kepada yth pak kalla,
1. coba dibaca lagi uud kita pak. fakir miskin dan anak terlantar dipelihara
oleh negara. apa sudah diganti menjadi fakir miskin dan anak terlantar
ditanggung bersama?
2. sebelum menerima warisan itu sampeyan apa tidak tau kalau rakyat kita banyak
yg miskin? kalau sudah tau dan merasa tidak mau bertanggungjawab (padahal itu
tertulis di uud) kenapa sampeyan tetap nekad menjadi cawapres?
ya udah saya bantu pak. tapi maaf gak bisa banyak2 ya.
----- Original Message ----
From: Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]>
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, June 27, 2007 10:24:56 PM
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Wapres: Jangan Serahkan Kemiskinan Hanya ke
Pemerintah
Laporan Wartawan Kompas Suhartono
http://www.kompas. co.id/ver1/ Nasional/ 0706/27/135156. htm
============ ========= =
JAKARTA, KOMPAS - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Rabu (27/6)
pagi, menyatakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah tidak
bertanggung jawab sendiri. Pasalnya, masalah kemiskinan merupakan
warisan masa lalu yang diterima pemerintah sekarang ini.
Oleh sebab itu, semua pihak harus ikut bersama-sama pemerintah untuk
ikut mengatasinya. Pihak yang dimaksud di antaranya swasta dan
komponen masyarakat lainnya seperti LSM, selain pemerintah sendiri.
Hal ini disampaikan Wapres Kalla saat memberikan sambutan di acara
pembukaan konfrensi tentang masalah kemiskinan yang diselenggarakan
oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Prakarsa, di Jakarta,
Rabu (27/6) siang.
Acara ini dihadiri oleh aktivis yang sekarang ini menjadi Direktur
Prakarsa Binny Buchori, Deputi Menko Kesra Bidang kemiskinan Sujana
Royat dan perwakilan LSM berbagai bidang. "Warisan apapun yang
sekarang ini kita terima, tentu harus kita hadapi. Begitu, kan namanya
warisan? Apakah itu warisan utang, warisan kerusakan hutan dan warisan
apapun. Akan tetapi, tentu tidak ada upaya sendiri untuk mengatasinya.
Ini tanggung jawab bersama komponen bangsa," ujar Wapres Kalla.
Menurut Wapres, tanpa kebersamaan komponen bangsa, sulit untuk dicapai
kemajuan bangsa untuk mengurangi kemiskinan tersebut.
Kalla kemudian menceritakan bagaimana dana pemerintah melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak mampu berbuat banyak untuk
mengatasi kemiskinan selama ini. Kemiskinan yang dimaksud adalah
mengurangi pengangguran dan meningkatkan lapangan kerja bagi
masyarakat. "Akibat masa lalu itu juga, kapasitas pemerintah sekarang
ini sangat terbatas. Akibatnya, pemerintah tidak bisa mengerjakan apa
saja. Pemerintah harus bayar utang, membuat infrastruktur jalan,
membayar subsidi dan lain-lainnya, " jelas Wapres.
Copyright 2006 Kompas Group
