………..baik rejim SBY-JK maupun korporasi-korporasi
multinasional yang mensponsori penyelenggaraan WOC sebenarnya sudah tidak lagi
memiliki legitimasi untuk berbicara tentang kondisi kelautan dan dampak-dampak
perubaham
iklim terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Krisis lingkungan yang cukup parah
dialami Indonesia, termasuk krisis lingkungan laut, adalah bukti ketidakmampuan
rejim SBY-JK dan korporasi-korporasi multinasional dalam mengelola potensi
kelautan secara berkelanjutan.
pembubaran dan penyegelan tempat acara FKKP berikut dengan
penangkapan terhadap aktivis-aktivis Walhi selaku penanggungjawab kegiatan
tersebut, semakin menegaskan tidak adanya perhatian pemerintah terhadap nasib
puluhan juta nelayan miskin tradisional, khususnya dari Indonesia.
Tindakan represif aparat kepolisian dibawah pimpinan SBY-JK akan menjadi
penanda-penting akan kian memburuknya krisis lingkungan kawasan pesisir dan
laut dan kian memburuknya kehidupan nelayan miskin tradisional. ***
(Front Perjuangan Rakyat)
--------------------
silah kunjung
UPDATE BERITA WOC (DOUBLE VOC) WATCH
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/search/label/WOC%20(Double%20VOC)%20Watch
Represi Tidak Mungkin Mampu menyelesaikan Krisis!
Pernyataan Pers Front Perjuangan Rakyat
Jakarta (13/05/2009) .
Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengecam penangkapan Direktur Eksekutif Nasional
Walhi Berry Nahdian Furqan dan Kepala Departemen Penguatan Regional WALHI
Eksekutif Nasional Erwin Usman, yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi
Utara.
Peristiwa penangkapan kedua aktivis Walhi tersebut terjadi di sela-sela
penyelenggaraan World Ocean Conference (WOC). Kedua aktivis Walhi tersebut
ditangkap pihak kepolisian karena posisi keduanya selaku penanggungjawab
kegiatan “Forum Keadilan, Kelautan dan Perikanan” dan aksi nelayan pada
pembukaan WOC, 12 Mei 2009 lalu. Baik Berry Nahdian Furqon maupun Erwin Usman
sama-sama dikenai tuduhan melanggar pasal 261 KUHP.
WOC sendiri adalah konferensi internasional yang membahas masalah-masalah
kelautan yang terkait dengan perubahan iklim, merumuskan pola pemanfaatan
potensi laut yang berkelanjutan, serta menciptakan visi dan komitmen global
untuk meningkatkan pengelolaan sumber-daya kelautan. Konferensi kali ini adalah
konferensi pertama yang diselenggarakan sejak 11-15 Mei 2009 di Manado,
Sulawesi Utara.
Rudi HB Daman, Koordinator FPR, mensinyalir penangkapan tersebut merupakan
upaya pemerintah untuk mengucilkan keberadaan dan substansi masalah yang
dibahas dalam Forum Keadilan, Kelautan, dan Perikanan. Tujuannya tidak lain,
selain mengamankan agenda korporasi yang hendak melanjutkan pengerukkan
kekayaan laut dunia untuk mendanai pemulihan krisis global. “Korporasi-korporasi
besar perusak kekayaan laut itu membutuhkan ‘stempel ramah lingkungan’ yang
harapannya bisa didapat dalam WOC,” tegas Rudi.
Karena itulah, wacana tandingan yang berbasis pada kenyataan riil di
lapangan yang diusung Walhi dan organisasi-organisa si masyarakat sipil
yang peduli pada masalah lingkungan dan kelautan adalah ancaman serius
bagi korporasi-korporasi tersebut, lanjut Rudi. “Apalagi di bawah
pemerintahan yang dipimpin rejim komprador seperti duet SBY-JK yang
paling berkuasa di Indonesia saat ini. Penangkapan dan tindakan represi
seperti itu adalah fenomena yang sudah pasti akan mereka lakukan untuk
mengamankan kepentingan dari tuan-nya,” tandas Rudi.
Krisis Kelautan
Dalam
pandangan FPR, baik rejim SBY-JK maupun korporasi-korporasi
multinasional yang mensponsori penyelenggaraan WOC sebenarnya sudah
tidak lagi memiliki legitimasi untuk berbicara tentang kondisi kelautan
dan dampak-dampak perubaham iklim terhadap kehidupan masyarakat
pesisir. Krisis lingkungan yang cukup parah dialami Indonesia, termasuk
krisis lingkungan laut, adalah bukti ketidakmampuan rejim SBY-JK dan
korporasi-korporasi multinasional dalam mengelola potensi kelautan
secara berkelanjutan.
Krisis ini telah berdampak buruk bagi
jutaan kaum nelayan tradisional dan masyarakat pesisir yang berdiam di
sepanjang pantai. Dampak yang paling dirasakan kaum nelayan
tradisional, khususnya di Indonesia, adalah semakin berkurangnya
cadangan sumber-daya kelautan yang bisa dieksplorasi untuk menyambung
kehidupan akibat meningginya permukaan laut, hancurnya kawasan hutan
mangrove, perubahan cuaca ekstrem yang kian tidak menentu, serta
perampokan-perampok an kekayaan laut (illegal fishing) yang dilakukan
oleh perusahaan-perusaha an penangkapan ikan besar.
Akibatnya,
puluhan nelayan tradisional dari negara-negara tropis seperti Indonesia
dan Filipina, kian terbenam dalam kubangan kemiskinan ekstrem yang kian
parah, jelas Rudi. Parahnya, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal
pengembangan potensi kelautan, cenderung tidak memperhatikan nasib dan
kepentingan kaum nelayan. Akibatnya, tidak sedikit kaum nelayan miskin
yang mengalami kebangkrutan dan terjerat dalam utang yang sangat besar
terhadap rentenir.
Pada saat ini, ketika masyarakat dunia
berada dalam situasi resesi, rejim SBY-JK dan para pemimpin dunia
lainnya sebenarnya dihadapkan pada pilihan untuk mendengarkan aspirasi
dan memenuhi keinginan-keinginan rakyat. Kecuali itu, tidak ada lagi
rumus yang bisa mereka ajukan untuk mengatasi krisis, terlebih ketika
rumus-rumus tersebut justru mendulang krisis yang kian parah.
Akan
tetapi, pembubaran dan penyegelan tempat acara FKKP berikut dengan
penangkapan terhadap aktivis-aktivis Walhi selaku penanggungjawab
kegiatan tersebut, semakin menegaskan tidak adanya perhatian pemerintah
terhadap nasib puluhan juta nelayan miskin tradisional, khususnya dari
Indonesia. Tindakan represif aparat kepolisian dibawah pimpinan SBY-JK
akan menjadi penanda-penting akan kian memburuknya krisis lingkungan
kawasan pesisir dan laut dan kian memburuknya kehidupan nelayan miskin
tradisional. ***
STOP Press
Solidaritas
Terhadap Berry dan Erwin Berbuah Penangkapan Aktivis dan Pembubaran Aksi
Solidaritas (Palangkaraya,
13 Mei 2009)
Aksi solidaritas
aktivis lingkungan dan pro demokrasi di Kalimantan Tengah terhadap
pemberangusan acara masyarakat sipil (yang menyuarakan kepentingan nelayan dan
penentangan terhadap perusahaan tambang yang merusak lingkungan di acara
paralel WOC), dan penangkapan aktivis berakhir dengan pembubaran paksa
dan penangkapan. Aktivis melakukan aksinya di hadapan Polda Kalimantan Tengah.
Setelah dibubarkan paksa, sejumlah 4 orang digiring ke Polres Palangkaraya.
Mereka adalah adalah Rio Rompas (Direktur WALHI Kalimantan Tengah), Udin
(Dewan Daerah WALHI Kalimantan Tengah), Linggar Jati (sukarelawan WALHI),
Dimas(Jari
Palangkaraya) . Mereka ditangkap sekitar pukul 9.00 WIB
[Non-text portions of this message have been removed]
