Yth. Janoko_8 dan anggota miliser... Sepengetahuan saya, TSA belum berjalan lancar. Bahkan kalo boleh saya bilang baru berjalan 50%. Jangan kaget...karena unsur terpenting TSA adalah bagaimana tindak lanjut dari TSA itu sendiri. Salah satu prinsip TSA adalah bahwa setiap pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas negara (RKUN). Juga setiap penerimaan negara ditampung dalam RKUN. Jadi hanya ada rekening tunggal yang digunakan untuk melaksanakan penerimaan maupun pengeluaran. Coba Anda tanyakan rekapa rekan2 di PKN, sudahkah itu dilaksanakan??? (saya kira belum). Banyak sekali hal-hal dan "kepentingan" yang harus disesuaikan untuk menjamin agar TSA dapat berjalan penuh, dan diperlukan waktu untuk itu. Masalahnya adalah kapan selesainya???? Dalam rezim TSA,penerimaan harus disetor secara harian ke RKUN bukan seperti sekarang ini yang harus menunggu pelimpahan dari bank persepsi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu (tidak tiap hari). Tindak lanjut TSA adalah berkaitan dengan manajemen kas. Sebenarnya kalau TSA sudah secara penuh dapat dilaksanakan, akan memudahkan dalam pengelolaan kas. Manajemen kas dimaksud disini adalah: 1. Bagaimana caranya mendayagunakan kelebihan uang negara sehingga tidak menganggur dan menciptakan opportunity cost. 2. Bagaimana cara mengatasi kekurangan kas dengan biaya serendah mungkin. Kedua hal diatas belum memiliki payung hukum yang kuat, sehingga optimalisasi uang negara melalui pelaksanaan TSA belum dapat dilaksanakan dengan baik.
Berkaitan dengan peringkat pertama DJPBN dalam survei terkait dengan reformasi birokrasi Dep. Keu, saya sebagai warga DJPBN tentunya ikut bangga, namun.... ada beberapa hal yang perlu dilihat kembali. 1. Saat survey dilakukan, saya tidak yakin kalau semua responden tahu persis tentang DJPBN, secara DJPBN adalah organisasi baru. Dimana KPPN yang dulunya dibawah DJA sekarang menjadi di bawah DJPBN. 2. Responden yang diambil belum tentu berkaitan langsung dengan salah satu unit eselon 1 di Depkeu, atau mereka hanya tahu sebagian saja unti eselon 1 yang ada di Dep Keu. Saya tidak tahu persis apa yang dijanjikan ketika KPPN-P terbentuk, namun yang saya tahu adalah kinerja Dep. Keu sedang disorot. Apalagi setelah ada oknum Bea dan Cukai, Pajak ada yang tertangkap tangan melakukan tindakan yang tidak benar. Saya kasihan pada Bu Menteri SMI bagaiman mempertahankan remunerasi ini setelah "dikhinati" oleh oknum2 yang tidak bertanggung jawab. Remunerasi bisa saja dicabut kembali Miliser.... Terus Pertahankan performance kinerja DJPBN, agar DJPBN yang kita cintai tetap terus jaya. Setelah itu baru kita bicara reward-nya.... Salam Perubahan Layang.seta --- In [email protected], "janoko_8" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > TSA telah berjalan lancar, Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan > pun DJPBN peringkat pertama, nah sekarang mohon para Pimpinan DJPBN > jernihkan fikiran sejenak, lagi... dan lagi... apa lagikah SEBENARNYA > yang harus dibuktikan untuk kami bisa selayaknya mendapatkan Reward > yang telah terjanjikan jauh sebelum KPPN Percontohan lahir ?!? > Sehubungan dengan hal tersebut, haruskah kami berusaha menekan > perasaan kecewa / tertipu, agar tidak timbul kesadaran pada benak > kecil kami bahwa KPPN Percontohan adalah sekedar proyek yang > mengutamakan kepentingan pimpinan dalam rangka Reformasi Birokrasi dan > mekesampingkan Reward Pegawai yang dalam hal ini telah TERJANJIKAN > sebelumnya dan menggemparkan jagad DJPBN. > Bangkit Indonesiaku !!! >
