Bisnis Indonesia www.bisnis.com Tol vs Strategi Komunikasi oleh: Christovita Wiloto CEO Wiloto Corp. Asia Pacific www.wiloto.com
Akhir Agustus hingga awal September lalu, barangkali menjadi 'neraka kecil' bagi pengguna tol Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road, JORR). Seperti yang dituturkan, Wina. Warga Bintara, Bekasi, itu kesal bukan kepalang. Pasalnya, seperti dikutip Antara, ia biasanya cuma membayar Rp 1.500 dari rumahnya untuk pergi ke Podok Gede Timur. Tapi saat itu, ia harus mereogoh koceknya hingga Rp 7.500. ''Ini keterlaluan, masa' naik sampai lima kali lipat,'' keluh Wina, yang tak cuma sebel denga tarif yang berlipat, tapi juga kemacetan panjang yang mengular. Demikian pula dengan pengalaman Bobby, seorang karyawan di bilangan Cilandak, yang merasa dijebak dengan kenaikan tarif tol itu. Menurut dia, biasanya untuk masuk dari Gerbang Tol (GT) Lenteng Agung, lalu keluar di GT Cilandak hanya dikenakan tarif Rp 1.000, namun dengan sistem terbuka yang diberlakukan di JORR ia dikenai tarif Rp 6.000. Artinya pagi itu ia harus nombok Rp 5.000. ''Mahal sekali. Padahal saya masuk jalan tol hanya untuk menghindari antrean kendaraan di lampu merah Ragunan,'' cetusnya, kesal. Memang, sejak dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto, Selasa (28/8) lalu, JORR langsung menuai kontroversi. Bukan cuma masyarakat pengguna JORR yang mengeluh, sopir angkot pun tak kuasa untuk tidak menyemburkan caci makinya. Somad, misalnya, masih seperti dilansir Antara, sopir angkot jurusan Pondok Gede-Kampung Rambutan itu mengisahkan, dulu waktu membebaskan tanah untuk jalan tol, pemerintah merayu-rayu semanis madu. Tapi saat jalan tolnya jadi rakyat dibauat sakit hati lagi dengan tarifnya yang luar biasa mahal. ''Kelewatan, pemerintah tak punya otak,'' serunya dengan nada tinggi Sementara, keluhan lain dikumandangkan kalangan ibu-ibu. Fatimah, karyawan swasta yang berkantor di Jl Sudirman, memprediksikan kenaikan tarif tol bakal memicu percepatan kenaikan harga komoditas yang sudah merangkak naik. ''Sembako sudah naik, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Wah, kita dibuat pusing mengatur anggaran rumah tangga,'' katanya dengan nada kesal. ''Kalau tarif tol naik, tentu akan diikuti komoditas lainnya. Barang yang diangkut kan menggunakan jalan tol,'' keluhnya. Mengomentari semua keluhan tadi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah memberi penjelasan secara transparan atas sistem perhitungan besaran kenaikan tarif tol (khususnya JORR) kepada konsumen. Sistem perhitungan baru tarif tersebut dinilai YLKI sebagai akal-akalan operator jalan tol untuk meraup keuntungan berlipat-lipat. ''Seharusnya pengenaan tarif ini tergantung pola penggunaan jalan tol. Kalau konsumen hanya menempuh jarak pendek, sewajarnya dikenakan tarif lebih murah dibanding yang menempuh jarak panjang,'' kata Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo, seperti ditulis Republika. YLKI, kata Sudaryatmo, siap memfasilitasi konsumen jalan tol yang merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintah itu melalui gugatan class action. Humas Jasa Marga, Zuhdi Saragih, mengakui minimnya sosialisasi penerapan sistem terbuka pembayaran jalan tol di ruas JORR. Namun, dia membantah telah terjadi kenaikan berlipat-lipat di ruas JORR. Sebenarnya, jelas dia, tarif di ruas JORR masih tetap berada di kisaran Rp 430 per kilometer. ''Tapi karena menggunakan sistem terbuka, ada hitung-hitungan tertentu, sehingga akhirnya tarif tol di ruas JORR untuk golongan I Rp 6.000.'' Bahkan, JORR sejatinya dimaksudkan untuk membantu masyarakat pengguna jalan tol. Dengan beroperasinya JORR, masyarakat di kawasan Serpong/Tangerang, Bintaro, Pondok Indah, serta Bogor yang akan ke Tanjung Priok atau Bekasi, Karawang, Cikampek, bahkan Bandung atau sebaliknya, tidak perlu lewat jalur padat Cawang. Sebelum memutuskan menerapkan sistem terbuka, Jasa Marga juga telah menyewa konsultan independen dari ITB untuk melakukan survei. Hasil survei itu menyebutkan, 30 persen konsumen adalah pengguna tol JORR jarak pendek. Sebanyak 70 persen lainnya adalah mereka yang biasa menggunakan JORR untuk jarak jauh. Sehingga, boleh dibilang, ada penerapan subsidi silang dalam penetapan tarif JORR. Soal minimnya sosialisasi itu, juga dikemukakan oleh Hisnu Pawenang, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol. Ia mengakui penetapan tarif JORR -- yang kerap diplesetkan dengan Jalan Ora Rampung Rampung (jalan tak kunjung selesai), akibat pembebasan tanahnya yang amat berbelit -- memang kurang transparan. ''Salah satu kesalahan kami, adalah tak punya orang yang expert di bidang komunikasi publik,'' kata Hisnu, dalam sebuah acara talk show di Astro TV. Tapi ia membantah penetapan tarif JORR dan tarif 13 ruas tol di seluruh Indonesia, dilakukan secara sewenang-wenang. ''Semuanya ada kalkulasinya. Pemerintah menghitungnya berdasarkan besaran inflasi dari 1 Agustus 2005 sampai 31 Juli 2007 yang mencapai 20,82 persen,'' kata Hisnu, sambil mempersilakan masyarakat yang tak puas datang ke kantornya di Gedung Sapta Taruna, Jl Pattimura No 20. Kesadaran untuk menyiapkan strategi komunikasi yang baik, dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang ada, memang merupakan keharusan. Baik bagi korporasi, perusahaan publik, individu apalagi pelayanan publik. Namun sayangnya hal ini masih sering dianggap remeh, bahkan sebagian perusahaan belum sadar juga, bahkan ketika krisis sudah membakar mereka. Padahal komunikasi kepada publik yang kurang atau salah, bukan hanya menghancurkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan, namun bahkan dapat mengakibatkan resiko fisik yang sangat mengenaskan. Perlu disadari, bahwa strategi bisnis yang sangat baik, bahkan bisa menjadi bumerang tanpa strategi komunikasi yang baik pula. [Non-text portions of this message have been removed]
