Bandar Emas Hitam di Sekitar Penguasa
Harian Kontan, 16 Oktober 2009
Herry Gunawan,
Penulis dan periset, tinggal di Jakarta
Ada yang menarik dalam lingkungan kekuasaan kali ini. Para bandar
alias pengusaha besar di sektor batubara, khususnya di kelompok
papan atas, ternyata memiliki keterkaitan dengan lingkaran
kekuasaan, secara langsung maupun tidak. Atau bisa juga karena
kebetulan, sehingga menjadi fenomena menarik.
Sebut saja Aburizal Bakrie, pemilik PT Bumi Resources, perusahaan
batubara terbesar di tanah ail dengan perkiraan aset di atas Rp 25
triliun, menang dalam pemilihan Ketua Umum Golkar periode 2009-2015.
Kemenangan Bakrie menasbihkan Golkar sebagai bagian pemerintah.
Bahkan, seperti diberitakan sejumlah media, Bakrie sudah menyorongkan
tiga nama calon menteri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Vang lainnya adalah PT Indika Energy. Perusahaan milik keluarga
konglomerat di era Soeharto, yaitu Sudwikatmono, ini juga tercatat
sebagai pemilik PT Petrosea. Dengan tambahan kepemilikan di Petrosea
ini, Indika yang konsentrasi di sektor energi menjadi perusahaan
pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia
Ada yang menarik dari perusahaan yang dikendalikan Agus Lasmono,
putra Sudwikatmono, itu. Di Indika, yang menjadi payung utama bisnis
Agus Lasmono, Muhammad Chatib Basri tercatat sebagai komisaris
independen. Chatib Basri dikenal dekat dengan Menteri Keuangan Sri
Mulyani dan wakil presiden terpilih, Boediono. Bahkan, nama Chatib
Basri termaktub sebagai anggota tim sukses SBY-Boediono pada
pemilihan presiden lalu. Kini, dia disebut-sebut sebagai salah satu
kandidat menteri.
Begitu pula yang terjadi di Petrosea, anak perusahaan Indika. Di
perusahaan tersebut, tercatat nama Anis Baswedan sebagai komisaris
independen. Rektor Universitas Paramadina ini juga disebut-sebut
sebagai salah satu kandidat menteri.
Selanjutnya ada PT Adaro Energy. Perusahaan milik para mantan
panglima Astra seperti Teddy Rahmat, Benny Subianto, dan keluarga
Thohir ini juga memiliki relasi dengan kekuasaan sekarang. Djoko
Suyanto, mantan Panglima TNI yang merupakan Wakil Ketua Tim Sukses
SBY-Boediono adalah komisaris di perusahaan yang dikomandani Boy
Garibaldi Thohir itu. Boy sendiri bendahara dalam tim kampanye.
Lalu, apa yang salah dari kedekatan itu? Tentu tidak ada Peristiwa
tersebut bisa saja dipahami sebagai fenomena biasa atau kebetulan.
Tapi, tak salah juga jika ada pertanyaan mungkinkah mereka yang di
lingkaran kekuasaan itu menjadi "utusan" demi kepentingan korporat di
mana mereka berteduh?
Perlu diingat, industri pertambangan batubara merupakan bisnis yang
eksotis. Bahkan, lembaga sebesar PricewaterhouseCoop ers mencatat,
transaksi di bisnis ini sepanjang 2007 mencapai USS 1,85 miliar.
Selain itu, bisnis batubara selalu menjadi "buah bibir", bahkan kerap
menimbulkan pro-kontra.
Harus mewaspadai
Menarik untuk mencermati fenomena ini. Kita berharap, kehadiran
mereka dalam lingkaran ke-kuasaan tidak mempengaruhi secara negatif
kebijakan pemerintah di bidang pertambangan.
Ini harus benar-benar kita jaga Jangan sampai, kisah yang disampaikan
John Perkins menjadi sebuah kenyataan pahit. Dalam Confession of an
Economic Hitman yang diindonesiakan menjadi "Pengakuan Bandit
Ekonomi" (2007), Perkins menyebutkan setidaknya ada dua model cara
korupsi di Indonesia
Pertama, dengan cara membeli alat atau mengalihkan kontrak kepada
kroni kekuasaan. Sudah pasti dengan harga di atas normal. Kedua,
memberikan kenikmatan kepada kroni kekuasaan. Caranya, mulai dari
memberi jabatan atau menunjuknya menjadi "konsultan-konsulta nan".
Tentu saja kedua modus ini memiliki satu tujuan mempengaruhi
kekuasaan untuk kepentingan korporat.
Semoga saja, rencana pemerintah saat ini untuk memangkas pembayaran
royalti produksi batubara, bukan bagian dari skenario yang disebut
Perkins itu. Kalau itu terjadi, tentu sejalan juga dengan sinyalemen
yang disampaikan Amien Rais dalam buku "Selamatkan Indonesia" (2008).
Buku itu bercerita tentang bahaya korporatokrasi. Siluman korporat
masuk ke dalam birokrasi dan negara menjadi alat kepentingan para
pemilik korporat besar.
Kita tentu harus mewaspadai kemungkinan seperti itu. Apalagi bisnis
batubara merupakan bisnis yang empuk. Tinggal mengambil di alam
kemudian bisa menjualnya, tak peduli dengan kerusakan alam yang
terjadi.
Hal tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintahan
SBY-Boediono. Jangan sampai para pemimpin negara itu tidak menyadari
bahaya laten di sekitarnya. Bisa saja mereka memaparkan sejuta dalil
kebaikan, tapi di balik itu ada niat kurang baik.
Lagi pula, sungguh sayang bila kemenangan SBY-Boediono di atas 50%
pada pemilihan presiden beberapa waktu lalu, menjadi ternoda. Pilihan
mayoritas rakyat Indonesia itu memperlihatkan besarnya harapan yang
ditumpukan terhadap keduanya.
[Non-text portions of this message have been removed]
