Pada Kemana Yach.. kok Milis kita sepi bangat,... apakah sibuk karena akhir tahun mudah-mudahan yach.. Atau ada yang menunngu SK Mutasi jadi pada Puasa..untuk berkomentar di milis Hehehe... sabaaaaaaaaaar Saya mau ucapin:
Merry Chrismast and Happy New Year Thank You Lord ini ada info penting untuk kita renungkan bersama dalam menghadapi Tahun Anggaran 2008. Sisi Penerimaan APBN Bermasalah ( http://www.anggaran.depkeu.go.id) Jakarta, Kompas - Realisasi anggaran belanja pemerintah yang lambat dalam tiga tahun terakhir menimbulkan kecurigaan bahwa ada masalah di sisi penerimaan. Hal itu disebabkan semua solusi yang diterapkan selalu gagal untuk mempercepat penyerapan anggaran. "Masalah lambatnya penyerapan anggaran belanja sudah diakui pemerintah sejak 2005, 2006, hingga 2007, tetapi tetap tidak ada perubahan. Itu menandakan sebenarnya masalahnya adalah di penerimaan. Pemerintah tidak pegang uang saat dibutuhkan," ujar Direktur InterCafe Institut Pertanian Bogor Iman Sugema, Rabu (26/12) di Jakarta. Menurut Iman, pajak merupakan penerimaan negara terbesar selama ini, hampir 85 persen dari total pendapatan di APBN. Namun, penerimaan pajak baru terkumpul dalam jumlah besar pada Desember dan Maret. Hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran di departemen teknis yang biasanya mulai meningkat pada awal tahun. "Jadi, berapa pun uang yang diminta departemen teknis atau pemerintah daerah di awal atau pertengahan tahun pasti tidak terpenuhi karena memang uangnya tidak ada," katanya. Selama ini fokus perhatian masyarakat mengarah pada rendahnya realisasi belanja pemerintah. Sebagai gambaran, per 31 Oktober 2007 atau dua bulan menjelang tahun anggaran berakhir, realisasi belanja negara yang terserap baru Rp 506,6 triliun atau 67,3 persen dari pagu APBN Perubahan (APBN-P) 2007. Pemerintah setidaknya melakukan dua langkah penting. Pertama, menghimpun persetujuan Kejaksaan Agung dan Polri agar memeriksa tender yang dicurigai setelah proyeknya berjalan sehingga tidak menghambat realisasi anggaran secara fisik. Kedua, Departemen Keuangan memberi batas akhir 14 Desember 2007 bagi satuan kerja untuk mencairkan anggaran. Jika batas waktu itu terlampaui, satuan kerja harus menyerahkan jaminan uang di bank agar permintaan dananya dilayani. Menurut Iman, keluhan dari departemen teknis yang tidak mendapatkan dana saat meminta uang ke Depkeu di pertengahan tahun memperkuat dugaan bahwa ada masalah di sisi penerimaan negara. Andalkan obligasi Atas dasar itu, Iman menyarankan agar pemerintah mengalihkan ketergantungan terhadap pajak ke penerimaan dari hasil penerbitan obligasi jangka pendek. Salah satu produk yang bisa digunakan adalah surat perbendaharaan negara (SPN) berjatuh tempo tiga bulan. SPN tiga bulan lebih baik dibanding obligasi negara reguler yang sudah diterbitkan pemerintah, seperti Surat Utang Negara (SUN), karena biaya penerbitannya lebih rendah. Sebagai tolok ukur Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan diterbitkan dengan tingkat suku bunga 7,95 persen. Bandingkan dengan SUN yang dilepas dengan suku bunga di kisaran 9,45 persen-10,69 persen. Sebelumnya, Dirjen Pajak Darmin Nasution menyangkal bahwa penerimaan pajak akan di bawah target yang ditetapkan di APBN- P 2007, yakni Rp 398,3 triliun. Sementara itu, Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Hanafi Usman mengatakan, realisasi penerimaan bea masuk dan cukai hingga 30 November 2007 sebesar Rp 56,76 triliun atau 100,54 persen dari target APBN-P. Rinciannya, penerimaan bea masuk Rp 15, 19 triliun (105,38 persen) dan cukai Rp 41, 56 triliun (98,87 persen). (OIN) Gimana Peran DJPBN Menyikapi Masalah Ini? --------------------------------- Never miss a thing. Make Yahoo your homepage. [Non-text portions of this message have been removed]
