iscab: Nah, kalau PLTN mau ditaruh di Muria, limbahnya mau ditaruh di mana? Mengingat harus membuat ruang khusus untuk menaruh limbah beradiasi tinggi dengan waktu paruh yang lama. Ruang khusus untuk menaruh limbah tersebut juga harus diketahui apakah betonnya, timbalnya, dan proteksi-proteksi lainnya tidak dikorupsi.
Jalur pengiriman limbah dari Muria ke lokasi pembuangan limbah bagaimana? Amankah dari terorisme dan pencurian? Oh, ya, perlu diingat bahwa BATAN pernah kecolongan bahan radioaktif. Sampai ditayangkan di SCTV dan Metro TV. Jalur pengiriman radioaktif juga sebaiknya memiliki jalur yang berbeda dengan jalur umum. Jangan seperti jalur batu bara di Kalimantan, yang memakai jalur umum lalu menebarkan polusi di mana-mana hingga menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Setiap sistem buatan manusia berpotensi menimbulkan kegagalan. Setiap kegagalan pasti harus diantisipasi. Misalnya PLTN punya kegagalan sistem. Saya beri contoh dulu. Pipa airnya bocor, lalu uap air ke mana-mana dan diduga beradiasi tinggi. Maka sebagai seorang yang berpikir jangka panjang, maka ada prosedur tertentu untuk melindungi pegawai PLTN dan juga merawat korban kalau kena uap air. Lalu ada juga prosedur tertentu untuk melindungi manusia dan lingkungan sekitar PLTN. Kalau ada korban, harus ada mekanisme perawatan kesehatan dan penggantian ganti rugi. Contoh terparah, PLTN meledak tak terkendali. Maka harus ada prosedur jelas, seperti evakuasi manusia, perawatan korban, dan ganti rugi. Termasuk juga rehabilitasi lingkungan. Lingkungan yang rusak akibat kegagalan sistem harus direhabilitasi. Dari pengalaman Lapindo. Lumpur keluar, maka manusia yang berada di daerah aliran lumpur harusnya tahu rute evakuasi dan pengelola pengeboran punya mekanisme penggantian ganti rugi dan perawatan korban. Pemerintah juga harus tahu apa yang dilakukan ketika terjadi kegagalan sistem, bukan cuma tebar pesona dan menghibur rakyat dengan kata-kata dan janji-janji manis. Pembangunan PLTN tersebut juga tidak boleh pakai korupsi. Betonnya baik komposisinya maupun ketebalannya tidak boleh dikorupsi. Harus ada mekanisme, di mana rakyat bisa memantau pembangunan PLTN supaya bebas korupsi. Mesin-mesinnya juga kaga boleh dikorupsi dan harus bisa dipantau rakyat. Saya tidak akan mempermasalahkan setuju atau tolak PLTN, yang saya pentingkan adalah "Rakyat berhak Tahu" dan "Rakyat Tak Boleh Dibohongi". Rakyat yang terinformasi dengan baik, bisa memiliki dasar rasional untuk memutuskan setuju atau tolak PLTN. Orang memilih sesuatu, harus tahu semua resiko dan konsekuensinya. Mmmm... tapi sepertinya keputusan ada-tidaknya PLTN bukan keputusan rakyat. Keputusan ini keputusan Pemerintah. Jadi sebaiknya rakyat dalam bentuk pers maupun NGO dan bentuk-bentuk lainnya bisa memantau pembangunan PLTN. Condro On 6/21/07, Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Batan Menilai Lokasi Tanjung Muria Sudah Tepat > http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0706/21/humaniora/3622786.htm > ======================== > > Jakarta, Kompas - Manfaat dan keamanan pembangkit listrik tenaga > nuklir atau PLTN yang akan dibangun di Semenanjung Muria, Jawa Tengah, > diragukan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat sekitar > lokasi. Mereka meminta pemerintah mengoptimalkan dulu sumber energi > lain dan tidak terburu-buru membangun PLTN di Pulau Jawa. > [Non-text portions of this message have been removed]
