Dulmatin dan
Style Diplomasi Polri
Arya
Sandhiyudha As
Master
bidang Strategic Studies, dan Penerima Certificate in Terrorism Studies dari
dari
S.Rajaratnam School of International Studies Nanyang Technological University,
Singapura.
Jenazah
Dulmatin telah dikubur di Pemalang, Jawa Tengah (12/3/2010). Setelah
berkali-kali ‘mati’ akhirnya Dulmatin tewas ditembak aparat Densus 88 Polri
bersama
dua pengawalnya di Pamulang (9/3/2010). Militer Filipina memang pernah
mengumumkan kematiannya dua pekan pasca-insiden Ipil, (31/1/2008), tapi
penelitian FBI terhadap DNA jasadnya
menunjukkan ketidakcocokan (20/2/2008). Kali ini, Kapolri Jenderal (Pol)
Bambang Hendarso Danuri tidak hendak menitipkan keraguan sedikitpun kepada
publik,
‘potensi kesalahan 1 banding 100 ribu triliun’ setelah DNA menunjukkan 99,9%
cocok dengan ibunya.
Kajian
Crisis Group Asia, Mei 2008, mengatakan
kesalahan berulang laporan Filipina sebenarnya wajar jika dilihat dari beban
psikologisnya sebagai ‘pacar’ Amerika Serikat. Belum lagi dorongan Reward for
Justice sebesar US$ 10 juta. Potret
mini tersebut merupakan pintu masuk untuk memahami substansi tulisan ini, bahwa
rangkaian aksi penggerebegan yang dimulai dari Aceh (22/2/2010) hingga
penembakan
Dulmatin hanyalah gaya diplomasi Polri yang hendak mempertegas dirinya kepada
komunitas internasional sebagai elemen utama keamanan bagi ancaman terorisme
regional.
Penjelasan
argumentasi tersebut dapat ditelusuri pada tiga hal utama. Pertama, menengok
sekilas Moro Islamic Liberation Front (MILF) untuk memahami corak pengaruh
terhadap imajinasi Dulmatin dan para miliitan Jama’ah Islamiyah (JI) yang
menjadi
arsitektur base-camp di Aceh. Kedua, diferensiasi
Indonesia dalam peta strategi kontra-insurgensi dan kontra-teror di Asia
Tenggara. Ketiga, fakta eksepsionalisme dari koridor hukum sebagai bukti
keterdesakan diplomasi terkait rencana kedatangan Obama.
Imajinasi
Perang Panjang
Jika kita menelusuri interpretasi
normatif Dulmatin sebagai aktivis JI dengan mudah kita dapat menelusurinya dari
konstruksi ideologi yang ada di Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama’ah Al-Islamiyah
(PUPJI), baik ushul (prinsip), manhaj al-harokiy wal-‘amaliy (metodologi
pergerakan dan operasi), maupun nizhom (peraturan)nya. Akan tetapi,
untuk mengenal corak khas yang dibawa Dulmatin dari pengalamannya bersama 30-40
militan JI lainnya di Filipina amatlah penting untuk memahami MILF sebagai
organisasi rebel terbesar disana.
Dulmatin bersama Patek masuk ke Mindanao sejak 2003. Sebab, meski berbeda
taktik,
sikap umum dan pengalaman perang MILF memberikan pengaruh bagi gerakan lain di
Filipina.
Sejarah
kelahiran MILF menunjukkan sebuah gerakan yang lahir dari idealisme menjauhi
negosiasi
palsu, berpisah dengan Moro National
Liberation Front (MNLF) yang menandatangani perjanjian damai dengan pemerintahan
Fidel Ramos (1996). Kumpulan veteran dari kalangan ulama dan ustaz itu punya
rasionalitas sendiri, mereka ingin tetap berjuang, bukan kembali menjadi
masyarakat sipil, bukan pula bergabung ke militer atau polisi pemerintah.
Pelajaran
ini membawa para militan JI berkhayal tentang rekrutmen eks GAM yang rindu
‘perang’.
Aceh
Besar dipilih selain karena terhubung langsung dari perairan, banyak kecocokan
space and terrain dengan medan perang di
Filipina. Konturnya juga mereka rasa cukup nyaman bagi peperangan asimetrik
jangka
panjang untuk menguras mental dari ‘aktor negara’, seperti kasus Perang
Indo-Cina di Vietnam. Imajinasi itulah proyeksi dari para militan JI terhadap
basis
militer di ujung Aceh.
Diferensiasi
Pilihan Politik
Eksperimen
Dulmatin menjadi berakhir dramatis karena banyak asumsinya yang keliru. Asumsi
Aceh Besar ‘kondusif’ jelas jauh dari tepat, apalagi sejak ujung Aceh menjadi
laboratorium
akademik. Selat Malaka sebagai salah satu ‘titik sumbat dunia’ (world vital
chockpoint) disorot Amerika
Serikat dan banyak pihak lainnya. Singapura tahun 2008 membuka think-tank
mengenai ‘pembajakan di Selat
Malaka’. Kekuatan AL India menjadikannya bagian “taman belakang” yang perlu
dirawat khusus.
Kekeliruan
lainnya adalah asumsi tentang nuansa Aceh yang dapat dengan mudah menjadi basis
dukungan. Para militan JI kerap mengambil pengalaman MILF yang mengalami
lompatan
dukungan populasi sejak tekanan kebijakan ‘perang total melawan MILF’ di
Mindanao terjadi pada April 2000 ketika rezim Joseph Estrada berkuasa. Dulmatin
lupa bahwa DOM di Aceh telah usai. Alih-alih tekanan militer terjadi, justru
Masyarakat
Aceh sekarang sedang ‘berbulan madu’ dengan demokrasi karena partai lokal
menang.
Perbedaan nuansa
tersebut sebenarnya dapat dipahami sebagai efek dari pilihan politik
masing-masing
negara di Asia Tenggara. Military-focused
approach (1) yang diterapkan di
Filipina dan Thailand, unggul dalam efektivitas melumpuhkan dan memaksa
kelompok rebel bernegosiasi, namun sangat
beresiko mengalami kerugian materil ataupun imateril. Intelligence-focused
approach (2) yang diterapkan di Malaysia dan
Singapura, sangat cocok untuk kestabilan ekonomi dan efektif menetralisir
kelompok kecil tanpa perlu ‘boros’ konflik senjata, namun kerap kehilangan
dukungan dan legitimasi dari masyarakat luas. Sementara penanganan terorisme di
Indonesia menggunakan logika UU No 15 tahun 2003 yaitu bingkai penegakan hukum,
law enforcement-focused approach (3),
unggul dalam dukungan populasi dan legitimasi hukum, namun memelihara ancaman
teroris dalam jangka panjang.
Pengecualian
Diplomasi
Dari
pilihan Indonesia terhadap bingkai hukum tersebut, sebenarnya penembakan demi
penembakan para militan JI, tiga orang di Pamulang, kemudian tiga orang di
Klaten dua hari kemudian, merupakan pengecualian dari Criminal Justice System.
Kritik ini merupakan serial lanjutan dari kritik
sebelumnya ketika kasus penembakan Noordin M. Top, Dr. Azhari dan lainnya. Pada
kasus Umar Patek ke depan, seharusnya Polri tidak boleh lagi mengambil alih
peran ‘mengadili’, karena seluruh aspek sudah lengkap: legislasi, polisi,
pengadilan,
penjara, dan intelijen.
Pengecualian
ini terjadi karena dikedepankannya tujuan diplomasi. Dulmatin adalah pesan
simbolik yang sangat tepat untuk Asia Tenggara juga komunitas internasional.
Paling tidak bagi ’Ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo yang telah berjibaku,
tewasnya Dulmatin dalam sekali jurus, sangat mencengangkan. Dalam kaitan
‘kunjungan emosional’ Barry ‘si anak
Menteng’ 21 Maret nanti, pasti ‘prestasi’ itu juga memiliki dampak. Ini akan
menjadi topik yang seksi diperbincangkan.
Sasaran diplomasi
tersebut tidak lain adalah pesan agar Obama memberikan kepercayaan kepada
Indonesia untuk kemitraan strategis dalam aspek keamanan, seperti aliansi
militer, kerjasama maritim patroli Selat Malaka, kemitraan elemen antiteror,
alih fungsi teknologi, peningkatan wawasan dan keahlian aparat, dan sebagainya.
Sekaligus efeknya bagi dunia non-keamanan, seperti peluang beasiswa pendidikan
bagi Pemda Aceh, aparat kepolisian, militer atau akademisi dengan minat studi
strategis.
Konsistensi Peran
Serta
Apa yang
tidak boleh dilupakan adalah posisi tawar Indonesia kepada Amerika sebagai
‘jembatan
pemahaman antar peradaban islam-demokrasi-modernitas’. Itu peran yang tidak
boleh tergantikan dengan fungsi penyiar fenomenologis. Kekeliruan memahami
tipologi dapat terjadi jika video amatir latihan militer di Aceh berlatar
ceramah Dr. Abdullah Azzam, juga
dimaknai secara ‘amatir’. Maka pelabelan teroris
kepada setiap penggemar karya pemikiran Azzam adalah menggelikan. Belum lagi
kenyataan zaman memperlihatkan dinamika tipologi gerakan Islam, baik lokal
maupun transnasional banyak mengalami moderasi dan pergeseran ‘tafsir’ dan
interpretasi terhadap teks-teks sosial seperti demokrasi dan negara (Purnomo,
2002; Sandhiyudha, 2006).
Zaman ini
kekesalan massa mampu mengubah seorang pendosa menjadi kambing atau babi guling
tanpa perlu bumbu selain darah dan lukanya sendiri. Jangan sampai terjadi
kesalahan
suplai data intelijen yang berakibat pada statement
dan semantik publik yang fatal. Telinga miskin memang suka mendengar berbagai
kicauan, tetapi bila menyangkut harga diri, mereka bisa ngamuk. Apabila itu
terjadi, akan sangat sulit menyalahkan doktrin
dan postulat keagamaan dari kelompok manapun. Diplomasi kepada komunitas
internasional, tentu harus selalu berangkat dari dukungan legitimasi akar
rumput.
