Untuk Mas Zam-Zam, Ikutan memanaskan suasana nih, sekaligus ingin belajar kondisi riil hu- tan gambut di Kalimantan itu seperti apa. Sepanjang yg saya tahu dari koran lokal (Kedaulatan Rakyat atau Bernas), permasalahan pemba- karan/terbakarnya lahan hutan gambut di Kalimantan (Tengah) seperti- nya cukup mendapat perhatian dunia. Bahkan berita ini belakangan menjadi berita utama di beberapa koran terkemuka negara maju. Ada dua hal yg menjadi konsentrasi utama: (1) mengenai kerusakan hutan tropis yg memiliki peran terhadap keseimbangan alam dari green house effect, (2) rusaknya susunan ekosistem yg terdapat pada hutan gambut, yg memberikan implikasi bagi punahnya satwa yang dilindungi. Seperti: harimau atau orang hutan, yg konon tidak hanya menjadi asset Indone- sia, tetapi telah menjadi asset internasional.
Hutan rawa gambut (bahasa Banjar, atau peat swamp-forest) konon lu- asnya memang terbatas di muka bumi ini. Dan Borneo selama ini me- mang lazim dijadikan sebagai laboratorium alam untuk riset di bidang kehutanan atau lingkungan. Diharapkan hutan ini menjadikan penyeim- bang alam, karena kemampuannya meredam lepasnya CO2 di awang- awang. Diantara negara maju yg concern terhadap rehabilitasi kurusakan hutan gambut ini adalah Australia. Namun demikian, yg patut menjadi perta- nyaan kita adalah: pada saat yg bersamaan Australia belum menerima ketentuan Kyoto Protocol dalam proses industrialisasi. Tentu ini menja- di semacam ambiguitas, ada sementara kalangan yg memandangnya se- bagai sikap "cari muka". Mencoba mengeliminasi kegagalannya dalam mengadopsi konsep sustainability development, dengan seolah- olah berpihak pada aksi pro-lingkungan di negara- negara berkembang. Pembersihan/pembakaran hutan yg terjadi konon melibatkan perusaha- an yg memang bergerak di bidang ini. Tentu ini menjadi tanggung jawab hukum untuk menindaklanjuti. Namun demikian, bagaimana dengan pembersihan hutan yg dilakukan oleh masyarakat kecil/ wong cilik. Menyelesaikan permasalahan pembersihan hutan oleh rakyat kecil me- mang tidak harus serta merta mendudukkannya di depan meja pesakit- an. Cobalah kita telaah dulu akar permasalahanya: kemiskinan. Tentu saya tidak perlu melakukan elusidasi kemiskinan, wong saban hari di- hadapan kita diwarnai dengan kehidupan orang miskin. Kalau itu kita selesaikan secara baik, maka kebakaran hutan di Kalimantan setidak- nya dapat kita minimalkan. Memang sudah menjadi cerita lama bahwa negara-negara berkembang itu suka bersikap agar dikasihani.. Tapi untuk yg ini mungkin ceritanya berbeda. Jika sebagian negara- negara maju ogah mengerem laju indus- trialisasi, berilah kompensasi kepada rakyat miskin di Kalimantan. Ke- timpangan alam bisa diatasi jika dan hanya jika ketimpangan kemiskin an juga teratasi. Tuhan memberikan keadilan dengan cara-Nya. Panembahan Ngarso van Mbantul _____________________________________________________ ----- Original Message ---- From: theustad <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Tuesday, October 23, 2007 5:08:12 PM Subject: [Forum Prima] Re: DIRJEN PERBENDAHARAAN TIDAK DILIBATKAN DALAM PMK 127/PMK.03/2007??? Bicara tentang kesalahan itu manusiawi Saya kok jadi inget proyek lahan gambut sejuta hektar di kalimantan team penelitinya para ahli lebih dari lima departemen dengan segala mimpi muluk pak harto bikin sawah di atas lahan gambut setelah dilaksanakan .... hasilnya bencana lingkungan yang tak bisa dibayangkan sejuta hektar hutan tropis yang ekosistemnya istimewa kar
