Oleh KORNELIS KEWA AMA Golongan putih dalam Pemilihan Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur sangat tinggi, mencapai 520.267 pemilih. Nilai tersebut mendekati jumlah penduduk empat kabupaten di NTT karena setiap kabupaten di NTT memiliki penduduk 50.000-150.000 penduduk.
Berdasarkan daftar pemilih tetap yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, jumlah pemilih ada 2.649.895 orang. Pemilih yang memberikan hak pilih secara sah 2.067.461 orang. Suara tidak sah 62.167 orang. Dengan demikian, partisipasi warga dalam pilkada tersebut 2.129.628 pemilih dan jumlah golput 520.267 orang. Dari 2.067.461 pemilih sah, dukungan terhadap pasangan Frans Lebu Raya-Esthon Foenay (Fren) 772.263 orang (37,34 persen). Adapun dukungan bagi pasangan Ibrahim Agustinus Medah-Paulus Moa (Tulus) 711.116 orang (34,41 persen) dan Gaspar Parang Ehok-Julius Bobo (Gaul) 584.082 orang (28,25 persen). Jumlah golput tersebut hanya yang terdaftar di KPU sebagai calon pemilih tetap, belum termasuk ribuan warga yang belum terdaftar. Sebelum pilkada, sebagian dari mereka melakukan aksi demo ke KPU NTT karena tidak terdaftar dan tidak memiliki kartu pemilih. Ketua DPRD NTT Melkianus Adoe kepada pers di Kupang, Jumat (27/6), menyatakan sangat heran karena begitu banyak warga NTT tidak memberikan hak pilih dalam pilkada tersebut. Padahal, pilkada langsung gubernur oleh rakyat tersebut merupakan yang pertama kali. âIni fenomena menarik dan perlu dikaji lebih jauh, sebagai pengalaman berharga bagi pilkada gubernur ke depan. Jumlah golput 520.267 orang, mencakupi jumlah penduduk hampir di empat kabupaten,â katanya. Persoalan pokok adalah sikap primordialisme yang sudah ratusan tahun tumbuh dan berkembang di antara kelompok suku, agama, dan warga pulau di NTT. Suku dan agama menjadi unsur paling dominan dalam menentukan pilihan rakyat. Primordialisme Primordialisme bertumpu pada agama dan suku dibangun oleh kolonial Belanda yang menyebarkan agama Protestan di Rote Ndao, Kota Kupang, dan Timor Tengah Selatan, dan Portugis untuk agama Katolik di daratan Pulau Flores, Belu, Timor Tengah Utara. Tahun 1600-an kedua bangsa penjajah ini membagi Timor menjadi dua bagian, yakni Timor Timur dikuasai Portugis dan Timor Barat di bawah jajahan Belanda. Perbedaan suku dan agama ini terus tumbuh dan berkembang, tetapi tetap tersembunyi, clandestine, bergerak di bawah tanah. Meskipun ada silaturahim politik, kebersamaan, dan hidup bertetangga, tidak mampu menghilangkan sekat pemisah itu. Ketika calon dari suku dan agama tertentu tidak diloloskan KPU dalam proses verifikasi, masyarakat pendukung pasangan itu tidak antusias terhadap pilkada. Masyarakat bersifat apatis terhadap figur dari suku dan agama lain. Mereka menilai calon dari suku dan agama berbeda tidak akan memerhatikan nasib warga dari suku dan agama lain. Pemahaman ini sudah berakar di sebagian besar kalangan warga NTT. Selama 50 tahun provinsi itu terbentuk, gubernur terpilih, selama memimpin daerah itu, menunjukkan sikap yang tidak holistik. Ia selalu terpolarisasi pada kepentingan suku, agama, dan pulau, termasuk menempatkan jabatan strategis dalam sistem pemerintahan yang dipimpinnya. Kondisi ini mendorong calon gubernur Gaspar Parang Ehok-Julius Bobo (Gaul) di antaranya mengedepankan misi khusus memberantas sistem primordialisme yang tumbuh dan berkembang lama di Kantor Gubernur NTT dan jajarannya. Gaul tidak mendapat dukungan penuh dari rakyat, tetapi mereka berharap gubernur terpilih dapat mencairkan suasana itu selama memimpin daerah ini. Namun, ada sejumlah warga dari suku atau agama berseberangan ikut mendukung figur yang berbeda suku dan agama. Mereka itu adalah pengurus partai pendukung figur itu, bukan karena kepribadian orang itu benar-benar cocok, sesuai pilihan hati nurani mereka. Hal ini sebagaimana diutarakan Ketua Panitia Pengawas Pilkada NTT Djidon Dehaan. Pilkada gubernur sangat didominasi unsur agama dan suku. Misalnya, Ibrahim Agustinus Medah dari Rote Ndao mendapat dukungan di kabupaten itu 110.230, sementara Frans Lebu Raya hanya mendapat 28.540 suara, dan Gaspar Parang Ehok 7.300 suara. Frans Lebu Raya berasal dari Flores Timur dan mendapat dukungan suara di daerah itu 67.320 suara, sementara Ibrahim Medah mendapat 18.780 suara. Lingkaran Survei Indonesia menjelaskan, jumlah pemilih beragama Katolik terbanyak, memberi dukungan hampir 70 persen kepada pasangan Fren. Adapun kelompok agama Protestan 80 persen memberi dukungan kepada Ibrahim Agustinus Medah, dan sisanya memberikan suara kepada Frans Lebu Raya dan Gaspar Parang Ehok. Penyebab lain jumlah golput banyak adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pilkada. Kesadaran masyarakat tentang pilkada masih sangat rendah. Hampir sebagian warga NTT menilai pilkada hanya menguntungkan pejabat yang hendak dipilih bersama anggota keluarga dan kroninya. Masyarakat tetap miskin dan hidup dengan kondisi yang serba tidak mampu, sementara pejabat dan kroninya berkelimpahan harta benda. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menahun di daerah ini membuat rakyat tidak antusias menghadapi pilkada. Selalu ada opini buruk terhadap seorang calon gubernur, bupati, dan anggota DPRD yang begitu getol mencalonkan diri menjadi pemimpin. Apalagi figur yang diusung warga ditolak KPU dalam proses verifikasi. Dari delapan pasangan calon gubernur NTT yang mendaftarkan diri, KPU hanya meloloskan tiga pasangan calon, sementara lima pasangan lain ditolak. Dari lima pasangan calon ini, dua pasangan memiliki massa pendukung hampir 50 persen dari total pemilih, yakni Alfons Loemau-Frans Salesman (Amsal) dan Beny K Harman-Alfred Kasse (Harkat). Loemau dari Kabupaten Belu, Timor, dan Beny K Harman dari Manggarai. Ketika Amsal dinyatakan tidak lolos oleh KPU NTT, warga Belu, Timor Tengah Utara, bersama eks pengungsi Timor Timur langsung menyatakan dukungan terhadap paket Fren, yang merupakan calon wakil gubernur putra Timor, yakni Esthon Foenay. Tetapi, sebagian dari mereka tidak ikut memilih. Dengan terpilihnya paket Fren, untuk pertama kali dalam sejarah NTT terbentuk, seorang putra Timor tampil sebagai wakil gubernur. Dari delapan gubernur yang telah memimpin NTT, tidak satu pun putra Timor menjadi gubernur atau wakil gubernur, kecuali Flores, Sabu, Rote Ndao, dan Jawa. http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/14/01200759/mengapa.golput.di.ntt.tinggi
