah itu baru dibuat keputusan politiknya.
Apakah dalam proses sosialisasi PLTN yang dilakukan oleh Ristek dan BATAN,
masih ada hak menolak masyarakat? Bagaimana hal ini dipertimbangkan dalam
pengambiln keputusan politik "go nuclear".
Coba perhatikan, bahkan dalam sosialisasi masyarakat pun tidak mendapatkan
informasi yang berimbang dan jujur. Mau memperkenalkan PLTN kok malah yang
disosialisasikan aplikasi teknologi nuklir untuk kedokteran, pertanian, dll.
Hal ini dilakukan untuk menggambarkan kepada publik bahwa 'seolah-olah" PLTN
aman. Padahal, yang belajar tentang teknologi nuklir harusnya paham kalau
aplikasi teknologi nuklir untuk daya listrik dalam bentuk reaktor daya, berbeda
dengan aplikasi bukan daya listrik. Ibarat kita ingin menjelaskan mobil tapi
memberi contoh sepeda motor 2 tak. Kemudian, diceritakan mengenai Indonesia
yang seakan-akan sudah lama memiliki "PLTN". Padahal yang ada di Indonesia
adalah reaktor penelitian, bukan reaktor daya, yang magnitude operasi dan
kompleksitas berbeda sekali. Kalaupun ada daya yang dihasilkan, tidak dapat
dibandingkan dengan PLTN yang berdaya 1000 MW. Kenapa nggak berani bilang kalau
PLTN itu sebenarnya "bom nuklir" yang reaksinya dikendalikan dengan
moderator dalam teras reaktor yang dikelilingi gedung berbeton tebal, sehingga
energinya tidak membludak kemana-mana?
Kalau dalam memberikan informasi saja tidak tepat, apa motivasi dibalik
pembangunan PLTN? Ini yang harus kita tanyakan, bukan malah berspekulasi
tentang siapa yang ada dibalik demo penolakan PLTN di Kudus dan apa
motivasinya.
Semoga para pengambil kebijakan di negara ini tidak bisu dan tuli, peka
terhadap pendapat rakyatnya.
Salam,
Fabby
Paulus Tanuri <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Perusahaan besar di Kudus itu kan gak jauh dari Muria bukan ? Mungkin
mereka
juga khawatir dengan rencana tersebut mengingat keluarga mereka juga banyak
di dekat sana tinggalnya ?
Dan seandainya saya yang dana besar, saya pun akan sumbangkan sedikit untuk
mendukung proses penolakan itu, walaupun saya tidak tinggal di sana. Karena
bila PLTN ini jadi dibangun di sana, siapa yang bisa menjamin, pemerintah
tidak akan membangun PLTN PLTN berikutnya di daerah lain. Dan bagaimana
kalau ternyata PLTN berikutnya itu dibangun dikampung halaman saya ?
Justru yang harus dipertanyakan itu mengapa Pemerintah yang katanya mengakui
PLTN ini memang memiliki tingkat resiko tinggi tapi masih ngeyel aja maunya
PLTN dibangun.
Kalau saya lihat, yang paling besar mendapat untung tanpa harus menanggung
resiko itu yah para pejabat yang sudah 99% pasti korupsi dan mereka yang
menjual teknologi Nuklir ke negara kita ini.
Rakyat untung ? Nanti dulu, memang setelah PLTN dibangun listrik turun atau
gratis ? rasanya kok ya gak mungkin. Kalau makin dinaikin, saya percaya.
Resiko, sudah jelas harus ditanggung Rakyat.
Regards,
Paulus T.
