Oleh MOCHTAR BUCHORI


http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/14/05052437/kabinet.ahli



Pada tahun 1950-an, kata zakenkabinet (kabinet ahli) sering muncul dalam wacana 
politik kita. Yang dimaksud adalah kabinet yang dibentuk berdasarkan aneka 
pertimbangan tentang kesesuaian kemampuan setiap anggotanya dengan pekerjaan 
yang harus dilaksanakan setelah masuk kabinet.

Lawan dari konsep kabinet ahli pada waktu itu ialah kabinet ”dagang sapi”. 
Dalam modus menentukan kabinet jenis ini, yang diutamakan ialah kesetiaan calon 
anggota kabinet kepada partai politik yang memenangi wewenang membentuk kabinet.

Dalam sistem seperti ini, kabinet jatuh bangun dalam waktu singkat. Bahkan, ada 
yang hanya berumur 100 hari. Hasil akhirnya ialah rangkaian kabinet parlementer 
itu tak ada yang mencapai hasil pemerintahan berarti. Rakyat tetap melarat, 
tetap merasa tertindas, dan terabaikan. Maka muncul gagasan kabinet ahli. 
Namun, keinginan masyarakat ini tidak pernah terwujud setelah Bung Karno 
mendeklarasikan kembali ke UUD 1945 dan kabinet menjadi kabinet presidensial. 
Kabinet ahli tidak pernah terbentuk.

Kabinet yang mendekati kabinet ahli baru terbentuk tahun 1970-an, yaitu saat 
kaum teknokrat di bawah pimpinan Widjojo Nitisastro berusaha menciptakan ka - 
binet ahli ini. Masa ini tidak berlangsung lama karena Soeharto segera 
memasukkan aneka kepentingan pribadi ke dalam pertimbangan politik.

Mengapa sulit membentuk kabinet ahli?

Karena pembentukan kabinet pada dasarnya adalah tindakan politik. Jadi, 
berbagai pertimbangan politik selalu lebih penting daripada pertimbangan 
nonpolitik lainnya.

Kesukaran lain ialah karena pada saat- saat pembentukan kabinet selalu terdapat 
sejumlah makelar politik yang berkeliaran di sekitar formatur kabinet. Makelar 
politik ini ada dalam setiap zaman, Sekarang pun dalam masyarakat kita ada 
banyak makelar politik yang selalu mencari kesempatan untuk memasukkan 
kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya.

Peran etika politik

Jadi, jika pembentukan kabinet merupakan tindakan politik, terbentuknya suatu 
kabinet ahli tergantung etika pelaku politik. Jika para pelaku politik adalah 
manusia-manusia serakah, tipis idealisme, kabinet ahli tidak akan terbentuk. 
Sebaliknya, jika pelaku-pelaku politik adalah manusia-manusia yang sarat 
idealisme dan masuk politik bukan untuk merampok negara dan masyarakat, tetapi 
untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat, akan muncul kesempatan 
terbentuknya kabinet ahli. Kabinet Barack Obama jelas mempunyai watak kabinet 
ahli.

Bagaimana dengan kabinet untuk masa- masa mendatang?

Jika keluhan kita tentang generasi politik sekarang ini benar, rasanya kecil 
kesempatan untuk munculnya suatu ka - binet ahli. Kalau kita sebagai bangsa 
menghendaki lahirnya suatu kabinet ahli, kabinet yang benar-benar mengabdi 
kepada rakyat dan masyarakat, yang harus dilakukan ialah melahirkan generasi 
politik baru yang lain wataknya daripada generasi politik yang kita keluhkan. 
Caranya ialah pendidikan.

Menuju generasi politik baru

Jika kesantunan politik bergantung pada kesadaran etika, yang harus kita 
lakukan ialah memperbaiki pendidikan etika di keluarga dan di sekolah. 
Pendidikan etika yang baik bukan pendidikan yang menyuruh anak-anak 
menghafalkan norma- norma, baik norma agama maupun norma sosial. Pendidikan 
etika yang baik adalah pendidikan yang mendorong anak untuk secara pribadi dan 
sukarela meningkatkan diri pada sejumlah norma.

Tidak semua murid sekolah akan memasuki kehidupan politik praktis dan sekolah 
tidak mempunyai kewajiban untuk menyiapkan murid-muridnya bagi kehidupan 
politik di kemudian hari. Namun, kewajiban sekolah ialah memberikan kesadaran 
dan ketaatan tentang landasan etika yang harus ditaati dalam hidup. Mereka yang 
kemudian terjun dalam kehidupan politik harus menentukan sendiri setiap kali 
apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak layak dilakukan. Kesepakatan antara 
pelaku politik tentang apa yang layak dan apa yang tidak layak dilakukan oleh 
seorang pelaku politik disebut budaya politik. Setiap generasi politik 
menciptakan budaya politiknya sendiri. Budaya politik generasi 1950-an berbeda 
dengan generasi budaya politik tahun 1970-an. Generasi politik tahun 1990-an 
berbeda lagi. Jadi, budaya politik terus berubah. Ke mana arah perubahan budaya 
politik dalam setiap generasi ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain 
corak pergaulan sosial suatu generasi.

Apa yang kita inginkan sekarang?

Yang kita inginkan sekarang adalah generasi yang mampu menjalankan kehidupan 
politik secara lebih santun atau generasi yang terus mengulang kesalahan klasik 
yang terjadi selama ini?

Tentu saja, kita menginginkan tumbuhnya generasi baru yang mau dan mampu 
memperbarui budaya politik. Pendidikan yang menekankan pembinaan kemampuan ini 
disebut pendidikan volutive (pembinaan kehendak). Ini harus dilakukan selain 
pendidikan kognitif (pembinaan akal) dan afektif (pembinaan rasa). Dalam idiom 
Taman Siswa, ketiganya disebut pendidikan pembinaan cipto, roso, dan kars o . 
Ini yang sampai sekarang cenderung diabaikan di sekolah kita.

Dalam kurikulum sekolah sekarang ini banyak tersedia mata ajar yang bermuatan 
pendidikan volutive, yaitu sejarah, kewarganegaraan, pendidikan agama, dan 
olahraga. Melatih anak berlari maraton sejauh 5 kilometer merupakan latihan 
yang bagus untuk pendidikan volutive .

Dalam membina budaya politik yang baru, yang harus dilakukan ialah membimbing 
anak-anak mengenali normanorma politik yang kita inginkan bersama, memahami 
setiap norma itu dan menghayati norma yang telah dipahaminya. Maka norma itu 
akan menjadi sesuatu yang diterima si anak. Dengan demikian, anakanak akan 
secara sukarela mematuhi apa yang diperintahkan setiap norma tadi.

Pelanggaran norma politik yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh tidak 
dipahaminya sistem nilai politik yang ada, tidak adanya penerimaan secara 
kolektif norma-norma politik, serta tidak adanya kesepakatan antara para pelaku 
politik untuk menentukan bersama norma mana yang secara mutlak harus ditaati 
dan norma mana yang dipandang dapat memberi keleluasaan gerak politik. Untuk 
mencapai semua ini dibutuhkan proses panjang. Bukan satu atau dua tahun, tetapi 
bisa tujuh sampai lima belas tahun. Sanggupkah pendidikan kita melahirkan 
generasi baru politik seperti itu?

MOCHTAR BUCHORI Pendidik


Kirim email ke