SKETSA
Kamis, 9 Oktober 2008
Pengelola Bukan Pemerintah

JALAN Sudirman, Jakarta, di pukul 7.30 di 1 Syawal 1429 H itu sepi tiada 
bertepi. Warga baru saja seakan disaput bah mudik, suasana macam terbalik. Pagi 
itu ibadah Shalat Idulfitri, masih berlangsung, keadaan jalanan kontras 
dibanding hari kerja. Sejak menetap 1979 di Jakarta, baru kali itu saya melihat 
jalanan kosong melompong, benar-benar plong. 

Dari atas taksi Blue Bird menuju bandara, menjelang jembatan Semanggi, di 
sebelah kanan tampak satu bis Metro Mini 604, jurusan Pasar Minggu-Tanah Abang. 
Bis tua itu komprang-komprang dengan suara mesin dan kaca-kaca jendela. Di 
atasnya sudah ada beberapa penumpang. 

Semua taksi sejak subuh sudah tak dapat dihubungi. Operator telepon Blue Bird, 
menjawab, “Kami baru bisa melayani pelanggan melalui telepon setelah pukul 
sembilan.” Begitu pula perusahan taksi lain. 

Karena tak pernah melakukan perjalanan pas di jam Shalat Id, mencari tumpangan 
ke bandara menjadi kesulitan tersendiri. Untung saja operator taksi mengatakan, 
beberapa kendaraan bisa dicegat di jalanan. 

Karena tidak pasti, saya memutuskan meminta saudara mengantar dengan motor ke 
Gambir, mencoba mengejar bis Damri yang mangkal di sana. Pesawat saya menuju 
Jogja pukul 9.40. 

Ketika melewati Jl. Cik Ditiro, Menteng, persis di samping RS Bunda, sebuah 
Blue Bird, tampak berhenti. Supirnya sedang leyeh-leyeh berdendang-dendang. Ia 
berkenan mengantar ke bandara. Dan setelah melalui jalan tol, barulah saya 
melihat beberapa mobil tampak bergerak, searah maupun berlawanan. 



LAYANAN Garuda di bandara Soekarno-Hatta pagi itu. Di bagian konter petunjuk 
check-in, seluruhnya tertulis kata general check-in, tidak sebagaimana biasa, 
ada tulisan kota-kota tujuan. Suasana ini baru pertama kali saya lihat dalam 
pengalaman ber-bandara. Mungkin karena tidak banyak penerbangan pagi itu, maka 
secara teknis pelayanan demikian dilakukan. 

Jogja di pagi itu baru didarati Garuda yang saya tumpangi. Suasana lebaran 
mengental dengan spanduk ucapan Idul Fitri. Beruntung taksi Jogja tidak macam 
Jakarta di pagi lebaran. Cukup datang ke loket, maka layanan cepat, begitu 
naik, supir mengucapkan selamat hari raya. 

Menjelang siang itu, saya menuju daerah Donolayan, Donoharjo, bilangan Ngaglik 
di Jl Palagan, arah menuju Kaliurang. Di kawasan itu pada 2 November 2008 
mendatang akan berlangsung haul akbar Panglima Besar Soedirman - - konon akan 
dihadiri oleh setidaknya sekitar 50 ribu orang, rakyat kebanyakan, termasuk 
santri dari berbagai pesantren. Lokasi haul adalah lahan pertanian yang di 
musim kering ditanam tembakau, antara lain. 

Saya belum bisa membayangkan, bagaimana panitia menyulap lahan sawah yang 
berterap itu kelak, kemudian dipasang 500-an tenda. Belum lagi menyiapkan 
logistik, makanan. Menurut panitia, untuk mengupas telur 50.000 biji, 
diperlukan 100 orang. Setidaknya akan ada 500 orang yang berjibaku mengurus 
makanan. Belum pula untuk urusan lain. 

Di bagian depan tanah pertanian rakyat setempat itu, sebuah rumah yang 
terbilang besar sudah menyambut saya. Penghuninya belum kembali dari makam 
Jenderal Soedirman. Saya terlambat, sehingga tidak turut ke pusara. Makam 
memang menjadi tujuan di hari lebaran. Dan hari itu, seperti biasa, saya tidak 
bersama keluarga menyekar ke makam ibu mertua. Ayah dan Ibu saya masih ada di 
Jakarta. 

Di kediaman itulah saya kembali bertemu dengan Ganang Tidarwono Soedirman, cucu 
Panglima Besar Soedirman. Sesungguhnya rumah itu adalah kediaman kakak iparnya, 
Bugiakso, yang pernah saya tulis pada: 
http://presstalk.info/tajuk/detail.php?no=150. Juga di: 
http://presstalk.info/tajuk/detail.php?no=164. 

Di halaman belakang rumah, yang ditumbuhi pohon Mangga dan Pisang Raja yang 
buahnya tampak tua, satu dua mulai menguning, Ganang bertutur ihwal kata 
goverment yang diterjemahkan menjadi pemerintah. “Seharusnya terjemahannya 
pengelola,” ujar Ganang pula, “Karena diartikan pemerintah, maka yang 
di-pemerintah-an, kerjanya merintah-merintah. Dana rakyat yang mereka kelola 
seakan dianggap miliknya, bukan amanah.” 

Logikanya, jika cuma pengelola, maka sang pengelola layak mendapatkan hak gaji, 
dari uang rakyat. Sayang logika ini bisa jadi dilupakan oleh pemangku kuasa di 
berbagai lapis kekuasaan kini, di berbagai departemen dan sektor tanpa 
terkecuali. 

Di dalam hati, lucu juga. 

Hari lebaran kami masih berceloteh ihwal kehidupan dan kegemasan. 

Sebaliknya kendati Ganang menyampaikan secara bersahaja, kalimat itu menjadi 
layak dalam pikir. Bukankah kata memang berlogika? 

Saya sambut kalimat Ganang dengan mengatakan, kelak bila kita punya akses ke 
kuasaan mendatang, maka layak pula mengusulkan untuk mengganti judul Departemen 
Kehakiman, menjadi Departemen Keadilan. Paling tidak dengan penjudulan yang 
tepat dan pas, setidaknya ranah hukum berkeadilan memang menjadi nyata ada. 

Kami lalu tertawa. 



DI DINDING kanan belakang rumah, ada foto Bugiakso dengan SBY. Kepada saya 
Bugiakso mengatakan bahwa Presiden SBY sebelum menjadi presiden pernah mengajak 
untuk melakukan perubahan bagi Indonesia. 

Setelah mentas menjadi presiden, saya tak mengatakan bahwa tidak ada hal yang 
diubah SBY, namun keberpihakannya terhadap menumbuhkan ekonomi rakyat kian hari 
kian saya pertanyakan. Toh, tak bisa dipungkiri perhatian kabinetnya terfokus 
utama ke urusan makro, termasuk membooster bursa saham dan money market. 

Apalagi ketika masih di Jogja - - saya balik ke Jakarta , Senin malam, 6 
Oktober 2008 malam - - saya menyimak sidang kabinet yang diperluas, dalam 
mengantisipasi imbas rontoknya Wall Street -- bursa saham Amerika Serikat - - 
turut menghadirkan sosok pengusaha papan atas ke Istana Negara; mulai dari 
James Riady, kelompok Lippo, hingga Tommy Winata, kelompok Artha Graha. 
Tersirat jelas, bahwa ke mana alur pikir pemerintah, eh maaf, yang benar 
seharusnya pengelola, itu. 

Bila saja yang dihadirkan petani Jambu Bol, yang bisa mengekspor jambunya ke 
Eropa, akan lebih memiliki arti kehumasan dan membanggakan bagi memotivasi 
produksi kemampuan dalam negeri. Karena logika pikir menghadirkan petani 
kreatif itu adalah inovasinya. Sebaliknya yang dilakukan SBY 

Bisa jadi yang ada di benak pemerintah, eh, lagi-lagi, pengelola itu: akses 
ketambunan kapital; yang selalu disebut pengamat ekonomi sebagai keberpihakan 
menggembungkan ekonomi balon. Khusus untuk usaha bidang properti yang kini 
terlihat tumbuh pesat, saya sudah menulis sebagai Ekonomi Mengayuh Sepeda: 
http://presstalk.info/tajuk/detail.php?no=94 

Karena mereka seharusnya pengelola, yang seharusnya mendengar masukan dari 
pihak yang dikelola: maka sepantasnyalah dalam menghadapi krisis perbankan - - 
dimulai dari rontoknya Lehman Brothers -- AS itu SBY menghimbau: agar 
menggunakan produk dalam negeri, mengembangkan pasar lokal, menggunakan rupiah, 
Cinta Indonesia. Bukan sebaliknya sampai batik asal Cina pun kini masuk ke 
Indonesia. 

Karenanya, ketika Bugiakso menggalakkan ingatan saya kembali kepada kalimat 
Panglima Besar Soedirman, “Rakyat tidak boleh menderita, kita pemimpinlah yang 
harus menderita, ” maka dengan bersemangat saya mensosialisasikan. Pemahaman 
macam Soedirman itu kini seakan pergi dari sanubari pengelola negara. 

Apalagi Bugiakso kemudian menggalakkan pula gerakan Setia Indonesia melalui 
www.setiaindonesia.com. Hal ini yang membuat saya mengangguk saja ketika sehari 
sebelum lebaran ia mengajak ke Jogja. Saya bertanya apa masih dapat tiket 
pesawat. Entah bagaimana caranya, serta merta tak lama kemudian ia sudah 
meng-SMS kode booking satu tiket Garuda. Itu artinya saya memang harus 
meninggalkan keluarga yang berlebaran di Jakarta. 



PUKUL 19.00 di lebaran hari pertama di kediaman Bugiakso itu. Kursi-kursi 
plastik biru sudah dideretkan untuk sekitar 200 orang tamu, menghadap ke teras 
depan. Di pelatarannya sebuah drum, keyboard, gitar sudah ditata. Empat orang 
pemain musik, yang konon pengamen yang berkiprah di hotel-hotel Jogja, siap 
menghibur tamu; masyarakat biasa, kebanyakan, yang sengaja datang setiap tahun 
di acara open house keluarga ini. Beberapa tamu mengaku datang dari Klaten, 
Jawa Tengah. 

Selain dihibur penyanyi, hidangan sate ayam, juga beragam permainan yang 
umumnya lebih diperuntukkan bagi anak-anak berhadiah angpao mulai dari Rp 50 
ribu hingga Rp 100 ribu. Ada pula game, menghafal kalimat untuk empat orang 
satu kelompok, berhadiah Rp 800 ribu. 

Menyimak kalangan yang sebagian marjinal berlebaran ke kediaman Bugiakso itu, 
saya menyimak ketulusan kebahagiaan. 

Wajah-wajah polos itu kemudian melintas di muka saya ketika ada kebijakan 
Presiden SBY yang menghimbau 14 BUMN membeli kembali saham di saat bursa Asia 
termasuk Bursa Saham Indonesia rontok dua hari lalu.. 

Langkah ini jelas sebuah fakta lagi, yang dalam terminologi saya: rakyat harus 
mengurut kesabarannya terhadap pengelola negara. Bagaimana tidak, simak saja 
logika yang dipaparkan oleh Yanuar Rizky, pengamat pasar modal di mailing list 
Forum Pembaca Kompas, sebagaimana empat alinea berikut: 

Kita perlu jujur, Apakah memang sektor riil yang kita pikirkan? lalu, apa 
jaminan buy back dilakukan apakah pasar finansial akan stabil dan lalu menolong 
sektor riil? 

Kejatuhan ini harusnya jadi pelajaran, bahwa pesta pora kenaikan indeks dari 
2002-2008 tidak memberi makna apa-apa bagi peneyerapan lapangan kerja... 
Pertumbuhan investor lokal juga tetap tipis 0,19% dari populasi penduduk yang 
langsung bertransaksi di bursa dan 5% yang melalui reksa dana... sehingga 
"operasi pasar terbuka" dirasakan 
sebagian kecil saja. 

Kalau negara ini benar berpikir "Fundamental" .. harusnya BUMN disuruh 
mengambil instrumen surat berharga yang segera diterbitkan terkait dengan 
sektor riil yang dapat menyerap lapangan kerja.. kalau tu yang dilakukan, 
percayalah konsolidasi pasar finansial akan terjadi dengan sendirinya, karena 
rakyat yang bekerja akan menjadi "perekat" siklus investasi itu sendiri... 

Ini sangat tidak nyambung.. antara pidato dengan perbuatan. Sederhana saja, 
ngomong sektor rill yang kering likuiditas kok ujungnya "Buy Back saham BUMN" 
yang saat ini sebagian besar justru dipegang para bandar (hedge fund) yang lagi 
butuh uang tunai. 



PEMERINTAH, eh, pengelola negara entah tahu atau tidak bahwa saking keringnya 
likuiditas di sektor riil, berakibat kini potensi lahan tambang di Kalimantan 
di kapling-kapling. Untuk lahan batubara 5.000 hektar dijual KP-nya Rp 25 
miliar ke asing. Konsesi seakan beralih ke milik asing. Padahal riil secara 
ekonomi, mengandung aset SDA nyata yang berkorelasi dengan uang rill, namun 
tidak mendapatkan perhatian penyertaan investasi yang layak, kendati pun 
sesungguhnya Indonesia mampu menyiram ranah dunia dengan potensi batubaranya. 

Kawan saya Amruh Kumandang di Bukittinggi, baru saja mengirim SMS bahwa ada 
lahan berserifikat 1.000 hektar, mencari partner untuk menanam sawit di 
Sumatera Barat. Ini bentuk lain contoh bahwa sulit mencari modal, kendati pun 
memiliki lahan sebagai asset tangible. 

Bank hanya berorientasi ke sektor consumer; kartu kredit, pemilikan rumah, 
mobil, motor. Dan bank bermain di ranah money market, menjadi bagian 
penggelembungan balon angin, yang kopoh, yang mengekor kepada neoliberalisme 
yang diusung AS kini mulai terjengkang itu. 

Maka walapun sejak lama ekonom mengingatkan ihwal ekonomi balon angin yang 
dikembangkan pengelola negara, dicuekkan, maka hari-hari ini sebagai rakyat 
kebanyakan akan menikmati pesakitan. 

Berkaca kepada resesi 1998, tumpuan harapan dan kekuatan ada dalam sektor riil, 
usaha menengah kecil, pasar dalam negeri. 

Nah jika jalan kesabaran yang panjang itu memang ada di ranah rakyat 
kebanyakan, sudah saatnya pemerintah yang bukan pengelola itu kita cap: usang! 
Nah saya tentu tak perlu mengajarkan Anda bagaimana perlakuan terhadap sesuatu 
yang usang sekaligus uzur. Saatnya kini mencari pengelola yang tepat dan benar, 
bukan pemerintah. Inilah salah satu premis yang saya bawa dari berlebaran di 
Jogja. *** 

Iwan Piliang, presstalk.info

       

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke