http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/15/04005323/sedikitnya.16.surat.mk.dipalsukan


Jakarta, Kompas - Sedikitnya terdapat 16 surat Mahkamah Konstitusi terkait 
putusan perkara sengketa pemilihan umum yang didapati dipalsukan oknum 
tertentu. Kepolisian diharapkan menindaklanjuti kasus pemalsuan tersebut.

”Surat milik Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipalsukan itu banyak. Yang masuk 
ke saya saja ada sekitar 16 surat,” ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi Moh 
Mahfud MD, Rabu (14/10), saat dijumpai di kediamannya di Jakarta.

Surat-surat tersebut ditemukan telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
Beberapa surat palsu sempat digunakan dalam penentuan calon anggota terpilih 
meski kemudian dibatalkan kembali. Beberapa surat palsu menyangkut putusan MK 
di daerah pemilihan Sumatera Selatan, Sulawesi, dan Lampung.

Salah satu contoh surat palsu yang diterima KPU adalah surat MK Nomor 
112/PAN.MK/VII/ 2009 tanggal 14 Agustus tentang Penjelasan Putusan MK Nomor 
84/PHPU.C/VII/2009 yang diajukan Partai Hanura untuk daerah pemilihan Sulawesi 
Selatan 1.

Surat yang ditandatangani Panitera MK Zaenal Arifin Hoesein itu dimaksudkan 
sebagai jawaban surat Ketua KPU Nomor 1351/KPU/VIII/2009 pada hari yang sama.

Surat MK itu berisi penjelasan bahwa ada penambahan suara untuk pemohon di 
daerah pemilihan Sulsel 1, seperti Kabupaten Gowa 13.012 suara, Takalar 5.443 
suara, dan Jeneponto 4.206 suara.

Pada 17 Agustus, KPU menerima surat MK dengan nomor yang samaâ€"nomor ditulis 
dengan komputer, surat sebelumnya menggunakan tulisan tanganâ€"dan 
ditandatangani Panitera MK. Ada cap asli dan paraf pada surat tanggal 17 
Agustus ini.

Isi sangat berbeda

Isi surat MK yang diterima KPU itu sangat berbeda, yaitu perolehan suara untuk 
daerah pemilihan Sulsel 1 di Kabupaten Gowa 13.012 suara, Takalar 5.443 suara, 
Jeneponto 4.206 suara. Surat ini tidak menjelaskan soal penambahan suara untuk 
pemohon, tetapi perolehan suaraâ€"keseluruhan di kabupaten tersebutâ€"untuk 
pemohon.

Surat itu kemudian disusul surat MK tanggal 11 September yang berisi penegasan 
surat tanggal 14 Agustus adalah surat palsu. MK tidak pernah mengeluarkan surat 
dengan tanggal itu.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengakui, surat itu diterima KPU, kemudian 
dikatakan oleh MK bahwa itu surat palsu. ”Saya tidak tahu persis siapa yang 
menerimanya, tetapi itu memang kami terima pada hari itu, yang kemudian MK 
menyatakan itu surat palsu,” katanya.

Hal senada disampaikan anggota KPU, I Gusti Putu Artha, ketika ditanya mengenai 
hal yang sama. Putu mengatakan, nomor faksimile yang tercantum dalam surat itu 
tertulis nomor telepon MK. ”Seharusnya MK yang mengusut mengapa ada surat 
palsu itu. Kami, kan, hanya menerimanya saja,” ujar Putu.

Mahfud MD berharap polisi menangani kasus pemalsuan surat tersebut. Namun, ia 
mengaku tidak akan membuat laporan pengaduan. Menurut Mahfud, polisi dapat 
menanganinya tanpa perlu pengaduan. ”Itu, kan, bukan delik aduan. Kalau sudah 
jadi berita, polisi tahu, bisa diusut,” kata Mahfud.

Namun, Hafiz Anshary menegaskan, KPU tidak melaporkan ke polisi. (SIE/ANA)

Kirim email ke