Rakyat sudah miskin, tapi disusahi lagi. Kematren saya menelpon teman saya di Medan. Setelah menunggu agak lama, baru ada jawaban. Karena saya menelpon malam hari, saya berpikir apa teman saya sdh sempat ketiduran? Teman saya kemudian menjelaskan, bahwa listrik mati. Dia harus berjalan perlahan ke ruang tamu dengan bantuan sebuah lilin. Selanjutnya salah satu akibat fatal yg dialami keluarga teman saya ini akibat seeringnya listrik mati, Lemari Es merekapun dinyatakan rusak.
Wahai pemerintah Indonesia, apakah anda-anada memikirkar semua akibat itu bagi semakin terpuruknya rakyat Indonesia? Teman saya yg dua-duanya sarjana itu, belum tentu dapat mengganti Lemari Es mereka itu tanpa harus mengutang atau ansuran. sebagai pegawai negeri, masing-masing mereka hanya menerima gaji 3.8 Juta rupiah perbulan. beberapa tahun lagi sudah akan pensiun. Anak-anak menginjak remaja dan akan kuliah? Uah suramnya hidup di Indonesia. Agus Hamonangan wrote: > > Oleh Sri Hartati Samhadi > http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/28/Fokus/3721243.htm > <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/28/Fokus/3721243.htm> > ====================== > > Krisis listrik kembali melanda sejumlah daerah. Di beberapa wilayah, > ibaratnya tiada hari tanpa pemadaman. Kebijakan energi pada masa lalu > yang sangat tidak bervisi jauh ke depan dan kerangka kebijakan yang > tidak jelas dalam mendorong investasi swasta di sektor > ketenagalistrikan, dituding sebagai biang keladi krisis listrik > berkepanjangan di negara ini. Krisis ini diperkirakan belum akan > teratasi sampai beberapa tahun ke depan. > > ari sisi keseimbangan suplai dan permintaan, krisis listrik nasional > terjadi karena pasokan listrik tidak mampu mengimbangi kebutuhan dalam > perekonomian. Sejak krisis 1997, bisa dikatakan tidak ada penambahan > kapasitas pembangkit baru yang signifikan. > > Produksi listrik stagnan sejak 1998, hanya tumbuh sekitar 3 persen per > tahun, atau di bawah laju pertumbuhan ekonomi yang 5-6 persen sekarang > ini. Angka pertumbuhan produksi listrik sebesar ini tidak bisa > mengimbangi pertumbuhan permintaan listrik yang 7-8 persen per tahun. > > Persoalan underinvestment bukan hanya dialami oleh pembangkit, tetapi > juga jaringan transmisi dan distribusi. > > Sistem Jawa-Bali yang paling maju dan saling tersambung (interkoneksi) > dengan jaringan 500 kV dan kabel laut 150 kV pun sebenarnya belum > sepenuhnya saling tersambung karena kelemahan dalam sistem transmisi > dan distribusi ini. > > Sistem Jawa-Bali juga sangat rawan karena terlalu menggantungkan diri > pada dua pembangkit besar, PLTU Suralaya (3.400 MW) dan PLTU Paiton > (2.400 MW), yang sudah tua dan "sakit-sakitan". > > Untuk mengimbangi laju konsumsi listrik yang diperkirakan mencapai > 8-10 persen per tahun hingga tahun 2013, Indonesia, menurut > pemerintah, memerlukan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 24 > gigawatt (GW) hingga tahun 2013. Kapasitas terpasang pembangkit yang > dimiliki sekarang ini sekitar 24,7 GW. > > Beban ini tidak mungkin ditimpakan hanya pada PT PLN yang beberapa > tahun ini terus dilanda kesulitan keuangan. Ironisnya, meski berbagai > upaya pembenahan regulasi dan insentif sudah dilakukan pemerintah, > investasi swasta tidak juga kunjung masuk. > > Demikian pula berbagai program fast track yang dimaksudkan untuk > mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek (terutama di Jawa-Bali), > seperti proyek PLTU batu bara 10.000 MW yang ditargetkan selesai dalam > tiga tahun, juga tidak jelas perkembangannya sampai sekarang. > > Berdasarkan kajian sejumlah lembaga, faktor utama yang menarik > investor untuk masuk ke sektor ketenagalistrikan adalah pertumbuhan > permintaan, laju elektrifikasi, kompetitif tidaknya struktur tarif, > potensi keuntungan (return on investment), tingkat risiko, keterbukaan > pasar, fundamental jangka panjang dan stabilitas politik dan demokrasi. > > Dari faktor-faktor tersebut, mereka melihat Filipina merupakan tempat > menarik untuk investasi kelistrikan, disusul Thailand, Vietnam, India, > Malaysia, dan China. Sedangkan Indonesia bersama Sri Lanka dan > Pakistan dianggap tidak menarik. > > Analis investasi Lin Che Wei menilai, salah satu alasan tidak masuknya > investor adalah karena tidak adanya kerangka kebijakan (regulatory > framework) yang jelas. Salah satu yang diinginkan investor adalah > kepastian tentang tarif. Persoalannya, struktur tarif yang sekarang > ini tidak didukung oleh undang-undang kelistrikan yang benar. > > Di satu sisi, mereka yang mendukung dianulirnya UU Kelistrikan Nomor 2 > Tahun 2002 menginginkan tarif listrik tetap ditentukan oleh > pemerintah, namun harga BBM untuk pembangkit diserahkan pada mekanisme > pasar. Ini yang membuat investasi di kelistrikan menjadi tidak menarik > bagi investor. > > "Aturannya sekarang ini kan banci. Harganya (listrik) tak boleh > ditentukan oleh pasar, tetapi peranan pemerintah untuk melakukan ini > juga terbatas," ujar Lin Che Wei. > > Tidak masuknya investasi swasta mengakibatkan struktur industri > kelistrikan tetap didominasi oleh PT PLN yang tidak efisien, penuh > korupsi, dan tidak mampu menjadi ujung tombak ekspansi pembangunan > kelistrikan karena kesulitan keuangan yang terus merundungnya sejak > krisis. > > Keterpurukan PLN, selain bersumber dari kebobrokan di dalam, juga > karena kebijakan pemerintah yang kontradiktif, dan keterlambatan > pemerintah membayar subsidi ke PLN membuat PLN tidak bisa membeli > pasokan BBM atau gas ke Pertamina dan PGN sehingga upaya pelayanan PLN > ikut terganggu. > > Konsekuensi dari kondisi ini, upaya menggenjot pasokan kelistrikan > juga terkendala. Ini baru bicara pembangkit. Krisis listrik sebenarnya > gambaran krisis energi nasional akibat kegagalan dalam pengelolaan > sumber daya energi nasional secara optimal. > > Program konservasi dan diversifikasi energi bukan baru kali ini saja > disuarakan, tetapi di lapangan tidak segera terlihat realisasinya, > kendati status net importer dan kelangkaan BBM sudah dirasakan > beberapa tahun terakhir. > > Keberanian mengurangi subsidi secara signifikan baru ada pada > pemerintahan sekarang ini. Kendati dikritik dan memunculkan dampak > temporer yang sangat berat bagi perekonomian, kebijakan pengurangan > subsidi secara tajam dua kali dalam tahun 2005 itu menjadi fondasi > awal yang kokoh untuk menata kebijakan energi ke depan. > > Tidak kompetitif > > Dari sisi suplai, problem utama sistem kelistrikan Indonesia sekarang > ini, menurut Lin Che Wei, adalah ketergantungan yang sangat besar pada > sumber energi yang mahal. Sekitar 80 persen pembangkit milik PT > PLNâ€"yang memasok sekitar 90 persen kebutuhan listrik nasionalâ€"masih > mengandalkan pembangkit termal seperti minyak, gas dan batu bara. > > Akibatnya, ketika harga BBM melonjak, biaya pembangkitan juga menjadi > sangat tidak efisien dan sangat mahal. > > Di luar Jawa-Bali, sistem kelistrikan yang dikembangkan juga belum > efisien dan masih banyak mengandalkan pada diesel yang berbahan bakar > solar, belum terinterkoneksi, dan belum mampu melayani konsumen secara > optimal. > > Krisis listrik di Tanah Air dan kealpaan mengembangkan energi > alternatif terbarukan itu sebenarnya hanya manifestasi dari kebijakan > energi yang tidak bervisi jauh ke depan, karena cenderung menganggap > minyak tidak akan pernah habis. > > Salah satunya adalah kebijakan subsidi BBM regresif yang diterapkan > pemerintah beberapa dekade terakhir. Kebijakan subsidi ini dituding > sebagai biang keladi amburadulnya pengelolaan energi di Indonesia, > karena justru tidak mendorong terjadinya konservasi dan diversifikasi > energi, sehingga menjadi beban berat bagi keuangan negara, sumber > inefisiensi, dan modus praktik-praktik penyelundupan. > > Kebijakan energi murah lewat subsidi itu juga membuat program-program > pengembangan listrik di daerah, seperti listrik pedesaan, pun tidak > mengandalkan sumber energi terbarukan yang tersedia secara melimpah di > daerah setempat, tetapi justru pada sumber energi mahal seperti genset > solar. > > Untuk konservasi dan diversifikasi energi nasional, pemerintah > sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 > mengenai Kebijakan Energi Nasional. > > Perpres ini sudah menggariskan target pemanfaatan energi optimal, yang > intinya menekan penggunaan minyak dari 80 persen menjadi kurang dari > 20 persen pada 2020. > > Sementara peran gas dalam pembangkitan listrik diharapkan meningkat > menjadi di atas 30 persen, batu bara lebih dari 33 persen, biofuel di > atas 5 persen, panas bumi di atas 5 persen, dan 5 persen sisanya dari > biomassa, nuklir, mikrohidro, surya dan angin, serta 2 persen lebih > dari batu bara cair. > > Namun, lagi-lagi persoalannya selalu ada pada implementasi. Meski > sudah ada cetak biru kebijakan energi nasional dalam rangka konservasi > dan diversifikasi, pelaksanaan di lapangan terasa kurang gereget. > Salah satu contoh, program biofuel yang jalan di tempat. > > Tujuan Inpres No 1 Tahun 2006 tentang Pasokan dan Pemanfaatan biofuel > adalah mendorong pengembangan proyek-proyek biofuel di Indonesia yang > pro-growth (mendorong pertumbuhan ekonomi), pro-poor (mengentaskan > kemiskinan), dan pro-job (menciptakan lapangan kerja) dengan > pendekatan multisektoral. > > Pengamatan Kompas di lapangan, program ini hanya menggebu-gebu di > muka, melempem di tengah jalan. Untuk bioetanol, misalnya, banyak > daerah atau petani atau daerah yang sebelumnya sudah antusias menanam > jarak pagar karena iming-iming manfaat ekonomisnya, akhirnya harus > menyaksikan semangat itu menguap begitu saja karena tidak ada tindak > lanjut program di lapangan. > > Akhirnya, bagaimana bicara pertumbuhan ekonomi jika listrik terus > byarpet? Seperti kata Komisaris PT PLN Bambang Brodjonegoro, selama > pertumbuhan produksi listrik tak mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi > dan konsumsi listrik, pemadaman di mana-mana masih akan terjadi. > Sampai kapan? > > Prediksi PLN, untuk Sumut sudah akan teratasi pada 2010. Demikian pula > Jawa. Namun, itu pun masih bergantung pada apakah proposal-proposal > proyek pembangkit swasta yang sudah masuk itu akan benar-benar > direalisasikan. > > Dipertaruhkan > > Salah satu yang dipertaruhkan dengan program pembangunan kelistrikan > nasional adalah target elektrifikasi 90 persen pada 2020. Dibandingkan > negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, > rasio elektrifikasi di Indonesia termasuk rendah karena terpuruknya > investasi infrastruktur sejak krisis. Dengan rasio elektrifikasi 53 > persen, sekitar 70 juta penduduk belum menikmati listrik setelah 62 > tahun Indonesia merdeka. > > Untuk mencapai target ini, produksi listrik harus tumbuh sekitar 13,1 > persen per tahun. Sekali lagi, itu tidak bisa hanya dibebankan kepada > PLN. Kuncinya tetap pada iklim investasi. Dalam hal ini, seperti pada > kasus proyek crash program PLTU batu bara 10.000 MW dengan China, > pemerintah tidak bisa hanya "mau menang sendiri", ingin cepat, murah, > namun insentif tidak diberikan. > > Akhirnya, menangani krisis listrik tidak bisa hanya dengan membangun > pembangkit atau jaringan transmisi dan distribusi. Untuk wilayah > Indonesia yang kepulauan, kebijakan inovatif sangat diperlukan. > Termasuk di sini dengan mendorong inisiatif-inisiatif pembangunan > kelistrikan berbasis masyarakat dan bertumbuhnya gerakan swasembada > listrik di wilayah-wilayah lumbung energi. > > Jadi, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah setelah regulasi dan > iklim investasi ditata agar Indonesia tidak gelap gulita. > > ===================================================== Pojok Milis Komunitas FPK: 1.Milis komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari KOMPAS dan KOMPAS On-Line (KCM) 3.Moderator berhak mengedit/menolak E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Kontak moderator E-mail: [EMAIL PROTECTED] 5.Untuk bergabung: [EMAIL PROTECTED] KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
