Wacana Gubernur Dipilih Presiden Kemunduran Demokrasi
YOGYAKARTA, JUMAT - Wacana dari Lemhanas agar gubernur
atau kepala daerah dipilih Presiden dinilai sebagai
kemunduran demokrasi. Selain itu gagasan tersebut juga
tidak populer.
"Dari wacana itu terkesan pemerintah pusat akan
melakukan resentralisasi dan memangkas otonomi daerah,
dengan melakukan berbagai kebijakan yang sebenarnya
tidak tepat," kata pengamat sosial politik dari
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito
MSi, Jumat (7/12).
Arie mengatakan, jika pemerintah pusat menilai otonomi
daerah saat ini tidak berjalan semestinya atau
melenceng dari undang-undang, bukan kemudian
pemerintah pusat memangkas otonomi daerah, tetapi
seharusnya yang dilakukan adalah mengevaluasi serta
memperbaiki tata pengelolaan pemerintahan daerah.
"Sebenarnya kalau mau jujur, bukan hanya di daerah
yang pengelolaan pemerintahannya tidak baik. Di
pemerintahan pusat juga belum baik, dan ini yang harus
dibenahi bersama," katanya.
Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat lebih bisa
menumbuhkan pemerintahan yang bersih di tingkat daerah
dengan memberi contoh di tingkat pusat. "Kalau di
atasnya sudah baik, tentu di daerah juga akan baik,"
katanya.
Kata dia, hal tersebut merupakan proses yang harus
dibenahi bersama sehingga ke depan pelaksanaan
pemerintahan baik di tingkat daerah maupun pusat dapat
berjalan dengan baik dan benar.
Arie mengatakan gubernur yang dipilih Presiden bukan
merupakan solusi yang tepat untuk memperbaiki tata
pemerintahan daerah. "Wacana ini lebih terkesan pusat
ingin menarik kembali atau membatasi otonomi daerah,"
katanya. (ANT/ABI)
________________________________________________________
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
http://id.yahoo.com/
