Jangan-jangan justru polemik seperti inilah yang diinginkan para pembuat kebijakan itu, supaya masyarakat sibuk berpolemik sendirian, dan dengan demikian menjauhkan api dari panggang. Saya pikir kita tetap harus fokus ke permasalahan utama: kemacetan lalu-lintas dan transportasi di Jakarta. Saya ingin mencoba mengambil kondisi Hong Kong sebagai sumber inspirasi. Di sana, pemerintah memberlakukan tarif yang sangat tinggi�untuk�pajak dan parkir kendaraan bermotor. Umur kendaraan juga dibatasi, kalau tidak salah hanya 10-15 tahun. Jadi percuma saja kan punya mobil dan bayar mahal untuk pajak dan parkir hanya untuk waktu singkat? Pendek kata, mereka yang memiliki kendaraan bermotor memang orang-orang berduit. Sejauh ini logis. � Namun�pada saat yang sama, sebagai kompensasi, pemerintah Hong Kong juga menyediakan sarana transportasi yang sangat lengkap dan terintegrasi, mulai dari trem, bus besar dan minibus, dan juga kereta bawah tanah (Mass Transit Railway/MTR). Semua alat transportasi publik itu sangat mewah, bersih, dan murah. Trem adalah pilihan yang paling murah dan santai (karena jalannya yang lebih lambat dibanding yang lain) jika Anda tidak ingin terburu-buru pergi ke tempat tujuan. Tarif MTR sedikit lebih tinggi, tapi alat transportasi ini adalah yang paling cepat dan massal, sesuai namanya. Sistem pembayaran juga sangat canggih dan praktis, cukup menempelkan kartu magnetik ke display yang tersedia di semua alat transportasi. Kalau "pulsanya" habis, isi ulang saja di stasiun2 MTR dan�terminal bus kota. Jam operasi juga sangat memadai, dari jam 05.00 sampai jam 01.00. � Ada satu wacana yang saya lihat hampir tak pernah diangkat, yaitu masalah sistem setoran pada angkutan umum. Saya kira kalau Pemprov DKI mau melakukan terobosan, sistem gaji untuk semua pengemudi bus layak dicoba. Sistem setoran yang selama ini dilakukan terbukti menyumbang peranan cukup besar terhadap kemacetan. Sistem setoran memaksa�pengemudi bus untuk�melulu ngetem demi mendapat penumpang. Itu pun di sembarang tempat, sehingga ketika jam sibuk tiba, kemacetan justru makin menggila.�Ini konsekuensi logis, mengingat penghasilan mereka akan sangat kecil kalau tidak memenuhi setoran harian. Itu pun masih dipotong "pajak" jalanan oleh para preman timer dan oknum petugas sendiri. Sudah seharusnya Pemprov mengganti sistem primitif bernama setoran dengan sistem gaji.�Sebenarnya proyek busway cukup bagus dan ideal, walau tak dijalankan dengan becus. � Singkat kata,�gagasan saya dapat diringkas seperti ini: 1. Pemprov (kalau perlu pemerintah pusat) harus meningkatkan jumlah dan kualitas transportasi publik yang murah dan terintegrasi (termasuk meremajakan bus2 tidak layak jalan seperti Metro Mini dan Kopaja, juga meneruskan program monorail dan MRT yang hanya berhenti di mulut dan awang-awang). Dampaknya: masyarakat akan mau menggunakan transportasi publik ketimbang memakai atau membeli kendaraan pribadi. 2.�Ketika poin 1 sudah berjalan baik, langkah berikutnya adalah pemerintah harus meningkatkan pajak kendaraan bermotor�dan tarif parkir.�Tapi jangan poin 2 ini yang didahulukan. Ngawur namanya. Dampaknya: masyarakat akan berpikir 10 kali lipat untuk membeli dan memakai kendaraan pribadi. Selama ini pemakaian kendaraan pribadi juga adalah salah satu penyumbang kemacetan. Toh kalau moda transportasi sangat layak, pemilik kendaraan pribadi juga pasti akur2 saja. 3. Berlakukan sistem gaji untuk pengemudi alat transportasi publik. Dampaknya: pengemudi akan bersikap lebih tertib, tidak akan ngetem dan berhenti di sembarang tempat, karena gaji mereka aman dan tidak dicatut oleh para timer dan preman berseragam.�Masyarakat juga bisa "dipaksa" belajar tertib dengan tidak menunggu dan memberhentikan bus di sembarang tempat, karena�pengemudi tidak akan berhenti kecuali di halte. Kalau masih�ugal-ugalan dan primitif juga? Ya potong saja gajinya, atau pecat sekalian. � Jadi menurut saya, kita tak usah ribut soal bangun pagi, sholat subuh, repot mengatur waktu, siapa yang duluan masuk pagi, merusak keheningan pagi yang indah, bawa sarapan dari rumah, dandan di kantor, dsb. Haloo, rabun ubanan cuma satu helai kok langsung botakin kepala?? Jangan ikut2an ngaco kayak bos2 Jakarta itu dong. Sepertinya banyak miliser di sini sudah dikadalin�sama para pembuat kebijakan ngawur itu.� � Kembalikan saja ke pertanyaan berikut: apakah Anda yakin kebijakan ini akan mengurangi kemacetan? Kalau saya yang ditanya, maka jawaban saya adalah: TIDAK. Selama Pemprov DKI Jakarta tidak fokus pada sumber utama kemacetan, yaitu hal2 yang terkait dengan kendaraan pribadi dan transportasi publik seperti uraian saya di atas, kebijakan jam belajar anak sekolah ini hanya akan�MEMPERPANJANG durasi kemacetan lalu-lintas, bukan menguranginya. Melaksanakan poin2 tadi memang butuh biaya, tapi apa gunanya pajak kalau begitu?�Minta duit�ke investor juga bisa, seperti pada kasus monorail yang mengawang-awang.�Intinya: sediakan dulu kebutuhan masyarakat, baru meminta mereka untuk mematuhi kebijakan. Jangan dibolak-balik. � Saya hanya menyayangkan bahwa pemerintah melulu memaksa publik untuk melaksanakan kebijakan yang mereka buat, dan bukannya menyediakan solusi terlebih dahulu baru kemudian mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Daripada keluar biaya, pemerintah lebih suka menyuruh anak sekolah dan karyawan untuk masuk lebih pagi. Kalau cuma begitu gampang banget dong, para pendukung kebijakan ini juga bisa bikin peraturan kayak begitu. Saya juga bisa. Tapi saya yakin anak2 sekolah akan girang dan mendukung saya kalau pemerintah berani melakukan terobosan2 seperti uraian saya di atas. Tapi untuk melakukan itu butuh biaya dan keberanian,�dua hal�yang tidak dimiliki bos-bos Jakarta itu. Betul? � - Indra�
� --- On Tue, 11/25/08, manneke budiman <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: manneke budiman <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Mulai 1 Januari, Sekolah Masuk Pukul 06.30 To: [email protected] Date: Tuesday, November 25, 2008, 3:56 PM Gini deh. Kalo berani, suruh pemkot bikin aturan itu untuk para karyawan dan pekerja, jangaan buat anak sekolah. Kan Pak HS sudah kasih contoh bahwa buat karyawan nggak apa-apa? � Jadi, aturannya buat karyawan saja, nanti kita lihat reaksi para pekerja se-DKI kaya gimana. Pemkot DKI tak punya nyali bikin aturan buat orang dewasa pekerja/karyawan, karena protesnya bakal amat sangat galak, jadi aturannya dibikin buat anak-abak kecil. Betul-betul pengecut.... � manneke
