----- Original Message -----
From: faridgaban
Sent: Saturday, February 26, 2005 2:00 PM
Subject: Mengapa Saya MENOLAK Pencabutan Subsidi Minyak
Mengapa saya menolak pencabutan subsidi minyak
Tadinya saya senang ada banyak cendekiawan dan budayawan merasa perlu bicara
pasal ekonomi yang menjadi kepentingan banyak orang. Mereka turun dari langit
untuk bicara "soal BBM". Namun, belakangan saya kecewa.
Iklan satu halaman penuh di Harian Kompas (26 Februari 2005) yang
dibuat Freedom Institute, dan didukung sejumlah cendekiawan/budayawan kelas
kakap, bukanlah "iklan layanan masyarakat".
Ini "iklan layanan pemerintah". Para intelektual itu memberi
justifikasi kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyunat subsidi
seraya berkelit dari banyak kewajiban mendesak.
Para pendekar demokrasi itu mengatakan bahwa pencabutan subsidi minyak akan
mengurangi kemiskinan. Pernyataan yang menyesatkan.
Hanya dengan menerapkan ilmu matematika sederhana, saya menolak
pencabutan subsidi minyak yang oleh teman-teman itu disebut sebagai
"luhur"--kata lain dari "mengurangi kemiskinan".
MATEMATIKA SEDERHANA
Jika tidak naik sepeda motor, saya mengandalkan angkutan kota murah
untuk bisa datang dari rumah di Cimanggis (Depok) menuju kantor di
Tebet (Jakarta).
Kadang saya naik KRL. Untuk itu, saya harus menempuh rute sebagai berikut:
- Naik mikrolet merah jurusan Cimanggis-UKI (Rp 1.000)
- Turun di perempatan Pal
- Naik mikrolet biru jurusan Kampung Rambutan-Depok (Rp 1500)
- Turun Margonda Raya, dan jalan kaki menuju Stasiun Universitas
Indonesia.
- Naik KRL dari Stasiun UI dan turun di Stasiun Tebet (Rp 1.500)
- Dari Stasiun Tebet diperlukan naik Metromini ke kantor (Rp 1000)
Uang yang saya habiskan sekali berangkat Rp 5.000. Berangkat-Balik =Rp 10.000.
Ini belum termasuk beli teh botol jika kehausan di KRL yang pengap dan panas
(per botol Rp 1.500)
Hari ini saya memilih rute lewat tol Jagorawi karena butuh lebih cepat untuk
sampai kantor:
- Naik ojek sampai gerbang tol Jagorawi (Rp 6.000)
- Naik angkutan Elf jurusan Cileungsi-UKI (Rp 2.000)
- Naik taksi dari UKI ke Tebet (Rp 12.000)
Total jenderal saya butuhkan Rp 20.000.
Ongkos bensin sepeda motor, ojek, KRL, mikrolet, metromini dan taksi
akan naik bersama keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi bahan
bakar minyak (BBM). Kenaikan ongkos angkutan ini bisa mencapai 50%
(dari Rp 1000 akan naik menjadi Rp 1.500 misalnya).
Jika ongkos angkutan naik, maka demikian pula harga kebutuhan lain,
termasuk teh botol, minyak goreng, telur, sabun dan sebagainya.
Saya beruntung memiliki penghasilan yang membuat saya tidak akan
terguncang oleh kenaikan kebutuhan bulanan 10-20%. Orang-orang kaya
seperti saya akan survive dari lonjakan harga 30% pun.
Tapi, saya tidak bisa membayangkan orang-orang yang lebih miskin dari saya,
terutama yang hidup persis di batas garis kemiskinan, dengan penghasilan US$ 1
per hari (Rp 9.000). Menurut data UNDP, jumlah orang seperti itu di Indonesia
mencapai 40 juta lebih.
Setiap kenaikan 10 atau 20% harga kebutuhan pokok akan menyeret jatuh puluhan
juta orang yang kini berada sedikit di atas garis kemiskinan ke kubangan
kemiskinan. Jumlah orang miskin akan bertambah jutaan orang pada hari ketika
pencabutan subsisi BBM diumumkan.
TIDAK SEKADAR MATEMATIKA
Kemiskinan bukanlah sekadar angka. Ini tentang kualitas hidup yang
buruk, seringkali lebih buruk dari situasi perang. Anak-anak tak bisa sekolah.
Ibu tak bisa berobat. Konflik rumah-tangga mengemuka dan daftar panjang
kepedihan.
Subsidi BBM tidaklah sekadar subsidi. Dia menopang daya beli
masyarakat. Pencabutan subsidi merontokkan daya beli masyarakat,
terutama di segmen yang paling miskin.
Oh ya, pemerintah memang mengatakan ada kompensasi bagi orang miskin, lewat
subsidi langsung: obat, beras dan sebagainya.
Subsidi seperti ini, bahkan jika kita percaya birokrasi pemerintah
bisa melakukannya secara cepat dan tanpa korupsi, hampir mustahil bisa
dilakukan. Jumlah orang miskin Indonesia kolosal, puluhan juta orang. Bahkan
pemerintah tak punya alamat mereka, bagaimana mungkin
pemerintah bisa memenuhinya?
Tentu saja, pemerintah perlu menyeimbangkan anggaran. Tapi, kebiasaan
mengorbankan rakyat miskin untuk "meneyeimbangkan anggaran", menurut saya tidak
bermoral.
Subsidi justru telah terlalu banyak diberikan pada para bankir. Siapa yang
membayar subsidi itu? Orang kebanyakan, termasuk rakyat miskin yang tak pernah
berurusan dengan bank. Mereka ikut membayar beban utang Indonesia yang kini
jumlahnya kolosal.
Sekitar 40-50% pengeluaran pemerintah dalam beberapa tahun terakhir
dipakai untuk membayar utang luar negeri. Dalam situasi seperti itu,
pemerintah tak mungkin menyediakan dana cukup untuk penguatan
sosial-ekonomi orang kebayakan.
Pencabutan subsidi minyak hanya cara untuk berkelit dari kewajiban
pemerintah menegosiasikan utang luar negeri, jika perlu bahkan
penghapusan utang. Pemerintah Yudhoyono terlalu pengecut melakukan
itu, dan lebih suka mengorbankan rakyat miskin.
Di sisi lain, sejauh ini belum terlihat pemerintah ini melakukan
tindakan kongkret memberantas korupsi--penyebab utama kebangkrutan negeri.
Secara ekonomi, Indonesia sekarang sekelas negeri Afrika seperti
Somalia dan Ethiopia. Fakta seperti itu tak bisa nampak jika kita
melihat Indonesia hanya dari balik tirai apartemen mewah Jakarta atau dari
balik jendela kaca sedan BMW.
Saya menolak pencabutan subsidi BBM yang tidak logis dari segi ekonomi maupun
basis moralnya.
Salam,
Farid Gaban
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Read only the mail you want - Yahoo! Mail SpamGuard.
