Kembalikan Harga Diri Oleh: Kwik Kian Gie, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Untuk memahami bagaimana Indonesia selalu jadi incaran negara-negara lain, mari kita kutip hasil penelitian Brad Sampson, mahasiswa yang meraih PhD dari Northwestern University dengan penelitian tentang Indonesia. Promotornya, Prof Jeffrey Winters, memberikan uraian yang dikutip oleh John Pilger dalam bukunya berjudul The New Rulers of the World. Saya akan mengutip yang penting-penting saja. Di halaman 37 digambarkan sebagai berikut: "Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya 'hadiah terbesar', hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang -orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller disebut "ekonom-ekonom Indonesia yang top". "Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan 'the Berkeley Mafia' karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir- butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Tim ekonomi Indonesia menawarkan : buruh murah yang melimpah, cadangan besar dari sumber daya alam, pasar yang besar." Di halaman 39 ditulis: "Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor." 'Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler' kata Jeffry Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Sampson telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. "Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: Ini yang kami inginkan: ini, ini, dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri." Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan itu bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata, tapi secara rahasia, kendali ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia, serta,yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia." Dari fakta itu, kiranya jelas bahwa nasionalisme, patriotisme, yang orientasinya selalu membela kepentingan bangsa sendiri di tengah-tengah pergaulan internasional, masih sangat relevan. Dengan kondisi Indonesia yang demikian terpuruk dan ironisnya setelah 59 tahun lamanya merdeka, kita ahkan mempunyai kebutuhan untuk menggelorakan Gerakan Kemerdekaan dan Kemandirian, yang sekarang harus ditambah dengan membangkitkan kemampuan teknokratik untuk memakmurkan bangsa kita secara mandiri. Kita juga harus membebaskan diri dari utang luar negeri yang dijadikan instrumen terpenting untuk menjerat dan mencekik leher kita untuk selalu menuruti kemauan kekuatan-kekuatan asing itu. Sebenarnya, banyak ahli dan pemikir yang sangat berbobot telah mengemukakan bahwa sampai zaman kapan pun, nasionalisme dan patriotisme tidak pernah tidak krusial kalau suatu bangsa tidak mau menjadi kuli bangsa lain. Saya akan mengemukakan pikiran-pikiran dan hasil penelitian Prof Robert Reich, guru besar dari Harvard University yang pernah menjabat menteri perburuhan pemerintahan Presiden Clinton. Dia menulis buku yang berjudul The Works of Nations. Intisari bukunya mengatakan bahwa dalam dunia yang dikatakan sudah tanpa batas atau sudah merupakan the borderless world, memang ada yang menikmati dan menjadi sangat kaya raya. Tetapi, mereka merupakan super minority. Oleh Robert Reich, mereka diistilahkan dengan "the symbol analyst". Mereka elite yang dapat melihat simbol-simbol abstrak yang merupakan sinyal adanya peluang untuk memperoleh pasar dunia yang kurang lebihnya memang borderless. Kelompok ini relatif tidak membutuhkan negara karena mereka kosmopolit. Bahkan, jasa-jasa yang biasa disediakan oleh negara dapat mereka adakan sendiri untuk dirinya, seperti pasukan pengamanan, sumber air, pembangkit listrik mini kalau perlu. Mereka juga mempunyai organisasi yang terkadang lebih besar daripada negara berkembang atau negara miskin. Istilahnya, mereka mempunyai corporate state sendiri sehingga tidak membutuhkan nation state. Seperti dikatakan tadi, jumlahnya sangat teramat sedikit. Kemudian, elite yang berpendidikan tinggi yang jumlahnya sudah lebih banyak, tetapi masih sangat sedikit di setiap bangsa. Mereka adalah kaum profesional lulusan universitas. Mereka ini adalah akuntan, dokter, notaris, advokat, dan sejenisnya. Oleh Reich, mereka disebut in person servers. Pekerjaannya melayani atau memberikan jasa kepada orang per orang. Karena ilmunya yang terikat dengan kebudayaan di negaranya, seperti hukum, kebudayaan yang diemban oleh kaum buruh, dan sejenisnya, mereka sudah tidak mobil. Mereka sudah terpaku pada negaranya sehingga -mau tidak mau- harus membela kepentingan dirinya yang jatuh bersamaan dengan kepentingan negaranya. Mereka sudah tidak dapat menghindarkan diri dari nasionalisme dan patriotisme. Kelompok lainnya adalah kaum buruh kasar, petani, nelayan, pengusaha eceran, yang oleh Reich disebut routine workers. Jumlahnya kelompok ini sangat besar dan praktis sama sekali terpaku pada negaranya. Kelompok ini sangat nasionalistis dan patriotis dalam arti akan mati-matian membela kepentingan bangsa dan negaranya seandainya mempunyai kesempatan untuk itu. Kesimpulan Reich, kelompok yang paling kosmopolit, ke mana pun mereka akan bermukim, harus memperhitungkan dua kelompok lainnya yang secara alamiah harus nasionalistis. Sebab, dua kelompok ini sewaktu-waktu dapat meledak dalam bentuk revolusi kalau lapar dan merasa ditindas oleh globalisasi. Maka, nasionalisme dan patriotisme -tidak dapat tidak- ada sampai kapan pun. Kondisi Indonesia sudah "termakan" dan " terisap" sangat jauh oleh kelompok system analyst. Di Indonesia, kondisi itu ditambah dengan kroni-kroni, pesuruh- pesuruh, dan komprador-komprador system analyst asing yang secara natural mengisap Indonesia. Seperti yang saya uraikan tadi, Indonesia sudah terisap habis-habisan. Kalau tidak ada tindakan korektif menghentikannya, menurut saya, Indonesia sudah di ambang revolusi gerakan nasionalisme, patriotisme, mengembalikan rasa harga diri, merebut kembali kemandirian. Jadi, globalisasi oke. Kita tidak menolak. Tetapi, itu sama sekali tidak berarti bahwa membela dan mempertahankan kepentingan diri sendiri adalah picik bagaikan katak dalam tempurung. Kita mempunyai hak sepenuhnya untuk menolak menjadi een natie van koelies en een koelie onder de naties (Bung Karno) atau bangsa yang terdiri atas kuli-kuli bagi sekelompok kecil elite global di negerinya sendiri dan bangsa yang menjadi kuli bagi bangsa-bangsa asing dalam percaturan dan interaksi antarbangsa. Cara menolaknya tidak asal menolak, tetapi meraih kembali rasa harga diri dan semua kemampuan untuk bersaing di mana pun, tetapi terutama di negeri sendiri. Artinya, kita harus membuang jauh-jauh perasaan bahwa kita tidak mampu mengurus diri sendiri tanpa didampingi oleh para ahli dan lembaga-lembaga asing. (habis)
