Yth. Prof. Dr. Kusmayanto Kadiman, Membaca penjelasan Bapak (khususnya yang saya kutip di bawah ini) perasaan saya campur aduk antara merasa aneh, bingung, sekaligus (di)bodoh(i) . Sepintas memang kelihatannya penjelasan itu tidak ada masalah. Tetapi yang saya tidak mengerti, apakah Bapak bermaksud mengatakan bahwa Presiden SBY sendiri yang membuat isi PerPres tentang kebijakan energi tersebut tanpa ada masukan dari bawahannya (antara lain Bapak sendiri)? PLTN adalah salah satu potensi yang dikatakan bahwa > Indonesia akan > mengoperasikan PLTN pertamnya pada tahun 2016. > > PerPres KEN 2006 ini buat saya adalah perintah yang > musti saya lakukan > sebagai pembantu Presiden. > > Itu sebabnya kami gencar melakukan kajian iptek yang > mendukung realisasi > perPres KEN 2006 tsb Kalau membaca media massa, terlihat jelas sekali bahwa Kementerian Ristek-lah - institusi yang Bapak pimpin - yang memasukkan nuklir dalam kebijakan energi nasional (yang kemudian bernama PerPres no. 5/2006 itu) untuk ditandatangani Presiden (lihat artikel "Menristek: Isu Nuklir Jangan Dipolitisi", Republika Online, 9 Februari 2006, terlampir). Bahkan Bapak sebenarnya mengharapkan hal itu akan telah disetujui Presiden pada Desember 2005 tetapi ternyata meleset satu bulan. Selanjutnya Bapak menyatakan bahwa dengan disetujuinya kebijakan energi nasional tersebut maka kemungkinan untuk mempolitisasi isu nuklir menjadi sedikit berkurang. Jadi, sangat besar kemungkinan bahwa yang mengatakan PLTN itu "salah satu potensi yang harus beroperasi pada tahun 2016" sebenarnya adalah institusi Bapak sendiri. Tidakkah apa yang Bapak lakukan itu - menyodorkan "surat tugas" yang Bapak buat sendiri untuk ditandatangani oleh atasan lalu memberitahu masyarakat bahwa Bapak hanya sekedar menjalankan perintah di dalam "surat tugas" itu - adalah permainan politik (yang Bapak ingin cegah)? Maaf Pak, lagi-lagi saya mencium aroma perilaku Orde Baru di mana ketika terjadi sesuatu yang ditentang atau bahkan telah merugikan masyarakat (entah itu penggusuran, pembantaian masyarakat, dll) semua pejabat bilang bahwa "ini perintah atasan" supaya mereka tidak bisa disalahkan atau dipaksa mempertanggungjawab kan kebijakan itu. Kebetulan sekali beberapa hari yang lalu, 27 Juli, adalah 11 tahun saat rakyat kita dibantai karena pertikaian politik di kantor DPP PDI di jalan Diponegoro. Sekedar diketahui, saya tidak pernah jadi anggota atau simpatisan partai politik apapun, jadi saya tidak punya kepentingan apa-apa untuk mengungkit-ungkit masalah ini. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kebanyakan pejabat-pejabat kita pengecut, maunya menjabat sambil bersumpah setia di bawah kitab suci, tetapi tidak berani mempertanggungjawab kannya kalau terjadi sesuatu. Nyawa manusia direduksi menjadi angka statistik. Dan hingga saat ini tidak ada pemimpin Orde Baru itu yang dinyatakan bersalah atau mengaku bertanggung jawab. Semua mengelak dengan menyatakan "saya hanya menjalankan perintah". Persis seperti yang Bapak katakan saat ini. Bila Bapak adalah salah seorang penggagas rencana PLTN ini, katakan saja terus terang, jangan berlindung di balik "perintah Presiden". Begitu pula, jangan beralasan untuk "menjalankan ketentuan hukum" karena produk hukum adalah produk kebijakan politik (dalam hal ini kebijakan PLTN yang Bapak buat bersama segelintir pejabat lainnya). Jangan mengesankan bahwa keputusan PLTN itu datang dari langit lalu kami, penentang PLTN, datang dan mempolitisirnya. Kalaupun itu produk hukum itu tidak ada campur tangan dari Bapak, bukankah Bapak bisa mundur dari jabatan jika perintah itu berlawanan dengan hati nurani Bapak? Jadi, kami masih menunggu jawaban Bapak atas pertanyaan rekan Gilbert mengapa PLTN langsung menjadi pilihan (padahal Menristek-menristek pendahulu Bapak justru menjanjikan PLTN itu alternatif terakhir). Maaf bila kata-kata saya terdengar sangat kasar bagi seorang professor doktor yang kebetulan juga adalah pejabat tinggi, tapi itulah yang saya rasakan sesungguhnya. Untuk Indonesia bebas bahaya radiasi, Salam, Aam --- Kusmayanto Kadiman <[EMAIL PROTECTED] go.id> wrote: > Bang Raja dkk, > > Mohon sempatkan baca Peraturan Presiden (PerPres) > Republik Indonesia > Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional > (KEN) yang tersedia > di http://www.ristek. go.id > > Didalam dokumen tsb bisa dilihat berbagai potensi > sumber energi yang > ditetapkan Pemerintah untuk dieksplorasi dan > dimanfaatkan untuk menjamin > pasokan energi. > > PLTN adalah salah satu potensi yang dikatakan bahwa > Indonesia akan > mengoperasikan PLTN pertamnya pada tahun 2016. > > PerPres KEN 2006 ini buat saya adalah perintah yang > musti saya lakukan > sebagai pembantu Presiden. > > Itu sebabnya kami gencar melakukan kajian iptek yang > mendukung realisasi > perPres KEN 2006 tsb. > > Potensi sumber energi yang secara simultan kami kaji > adalah: > 1. Panas Bumi > 2. Tenaga Angin > 3. Tenaga Arus dan Gelombang Laut > 5. Bahan Bakar Nabati (eg Singkong, tebu, Sawit & > Jarak pagar) > 6. Tenaga Surya > > Juga berbagai upaya mengahsilkan energi dengan > teknologi yang ramah > lingkungan seperti pencairan dan gasifikasi > batubara, pemanfaat gas (LNG > & LPG) dll. > > Re. Tenaga Gelombang > Di majalah Gatra yang terbaru, kegiatan kami > mengupayakan pembangkitan > energi dari gelombang laut diliput. > > Banyak kegiatan R&D yang kami lakukan. Sebagian dari > info kegiatan ini > selalu kami beritakan di website kami > http://www.ristek. go.id Silahkan > kunjungi, beri kami masukan,komentar dan jangan > segan menyampaikan > kritik. > > Selain dipublikasikan di jurnal ilmiah, media cetak > & elektronik, > paparkan di seminar dan juga beritakan di koran dan > majalah, hasil R&D > kami berikan ke departemen dan kementerian lain > serta industri untuk > ditindaklanjuti komersialisasinya. > > Jabat erat, > KK > > On Wed, 2007-07-25 at 20:25 -0700, raja hutauruk > wrote: > > Tks atas reply email yg saya tujukan kepada Dian > > Abraham. Ada pertanyaan yang masih belum bisa saya > > jawab ttg Pak Menteri. Kalau masih seperti yang > dulu, > > kenapa pilihan utama langsung PLTN sementara panas > > bumi yg siap dieksploitasi dibiarkan merana. Kalau > PT > > Geodipa tdk sanggup mengerjakan sumur geothermal > ex > > Unocal yg di Sarulla, harusnya pemerintah > (walaupun > > ini otoritas Menteri ESDM, tapi Menristek kan bisa > > kasih saran) bisa memberi warning, bila tidak > sanggup > > ditawarkan kepada yg lain. Sekarang aneh, semua > kota > > di Sumut tiap hari dapat giliran pemadaman tetapi > > sumber tenaga listrik dibiarkan terbengkalai. Lalu > > kenapa Bapak Menristek kok langsung ikut mendukung > > bahkan mensponsori PLTN sementara sumber yang ada > > seperti panas bumi, air, dll diabaikan. Harga > > listriknyapun adalah yang paling mahal diantara > > pilihan yang ada. Bbrp th yl, HR seorang dosen FE > UI > > bersama dengan saya pernah memberi seminar ttg > PLTN, > > disanalah saya melihat hitungan beliau. > > Jadi kalaupun Pak Menteri mengatakan masih seperti > > yang dulu, barangkali fisiknya ya. Tapi > performance n > > attitude... ya sesuai dengan tuntutan jabatanlah. > > Mungkin banyak "missi" yang harus diemban. > > > > Saya melihat pola pengadaan PLTN ini persis > seperti > > jaman Habibie dulu. > > > > Sekarang saya bisa membuat hipotesa dari berbagai > > pengamatan, sejujur-jujurnya seseorang, suatu saat > ybs > > akan berobah bila menduduki hotseat di dalam > > pemerintahan yang masih meneruskan pola orde baru. > > > > Maaf Pak Menteri kalau kata-kata saya kurang > berkenan, > > tetapi PLTN buat kami adalah peluang celaka dan > lahan > > subur bagi yang hobi korupsi. > > > > Wassalam, > > Gilbert Hutauruk > > > > --- Kusmayanto Kadiman <[EMAIL PROTECTED] go.id> > wrote: > > > > > Bang raja, > > > > > > Seperti lagunya Dian Pishesa "Aku masih seperti > yang > > > dulu". > > > Kiat saya adalah menjalankan semua yang baik2 > dengan > > > benar. > > > Gaya kepepmimpinan dan manjerial saya msih sama, > > > baik saat memimpin Lab, > > > ITB maupun sebagai Menteri. > > > > > > Saya seneng bisa berdiskusi, baik via email atau > > > ketemu muka, khususnya > > > tentang 6 bidang yang menjadi tanggungjawab saya > > > yang tertuang dalam > > > RPJMN 2004-2009, yaitu iptek untuk: > > > - Pangan > > > - Obat dan kesehatan > > > - Transportasi > > > - Informasi dan Komunikasi > > > - Energi > > > - Pertahanan dan Keamanan > > > > > > Jika tertarik dengan tulisan2 saya silahkan > akses > > > http://www.ristek. go.id lihat halaman depan > bagain > > > kanan, klik Makalah > > > Menteri. > > > > > > Jabat erat, > > > KK > > > > > > ------------ --------- -- > > > > > > On Tue, 2007-07-24 at 21:05 -0700, raja hutauruk > > > wrote: > > > > Terimakasih Am, atas kesetiaananmu terhadap > > > > penderitaan Rakyat Indonesia ini. Masih banyak > > > rakyat > > > > Indonesia yang menderita, tetapi sekelompok > orang > > > > ingin membangun Proyek Mercu Suar PLTN. > Padahal > > > sumber > > > > energi alternatif masif banyak di Indonesia > > > tercinta > > > > ini. Panas bumi melimpah, air sangat banyak, > > > angin, > > > > matahari juga tersedia. > > > > Tapi kok ya PLTN. > > > > > > > > Memang sih PLTN itu akan unauditable, jadi > sangat > > > > mudah untuk korupsi disana. > > > > > > > > Siapa yang tau berapa banyak uranium yang > > > digunakan, > > > > siapa yang tau kalau onderdilnya perla diganti > > > atau > > > > ditambah, siapa yg tau harga sebenarnya > berapa? > > > dsb > > > > dsb.Apa lagi negeri tercinta ini rawan gempa, > dan > > > > org-orgnya umumnya careless. Mental korupsi > org > > > kita > > > > apalagi? Tak perlu diragukan. > > > > === message truncated === --------------------------------- Luggage? GPS? Comic books? Check out fitting gifts for grads at Yahoo! Search.
[Non-text portions of this message have been removed]
