-- 
j.gedearka <[email protected]>




https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2176-daerah-copot-baliho-ilegal



Senin 23 November 2020, 05:00 WIB 

Daerah Copot Baliho Ilegal 

Administrator | Editorial 

  Daerah Copot Baliho Ilegal MI/Duta Ilustrasi. SEMUA warga negara 
sesungguhnya mendapatkan pengakuan dan jaminan yang sama dalam peraturan 
perundang-undangan. Pengakuan itu sebagai wujud nyata perintah konstitusi bahwa 
semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Peraturan 
perundang-undangan itu dibuat untuk dilaksanakan demi ketertiban masyarakat. 
Karena itu, tidak boleh ada pengecualian, semua warga negara wajib menjunjung 
peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (perda). Perda paling 
banyak dilanggar, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Salah 
satu peraturan daerah yang sering dilanggar ialah terkait iklan luar ruang 
seperti baliho, spanduk, dan papan reklame. Jakarta memiliki Perda Nomor 9 
Tahun 2014 tentang Reklame. Baliho, spanduk, dan reklame perlu diatur agar 
berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan isinya tidak melanggar etika, 
tidak menebarkan ancaman apalagi kalau sampai merecoki persatuan dan kesatuan 
bangsa. Juga diatur agar pemasangannya tidak menabrak kaidah estetika kota. 
Persoalan baliho dan spanduk tanpa izin itulah yang merisaukan Pangdam Jaya 
Mayjen Dudung Abdurachman. Karena itu, ia memerintahkan kepada prajuritnya 
untuk menurunkan baliho atau spanduk pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab 
di wilayah DKI Jakarta. Perintah Pangdam Jaya itu justru menginspirasi para 
pemimpin daerah. Mereka ramairamai melakukan hal yang sama. Wali Kota 
Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo, mi salnya, langsung memerintahkan 
Satpol PP untuk mencopot spanduk dan baliho liar yang tidak berizin sebagai 
upaya penegakan peraturan daerah. Di antara spanduk dan baliho yang diturunkan 
di Surakarta tersebut sebagian bergambar Rizieq. Banyak pula yang bernada 
provokatif sehingga berpotensi mengganggu keutuhan NKRI. Kasus serupa ditemukan 
di Semarang, Jawa Tengah; Pelembang, Sumatra Selatan; dan Cianjur, Jawa Barat. 
Kasus penurunan spanduk dan baliho di berbagai daerah itu patut dipandang 
sebagai upaya mengembalikan wibawa perda. Ini sekaligus peringatan kepada semua 
pihak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tanpa kecuali. Terlalu naif 
untuk menyebutkan pemasangan spanduk dan baliho yang masif dengan konten hampir 
sama di berbagai daerah itu disebut sebagai inisiatif warga. Kalaupun benar 
sebagai inisiatif warga, tetap dikatakan hal itu sebagai sebuah kesalahan 
karena melanggar perda. Pun tidak tepat, sangatlah tidak tepat, jika ada yang 
mengait-ngaitkan keberadaan spanduk dan baliho ilegal itu dengan kekosongan 
kepemimpinan aspiratif. Spanduk dan baliho liar tidak bisa disebut sebagai 
instrumen penyaluran aspirasi. Aspirasi mestinya disalurkan melalui mekanisme 
yang benar, yaitu disampaikan lewat lembaga perwakilan dari pusat sampai 
daerah, bukan dengan melanggar hukum. Sebab, glorifi kasi terhadap demokrasi 
identik dengan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang- undangan. Sudah 
saatnya kepala daerah memberikan perhatian yang serius terhadap ketaatan warga 
atas perda. Jangan sekali-kali membiarkan pelanggaran terjadi hanya karena ada 
kekuatan massa di balik pemasangan spanduk, baliho, dan reklame. Jangan pula 
kepala daerah ingin mengail keuntungan untuk memupuk ambisi politik dengan 
membiarkan pelanggaran atas perda. Publik berharap agar penertiban iklan luar 
ruang yang ilegal itu menjadi gerakan nasional. Jadikan penertiban itu sebagai 
momentum penyadaran warga untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2176-daerah-copot-baliho-ilegal





-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201123190709.f0e4eb529a453be66fbf0ccc%40upcmail.nl.

Reply via email to