----- Forwarded Message ---- From: HRW Asia <[EMAIL PROTECTED]> To: HRW Asia <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Wednesday, July 4, 2007 10:09:01 PM Subject: Indonesia: Police Abuse Endemic in Closed Area of Papua/Pelanggaran oleh Polisi Sering Terjadi di Wilayah Tertutup di Papua
For Immediate Release Indonesia: Police Abuse Endemic in Closed Area of Papua Government Should Open Central Highlands to Independent Observers (Jakarta, July 5, 2007) In the Central Highlands of remote Papua province, a region closed to outside observers, police appear to be routinely committing serious abuses, such as extrajudicial executions, torture and rape, with impunity, Human Rights Watch said in a report released today. Endemic police abuse is deepening mistrust of the national government in Jakarta and potentially inflaming separatist tensions. The 93-page report, Out of Sight: Endemic Abuse and Impunity in Papuas Central Highlands, is the product of more than a year of research. The report documents daily abuses by police officers and other security forces in the mountainous and isolated Central Highlands area of the Indonesian province of Papua, located on the western half of the island of New Guinea. A key finding of the report is that the police, particularly BRIMOB officers (Mobile Brigade police, the elite paramilitary corps used for emergencies), are responsible for the most serious rights violations in the region today, although some reports of brutal treatment by Indonesian soldiers continue to emerge. Conditions in Papuas Central Highlands are an important test of how Indonesias security forces perform when political tensions are high and regions are closed to outside observers, said Joseph Saunders, deputy program director at Human Rights Watch. The police are failing that test badly. The new report follows Human Rights Watchs report in February, Protest and Punishment: Political Prisoners in Papua, which documented severe restrictions on freedom of expression, assembly and association in Papua. Many of the police abuses documented in the report were particularly cruel. One man told Human Rights Watch what happened when 12 BRIMOB officers arrested him and some friends for a peaceful independence flag raising: My teeth fell out. Blood flowed out. I was hit. I was kicked twice and then in the stomach twice again. I was kicked in the nose, the mouth and the teeth. More kicks were ordered and this was repeated. I could not count the number of times. I saw all my friends given the same treatment. Blood was flowing from them and they were forbidden from going to the toilet. They ordered us to swallow our blood. My nose was bleeding. They ordered us to swallow the blood again. I do not know the name of the officer in command. They all punched us, taking turns. Another man reported being beaten by the police while witnessing the arrest of another person: I was beaten with the end of a gun on my back, and with fists to my face. My mouth and eyes were smashed and bleeding. I felt dizzy and fell. Straight away I was kicked by five members of the police and BRIMOB. They were all wearing complete official uniforms with guns ... I was barely conscious when five members of the police took me into the car. As they were taking me, they punched me to the back three times with rifle butts and then in the car I was beaten with a truncheon. Human Rights Watch wrote to both the head of the police and the head of the military in Papua asking for information on all of the cases documented in the report, but received no response. A lack of internal accountability and a poorly functioning justice system mean impunity for perpetrators of abuses is the norm in Papua. No one is being prosecuted for the crimes we documented, said Saunders. The police are acting as a law unto themselves. The Indonesian provinces of Papua and West Papua are closed to outside human rights observers. Journalists have extremely limited access. Many diplomats have told Human Rights Watch that they have little understanding of the situation in the provinces since there is not much independent reporting on conditions there. Reliable information on the remote Central Highlands region is even harder to come by. Human Rights Watch called on the Indonesian government to open the provinces to independent observers in order to increase the amount and quality of information about conditions there and to allow independent and transparent investigations to take place. By keeping the region closed to outside scrutiny, officials in Jakarta are receiving biased and partial accounts of what is taking place, said Saunders. Reliable information is essential if officials are genuinely interested in identifying problems and finding lasting solutions. For years, the Central Highlands region has been the site of often tense confrontations between Indonesian police and military units and small cells of guerrillas from the separatist Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka, or OPM). The pro-independence guerrillas have conducted repeated low-level armed attacks against Indonesian security forces, which continue to conduct sweeping operations in civilian areas, spreading fear and panic and leading many villagers to flee their homes. To view the Human Rights Watch report, Out of Sight: Endemic Abuse and Impunity in Papuas Central Highlands, please visit: http://hrw.org/reports/2007/papua0707/ For more information, please contact: In Jakarta, Charmain Mohamed (English, Bahasa Indonesia): +44-77-69-893-856 (mobile) In Jakarta, Joe Saunders (English, Bahasa Indonesia): +62-813-162-607-92 (mobile) In Cambodia, Brad Adams (English): +855-12-341-386 In London, Urmi Shah (English): +44-20-7713-2788 ____________________________________________ Indonesia: Pelanggaran oleh Polisi Sering Terjadi di Wilayah Tertutup di Papua Pemerintah Seharusnya Membuka Pegunungan Tengah bagi Pengamat Independen (Jakarta, 5 Juli 2007) Di Pegunungan Tengah di wilayah terpencil propinsi Papua, sebuah wilayah yang tertutup bagi pengamat luar, polisi nampaknya secara rutin melakukan pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran berat seperti eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan dan pemerkosaan, dengan impunitas, demikian dikatakan Human Rights Watch dalam sebuah laporan yang dikeluarkan hari ini. Pelanggaran polisi ini semakin memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat di Jakarta dan juga potensial memancing ketegangan separatis. Laporan sepanjang 81 halaman ini berjudul Out of Sight: Endemic Abuse and Impunity in Papuas Central Highlands dan merupakan hasil dari sebuah penelitian yang berlangsung selama lebih dari setahun. Laporan tersebut mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas polisi dan satuan keamanan lainnya di wilayah Pegunungan Tengah yang bergunung dan terisolasi. Temuan kunci dari laporan ini adalah bahwa polisi, terutama pasukan BRIMOB (Brigade Mobil, pasukan elit polisi yang digunakan untuk keadaan darurat), bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak yang paling berat di wilayah tersebut, meskipun masih ada beberapa laporan yang terus bermunculan mengenai perlakuan brutal yang di lakukan oleh militer Indonesia. Kondisi di Pegunungan Tengah Papua merupakan ujian penting untuk melihat bagaimana kinerja pasukan keamanan Indonesia pada saat ketegangan politik sedang tinggi sementara wilayah tersebut tertutup bagi pengamat luar, kata Joseph Saunders, Deputy Program Director pada Human Rights Watch. Polisi gagal dalam menjalani ujian tadi. Laporan baru ini dikeluarkan mengikuti laporan lain dari Human Rights Watch pada bulan Februari dengan judul, Protes dan Hukuman: Tahanan Politik di Papua, yang mendokumentasikan ketatnya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat di Papua. Banyak pelanggaran yang dilakukan polisi dalam laporan ini yang merupakan kekejaman. Seorang lelaki bercerita kepada Human Rights Watch mengenai apa yang terjadi ketika 12 orang anggota BRIMOB menangkap dia dan beberapa orang temannya karena melakukan pengibaran bendera kemerdekaan secara damai: Gigi saya rontok. Darah mengalir. Saya dipukul. Saya ditendang dua kali dan kemudian ditendang di perut dua kali lagi. Saya ditendang di bagian hidung, mulut dan gigi. Lalu mereka memerintahkan lebih banyak tendangan dan diulangi lagi. Saya tidak bisa menghitung berapa kali. Saya melihat semua teman saya juga menerima perlakuan yang sama. Darah mengalir dari tubuh mereka dan mereka dilarang pergi ke toilet. Kami diperintahkan menelan darah kami. Hidung saya juga berdarah. Kami disuruh menelan darah itu lagi. Saya tidak tahu nama petugas yang memimpin. Mereka semua memukul kami, bergantian. Seorang lelaki lain melaporkan bahwa ia dipukuli oleh polisi sembari menyaksikan penangkapan seorang lainnya: Saya dipukuli di punggung saya dengan memakai ujung senjata, dan di wajah saya dengan kepalan tangan. Mulut dan mata saya hancur dan berdarah. Saya merasa pusing dan terjatuh. Langsung saja saya ditendang oleh lima orang anggota polisi dan BRIMOB. Mereka semua mengenakan seragam resmi lengkap dengan membawa senjata...Saya nyaris tak sadarkan diri ketika lima anggota polisi memasukkan saya ke dalam mobil. Ketika mereka mulai membawa saya pergi, mereka menghantam punggung saya tiga kali dengan popor senapan dan kemudian di dalam mobil saya dipukuli dengan pentungan. Human Rights Watch telah mengirimkan surat kepada pimpinan kepolisian dan pimpinan militer di Papua untuk meminta informasi mengenai seluruh kasus yang tercatat dalam laporan, tetapi tidak ada tanggapan. Kurangnya akuntabilitas internal dan buruknya fungsi sistem peradilan yang menyebabkan adanya impunitas bagi para pelaku pelanggaran merupakan kebiasaan di Papua. Hampir semua pelaku kejahatan yang telah kami dokumentasikan tidak pernah diajukan ke pengadilan, kata Saunders. Para polisi ini bertindak sebagai hukum bagi dirinya sendiri. Propinsi Papua dan Papua Barat tertutup bagi pengamat hak asasi manusia dari luar negeri. Para jurnalis juga memiliki akses yang terbatas. Banyak diplomat yang mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka hanya sedikit memiliki pemahaman mengenai situasi di kedua propinsi tersebut karena tidak banyak laporan independen mengenai kondisi di sana. Jauh lebih sulit lagi untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengenai wilayah Pegunungan Tengah yang terpencil. Human Rights Watch mendorong pemerintah Indonesia untuk membuka kedua propinsi tersebut bagi para pengamat independen demi untuk meningkatkan jumlah dan kualitas informasi yang didapat mengenai kondisi di sana dan untuk memungkinkan dilakukannya penyelidikan yang independen dan transparan. Dengan tetap menutup wilayah tersebut dari pandangan masyarakat luar, pejabat berwenang di Jakarta menerima laporan-laporan yang bersifat bias dan memihak mengenai apa yang sebenarnya terjadi, kata Saunders. Informasi yang dapat dipercaya sangatlah diperlukan apabila para pejabat ini sungguh-sungguh berniat mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari pemecahan jangka panjang. Selama bertahun-tahun, wilayah Pegunungan Tengah telah menjadi lokasi terjadinya konfrontasi yang seringkali penuh ketegangan antara unit polisi dan militer Indonesia dengan kelompok-kelompok kecil gerilyawan yang berasal dari gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Gerilyawan pro-kemerdekaan ini melakukan serangan bersenjata tingkat rendah secara berulang terhadap pasukan keamanan Indonesia, yang masih terus melakukan operasi sweeping di wilayah sipil, sehingga menyebarkan rasa takut dan kepanikan dan menyebabkan banyak penduduk desa meninggalkan rumah mereka. For more information, please contact: In Jakarta, Charmain Mohamed (English, Bahasa Indonesia): +44-77-69-893-856 (mobile) In Jakarta, Joe Saunders (English, Bahasa Indonesia): +62-813-162-607-92 (mobile) In Cambodia, Brad Adams (English): +855-12-341-386 In London, Urmi Shah (English): +44-20-7713-2788 The Human Rights Watch report, Out of Sight: Endemic Abuse and Impunity in Papuas Central Highlands, is available in English at: http://hrw.org/reports/2007/papua0707/ ===================================================== Pojok Milis Komunitas FPK: 1.Milis komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari KOMPAS dan KOMPAS On-Line (KCM) 3.Moderator berhak mengedit/menolak E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Kontak moderator E-mail: [EMAIL PROTECTED] 5.Untuk bergabung: [EMAIL PROTECTED] KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
