Oleh Simon Saragih http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/22/03292239/baut.ri.melenceng.dari.mur.globalisasi
Mudah-mudahan semua keterangan di bawah ini tidak benar adanya. Akan tetapi, tanpa penelitian mendalam pun rakyat sudah merasakan ada banyak hal yang tidak benar dalam perjalanan bangsa ini. Banyak sekali faktor yang menunjukkan Indonesia tidak menyesuaikan diri dengan tekstur mur-mur globalisasi sehingga membuat Indonesia tak berputar sesuai dengan irama globalisasi itu. Salah satu contoh untuk memudahkan pemahaman adalah konteks pembangunan China, yang tidak kunjung menggugah teknokrat dalam menyusun strategi pembangunan. Setelah sukses mereformasi sektor pertanian, di mana para petani bebas menanam dan menabung sendiri hasil sektor pertaniannya, para petani China menjadi sumber daya beli. Tak puas dengan reformasi pertanian, di mana teknologi pertanian mencapai terobosan besar, mulai dari pembibitan dan pengembangan sarana di pedesaan, China mencanangkan diri menjadi negara dengan ekonomi yang didorong ekspor. Saat mencanangkan diri menjadi eksportir, tentu dengan segala masalah yang juga muncul, China benar-benar menjadikan investor asing raja-raja yang harus dilayani. Sejumlah wilayah atau provinsi berlomba menjadikan dirinya sebagai lokasi yang layak sebagai tempat berusaha. Perizinan pun dirampingkan demikian pula sarana jalan dan listrik disiapkan sesuai dengan kebutuhan investor. Maka tidak heran jika China mengalahkan negara mana pun soal arus masuk investasi asing. Jika disandingkan dengan konteks Indonesia, jelas Indonesia baru sekadar bisa berbicara soal globalisasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan Indonesia tidak melayani investor asing. Masih mau membantah juga? Ambil contoh listrik, hal vital bagi investasi misalnya, tak bisa kita sediakan di tengah keberadaan sumber daya energi yang memajukan industri di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan kini China. Jika kita bicara soal sarana jalan, kemacetan besar terjadi di sentra-sentra industri karena pembangunan sarana jalan tak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Hal ini, misalnya, telah disampaikan Menteri Perdagangan Inggris Lord Davies of Abersoch, yang juga mantan Ketua Standard Chartered Bank (SCB), bank Inggris yang fokus ke Asia. Ketidaknyamanan soal perizinan dan minimnya insentif investasi juga sudah disampaikan Dubes Inggris untuk RI Martin Hatfull. Hal ini membuat Indonesia tidak lebih menarik sebagai lokasi investasi asing dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, apalagi Singapura. Buktinya, banyak warga Indonesia yang harus mencari nafkah di luar negeri karena minimnya kesempatan kerja. Faktor lain yang memperlihatkan Indonesia melenceng dari mur-mur globalisasi adalah pemanfaatan rakyat sebagai aset, yang lambat atau cepat akan menjadi pendorong ekonomi. Jika kita masih ingat, AS memiliki ekonomi yang besar karena generasi baby boomers, yang kini sudah memasuki masa pensiunan. AS memiliki kebijakan yang berpihak pada bisnis kecil dan rakyat kecil. AS memiliki apa yang dinamakan sebagai Sherman Act, salah satu undang-undang yang menjamin eksistensi usaha kecil sehingga tidak tergilas usaha besar. Hal ini setidaknya mampu membuat kemajuan usaha kecil menjadi besar, seperti pernah dialami Xerox dan US Airways. Demikian pula siswa dan mahasiswa, yang di AS pernah tertolong dengan paket social benefit. Hal ini, misalnya, pernah dilakukan dengan memberi keringanan kepada mahasiswa kurang mampu. Bahkan perbankan pun didorong memberi pinjaman kepada mahasiswa yang kemudian membayar pinjaman itu setelah bekerja. Fasilitas pinjaman seperti inilah yang membuat Presiden AS Barack Obama bisa kuliah, termasuk berkat food stamp (kupon makanan). Kita harus bertanya, apakah Indonesia sudah melakukan itu. Bukankah Indonesia mirip dengan negara yang antisosial dengan kenaikan biaya-biaya sekolah, termasuk biaya-biaya kuliah, dengan program otonomi pendidikan? Benar bahwa banyak beban bagi Pemerintah Indonesia. Dengan sekian banyak penduduk dan luasnya wilayah, tentu menangani pembangunan di Indonesia jauh lebih kompleks ketimbang menangani Malaysia, Thailand atau Vietnam. Tentunya Pemerintah Indonesia tidak bisa diharapkan menyelesaikan masalah sedemikian besar dengan wilayah sedemikian luas. Namun, kita tidak usah terlalu rumit memikirkan itu. Di dalam perekonomian, sudah diketahui bahwa pelaku ekonomi bukan hanya pemerintah, melainkan juga investor dan konsumen. Masalahnya hanyalah agar Pemerintah Indonesia menjadikan dirinya sebagai katalisator, fasilitator pembangunan. Dengan demikian, pembangunan di wilayah seluas Indonesia bisa dilakukan secara bahu-membahu antara pemerintah, investor, dan konsumen. Pertanyaannya adalah apakah birokrat sudah menjadi katalisator? Jika demikian, mengapa ada kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berseberangan dengan Kepolisian RI? Efek jera Mengapa pula ada kasus Bank Century, yang rasanya begitu penting untuk diselamatkan dengan biaya triliunan rupiah. Apakah masalah Bank Century lebih urgen ketimbang pembangunan kapasitas listrik untuk mencegah pemadaman bergilir? Jangan dilupakan, unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi penghambat munculnya talenta terbaik dalam menggerakkan perekonomian. Indonesia tidak sendirian dalam masalah korupsi. Hal ini pun menimpa banyak negara lain. Namun dalam konteks globalisasi, jika Indonesia ingin meraih manfaat globalisasi, hal-hal negatif seperti itu harus diatasi. Maka tidak heran jika Pemerintah Vietnam mengganti semua pejabat Departemen Perhubungan sehubungan dengan penggelapan sejumlah dana pembangunan proyek infrastruktur. China juga melakukan hal serupa dengan memberi efek jera kepada para pejabat yang terlibat korupsi. China tidak saja menembak koruptor, tetapi juga anak-istri dari pejabat korupsi dengan tujuan memberi efek jera kepada para pejabat lainnya. Kembali kepada rakyat, termasuk para petani, kita juga harus menelaah dan mempertanyakan kembali, apakah mereka diberdayakan sehingga menjadi kekuatan atau memiliki daya beli sehingga bisa mendorong perekonomian? Banyak lahan pertanian yang kini dikuasai dalam bentuk konglomerasi. Hal ini membuat kenaikan harga komoditas sawit dinikmati konglomerat, walau dalam porsi lebih kecil juga dinikmati perkebunan rakyat. Di AS dan Eropa, Jepang dan Korea Selatan, pemerintah rela mengeluarkan ratusan miliaran dollar AS dana untuk memberi subsidi untuk hasil pertanian untuk memberdayakan ekonomi para petani. Benar, anggaran negara, dengan asumsi penerimaan sedikit, tidak akan membuat pemerintah mampu melakukan hal serupa. Akan tetapi kita harus bertanya, mengapa Korea Selatan dan Jepang bisa melakukan itu, padahal negara ini tidak memiliki kekayaan alam seperti gas, minyak, dan emas yang amat bernilai. Mengapa Indonesia yang gemah ripah loh jinawi ini tidak mampu menjadikan kekayaannya untuk memberdayakan para petani? Hal yang terjadi adalah kemiskinan yang melilit sekitar 100 juta penduduk Indonesia. Seperti kata ekonom asal Peru, Hernando de Soto, kemiskinan menjadi sarang yang rawan memunculkan terorisme. Dan Indonesia pun termasuk negara yang terkenal dengan aksi-aksi terorisme. Ini hanyalah sekadar pengingat bahwa kita memiliki masalah yang harus diatasi. Masalah ini tidak akan teratasi tanpa keseriusan dari semua pihak. Keharuman Indonesia bukan diukur dengan pujian semu dari dunia luar terhadap pemerintah Indonesia, tetapi bergantung pada pemahaman kita terhadap masalah mendasar yang muncul, untuk kemudian diatasi. Jangan lupa semua gambaran ini juga terekam dalam laporan World Competitiveness Report 2009, yang diluncurkan Oktober lalu. Hasilnya, peringkat Indonesia tidak membanggakan.
