Lolos dari. Mulut srigala..... Masuk mulut buaya... 

Sent from Rogers Yahoo Mail on Android 
 
  On Fri., Nov. 27, 2020 at 8:14 a.m., Marco 45665<[email protected]> 
wrote:   MENTERI PERIKANAN bukan IBU SUSI ...tapi ADA YANG MENGUSULKAN  Fadli 
Zon, atau Sandiaga Uno........ 
 
|  | Bez virů. www.avast.com  |


On Fri, 27 Nov 2020 at 02:24, Chan CT <[email protected]> wrote:


Susi Tak Mungkin Comeback?
F63 - Thursday, November 26, 2020 18:36 
https://www.pinterpolitik.com/susi-tak-mungkin-comeback Serah Terima Jabatan 
Menteri KKP dari Susi Pudjiastuti (Kanan) kepada Edhy Prabowo (Kiri) (Foto: 
Kompas)
7 min read

Terjeratnya Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Edhy Prabowo dalam kasus 
korupsi turut melambungkan popularitas pendahulunya Susi Pudjiastuti yang 
memang vokal menentang kebijakan ekspor benih lobster. Netizen pun ramai 
menyerukan agar Susi kembali menjabat sebagai MenKP. Akankah seruan warganet 
itu didengarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

PinterPolitik.com

Berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Edhy Prabowo menyita 
atensi publik dengan begitu masif. Bagaimana tidak? Kabar ini memang sangat 
mengejutkan bagi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Bagi KPK ini merupakan 'tangkapan besar'. Kasus ini sepertinya juga bisa 
menyelamatkan 'muka' KPK yang akhir-akhir ini kerap menuai sentimen minor 
karena terlalu sibuk mengurusi dapurnya sendiri.

Bagi pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), penangkapan Edhy 
merupakan tamparan telak karena menjadi menteri pertama yang dicokok Komisi 
Anti Rasuah di periode keduanya. Padahal larangan korupsi merupakan pesan 
pertama yang ditegaskannya ketika memperkenalkan jajaran kabinet barunya 
setahun yang lalu.

Namun di balik itu semua, ada fenomena menarik yang juga turut menyertai 
dinamika penangkapan Edhy, yakni kembali mencuatnya nama eks MenKP sebelumnya, 
Susi Pudjiastuti.

Sejak melepas jabatannya sebagai menteri, Susi memang menjadi pihak yang paling 
vokal menentang rencana kebijakan ekspor benih lobster. Bahkan hingga sehari 
sebelum penangkapan Edhy, Susi sempat melemparkan kritiknya lewat sebuah berita 
yang Ia posting ulang di akun Twitter pribadinya.

Gaya Susi yang ceplas-ceplos dan tak segan berkonfrontasi dengan siapapun 
memang membuat masyarakat tak bisa begitu saja melupakan sosoknya. Saking 
populernya, publik kini mendorongya untuk kembali menjabat sebagai MenKP.

Lantas, dengan mempertimbangkan begitu masifnya desakan tersebut, apakah 
Presiden Jokowi akan kembali menempatkan Susi ke dalam jajaran kabinetnya?

 

Popularitas Susi

Sejak diangkat sebagai MenKP di periode pertama Jokowi, sosok Susi memang sudah 
menyita perhatian publik.

Selain berasal dari lingkaran luar kekuasaan, identitasnya sebagai seorang 
perempuan dengan keterbatasan pendidikan yang dimilikinya, bisa dianggap telah 
mendobrak standar seorang menteri yang banyak dibayangkan selama ini. Ditambah, 
kepribadiannya yang terus terang, apa adanya, dan kerap mengambil kebijakan 
yang dinilai ‘berani’ semakin membuat sosoknya tak bisa dipisahkan dari sorot 
media massa.

Sebuah survei yang dilakukan pada 2015 lalu bahkan menyebut Susi merupakan 
menteri Kabinet Kerja yang paling banyak diberitakan media kala itu. Ini secara 
tak langsung membuat setiap kebijakan yang diambilnya tersampaikan dengan baik 
kepada publik.

Selain karena sorot media, konsultan komunikasi publik, M Bahrul Wijaksana juga 
menilai sikap anti-elite yang ditunjukkan Susi juga berkontribusi besar 
terhadap popularitasnya di mata publik. Bahrul melihat pemilihan Susi sebagai 
menteri seperti sebuah ‘olok-olok’ terhadap sistem rekruitmen politik yang 
selama ini menampilkan aspek-aspek elitis berbasis partai politik, dunia 
akademis dan para pesohor.

Ia juga tak menutup kemungkinan bahwa sosok Susi sebenarnya merupakan bagian 
dari pencitraan pemerintahan Jokowi, sekalipun sifat yang Ia tunjukkan kepada 
publik memang tidak dibuat-buat.

Kendati sudah tak lagi menjabat sebagai menteri, Susi nyatanya tetap menjaga 
komunikasinya dengan masyarakat, terutama lewat media sosial Twitter.

Selain itu, sikapnya yang dalam beberapa kesempatan kerap menyiratkan kritik 
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti penanganan pandemi Covid-19 
dan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta 
Lapangan Kerja (Ciptaker), tentu memiliki dampak positif terhadap citranya. 
Apalagi kini pemerintah tengah dilanda sentimen minor publik akibat sejumlah 
kebijakan anti-populis yang dikeluarkan Presiden Jokowi.

Tommy Moller dalam bukunya yang berjudul Political Party Dynamics and Democracy 
in Sweden mengatakan bahwa terdapat nilai positif dari sikap oportunistik dalam 
perkembangan dinamika demokrasi. Nilai positif itu didapatkan dari 
fleksibilitas untuk dapat selaras dengan apa yang publik inginkan. Ia menyebut 
konsep ini sebagai tactical advantage.

Pada konteks ini, Susi agaknya memahami bahwa posisinya yang sudah tak lagi 
menjabat sebagai penyelenggara negara membuatnya semakin fleksibel dalam 
membuat pernyataan. Ia kemudian memanfaatkan fleksibilitas ini untuk ikut 
meresonansi kritik terhadap pemerintah yang memang tengah menjadi bulan-bulanan 
publik. Lewat cara ini lah kiranya popularitas Susi tetap terjaga kendati 
dirinya sudah tak lagi memiliki jabatan di pemerintahan.

Lantas apakah dorongan publik dan modal popularitas yang dimilikinya mampu 
membuat Presiden Jokowi kembali melirik Susi sebagai kandidat kuat pengganti 
Edhy Prabowo?

 

Uncompromised Susi

Kendati mampu membuatnya dicintai oleh publik, namun tak dapat dipungkiri sikap 
keras dan anti-elite Susi agaknya memiliki backlash tersendiri bagi dirinya. 
Bahkan sikapnya itu disebut-sebut menjadi alasan mengapa dirinya tak lagi 
ditunjuk sebagai menteri di periode kedua Jokowi.

Fabio Scarpello dalam tulisannya di The Conversation mengatakan bahwa 
hengkangnya Susi dari kabinet kedua Jokowi disebabkan oleh ketidakmampuannya 
dalam membangun koalisi untuk mendukung visi dan tindakannya.

Sebaliknya Susi justru menghabiskan fokusnya untuk menjalin hubungan langsung 
dengan masyarakat dengan mengeksploitasi citranya sebagai sosok perempuan dalam 
dunia laki-laki, ibu yang putus sekolah yang akhirnya berhasil, pebisnis yang 
sukses, serta menteri yang berbicara terus terang dan tanpa kompromi.

Persona yang tidak biasa dan jauh dari gambaran seorang pejabat tinggi di 
Indonesia tersebut memang sangat disukai oleh masyarakat umum, namun 
berkontribusi pada pengasingannya di dalam dan luar kementerian.

Selain membuat dirinya terasing, gaya kepemimpinannya yang keras dan 
anti-kompromi itu nyatanya juga kerap menimbulkan polemik tersendiri. Hal ini 
diakui sendiri oleh Susi yang mengaku lebih memilih mengikuti prinsip yang 
dianggapnya benar daripada mengikuti apa kata atasan, sekalipun itu dianggap 
keras kepala.

Sikap ini lah yang sepertinya menjadi penyebab dirinya pernah bersitegang 
dengan atasannya sendiri, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut 
Binsar Pandjaitan.

Amy Gutmann dan Dennis Thompson dalam tulisan mereka yang berjudul The Mindsets 
of Political Compromise mengatakan bahwa sikap anti-kompromi, seperti yang 
ditunjukkan Susi, memang menguntungkan dalam kampanye politik, namun tidak 
tepat jika diterapkan dalam pemerintahan.

Hal ini dikarenakan sikap anti-kompromi dapat menghalangi perubahan yang 
diperlukan. Selain itu sikap tersebut juga berpotensi menghalangi seorang 
politikus dalam mengenali peluang yang diinginkan ataupun risiko yang ingin 
dihindari.

Dengan memperhatikan hal tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa kans Susi 
untuk menjabat kembali sebagai MenKP memang kecil. Selain karena kepribadiannya 
yang kerap menimbulkan polemik, sikap Presiden Jokowi yang kini cenderung tak 
lagi mempertimbangkan opini publik dalam pengambilan kebijakan juga semakin 
menutup peluang Susi untuk comeback ke kabinet.

Lantas jika bukan Susi, siapa kira-kira sosok yang akan dipilih Presiden Jokowi 
untuk menggantikan Edhy Prabowo?

 

Kompromi Jokowi?

Perkara rasuah yang menjerat MenKP Edhy Prabowo dinilai sejumlah pihak 
menghadapkan Jokowi dengan sebuah ujian. Ujian yang dimaksud adalah pemilihan 
pengganti Edhy yang sudah menyatakan akan mundur dari kabinet.

Pengamat Politik dan Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Sebelas Maret 
Surakarta (UNS), Agus Riewanto memprediksi bahwa Jokowi akan kembali menunjuk 
politikus Gerindra untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Edhy. Hal ini mengacu 
pada komposisi menteri dalam kabinet yang cenderung kompromistis, daripada 
profesional.

Jika benar demikian, maka setidaknya dua nama yang kiranya berpotensi kuat 
menggantikan Edhy adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Fadli Zon, atau 
Sandiaga Uno.

Kans Fadli cukup besar dikarenakan kedekatannya dengan Prabowo. Ia bahkan 
disebut-sebut pernah direkomendasikan untuk menjadi menteri oleh Sang Ketua 
Umum.

Di sisi lain, Sandiaga Uno juga memiliki modal politik yang mumpuni. Selain 
pernah berduet dengan Prabowo di Pilpres 2019 lalu, Sandi juga merupakan sosok 
pengusaha yang sempat dielu-elukan oleh Jokowi akan menjadi calon kuat di 
Pilpres 2024 mendatang.

Di luar dari politikus Gerindra, ada sejumlah nama yang kiranya bisa jadi 
pertimbangan Presiden Jokowi untuk menjadi pengganti Edhy, seperti nama 
Gellwynn Yusuf yang merupakan kalangan profesional dan pejabat senior di 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meski pernah dicopot Susi, namun 
track record Gellywnn di KKP cukup panjang. Ia tercatat pernah menjabat Dirjen 
Perikanan Tangkap di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhyono.

Kendati demikian, jika kita melihat kebiasaan Jokowi, sepertinya posisi MenKP 
memang masih akan dijabat oleh politikus Gerindra. Ini berkaca dari pengalaman 
ketika KPK menetapkan Idrus Mahram sebagai tersangka kasus korupsi, Jokowi kala 
itu memilih Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga masih merupakan politikus 
Partai Golkar untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Idrus.

Dengan demikian, dugaan Agus Riewanto bahwa Jokowi akan kembali berkompromi 
dalam menetapkan pengganti Edhy Prabowo bisa saja benar adanya.

Bagaimana pun, keputusan untuk pengangkatan menteri memang merupakan hak 
prerogatif Presiden. Namun yang jelas, siapapun nantinya yang akan ditunjuk 
oleh Jokowi harus mampu mengembalikan marwah dan kepercayaan terhadap KKP yang 
kini tengah menjadi sorotan publik. Menarik untuk dinantikan kelanjutannya.  
(F63)


-- 
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/70F04A254A954C88B636D4EE4E99A437%40A10Live.


 
|  | Bez virů. www.avast.com  |



-- 
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAFz2%2Bm9pUKRH4nzxi8zo_3_oHkODaMiYX8%3DWmp2m8T2i78qPBg%40mail.gmail.com.
  

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/494972392.1277546.1606483769013%40mail.yahoo.com.

Reply via email to