http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/05/01013542/pusat.mulai.bahas.keberadaan.sepeda.motor
Jakarta, Kompas - Tingginya jumlah sepeda motor di Jakarta mendapat perhatian pemerintah pusat. Wacana pengendalian kendaraan roda dua yang diketahui sebagai salah satu penyebab kemacetan di Ibu Kota ini mulai dilakukan dalam rapat bertajuk "Penanganan Transportasi", Selasa (4/11). "Memang dalam pertemuan itu, pengendalian sepeda motor yang dibahas masih berupa wacana. Namun, paling tidak ini langkah awal yang baik untuk mengatasi tingginya jumlah kendaraan itu," kata Ketua Pusat Kajian Transportasi Universitas Indonesia, yang juga anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Sutanto Soehodo, di sela-sela Temu Unsur Awak Angkutan Umum yang diselenggarakan Dewan Transportasi Kota Jakarta. Sutanto yang menjadi salah satu peserta rapat itu mengatakan, pertemuan dihadiri sejumlah unsur, antara lain tim Markas Besar Kepolisian RI, Departemen Perhubungan, dari Kantor Wakil Presiden, Badan Usaha Milik Negara, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembatasan penggunaan Dalam pertemuan itu, kata Sutanto, mengemuka wacana bentuk pengendalian yang memungkinkan dilakukan adalah pembatasan penggunaan sepeda motor, bukan membatasi jumlah kepemilikannya. Menurut dia, jika akan memberlakukan pembatasan penggunaan sepeda motor harus dibarengi dengan pembenahan angkutan umum. "Orang menggunakan sepeda motor karena lebih murah. Maka, angkutan umum yang ada harus dibuat murah juga agar orang mau beralih ke angkutan itu," katanya. Salah satu solusi yang ditawarkan, kata dia, pemerintah perlu memikirkan memberikan subsidi agar tarif angkutan umum bisa murah. Badan Pusat Statistik Pemprov DKI Jakarta mencatat, jumlah sepeda motor saat ini 5.136.619 unit. Pertambahannya setiap hari 1.035 unit. Dengan luas jalan hanya 6 persen atau 39 kilometer persegi dari luas wilayah DKI, kata Sutanto, idealnya jumlah sepeda motor 1 juta unit. (PIN)
