-- 
j.gedearka <[email protected]>


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2053-hakim-mk-juga-manusia




Kamis 28 Januari 2021, 05:00 WIB 

Hakim MK juga Manusia 

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial

   Hakim MK juga Manusia MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media 
Group. KENEGARAWAN hakim konstitusi sedang diuji. Apakah Mahkamah Konstitusi 
mampu menghadirkan keadilan substantif atau sekadar mahkamah kalkulator dalam 
penyelesaian sengketa Pilkada 2020. Sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa 
pilkada dimulai pada 26 Januari. Sebanyak sembilan hakim konstitusi berjibaku 
menyelesaikan 135 perkara hingga pengucapan putusan paling lambat pada 24 
Maret. Hakim konstitusi pada dasarnya ialah orang-orang terpilih yang memenuhi 
syarat memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan 
negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Meski mereka negarawan, 
publik mestinya tetap mengawasi pelaksanaan persidangan sengketa pilkada. 
Diawasi karena hakim juga manusia biasa yang bisa berbuat salah. Praktik abusif 
yang pernah diperagakan Akil Mochtar (2013) dan Patrialis Akbar (2017) mestinya 
menyadarkan publik bahwa MK bukan institusi yang memiliki kekebalan 
memperdagangkan perkara. Institusi itu juga diduga memperdagangkan pengaruh 
sebagaimana terlihat dari pelanggaran etik yang dialami Arief Hidayat (Putusan 
Dewan Etik 11 Januari 2018). Selain itu, perkara di MK juga sempat diwarnai 
kehadiran saksi palsu dalam sengketa pilkada Kotawaringin Barat pada 2010. 
Pengacara Bambang Widjojanto yang disebut-sebut terkait dengan kasus itu sempat 
dijadikan tersangka. Namun, kasus itu tak berlanjut karena jaksa agung 
melakukan deponering atau menyampingkan perkara. Kita berharap, sangat 
berharap, kenegarawan hakim MK menjadi kunci keadilan penyelesaian sengketa 
pilkada. Itu karena gugatan sengketa pilkada kali ini tidak semata berdasarkan 
selisih suara antara 0,5% dan 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 
tentang Pilkada. Kali ini, ketentuan Pasal 158 itu tidak lagi sebagai penentu 
utama penyelesaian perkara. Syarat selisih suara akan diputus terakhir setelah 
selisih suara itu diperiksa kebenarannya. Dari 135 perkara hanya 25 permohonan 
memenuhi ambang batas yang diatur Pasal 158 tersebut. Pada umumnya gugatan 
pilkada ke MK terkait dengan mobilisasi aparat birokrasi pemerintahan, 
keberpihakan dan kelalaian penyelenggara pilkada terkait dengan syarat calon 
kepala daerah, dan pelanggaran politik uang. Istilah umumnya pelanggaran 
sistematis, terstruktur, dan masif. Ambil contoh perkara Nomor 
50/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan paslon nomor urut 2 Maria Geong dan 
Silverius Sukur di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada sidang 
pemeriksaan pendahuluan 26 Januari, kuasa hukum pemohon, Eleonarius Dawa, 
mendalilkan adanya pelanggaran TSM, baik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Manggarai Barat (termohon) maupun yang dilakukan paslon nomor urut 3 
Edistasius Endi dan Yulianus Weng. Menurut pemohon, berbagai pelanggaran 
tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai proses penetapan 
calon bupati dan wakil bupati, proses kampanye dan masa tenang, saat 
pencoblosan, hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat 
kabupaten. Tuduhan-tuduhan itu baru bisa dijawab termohon, pihak terkait, dan 
Bawaslu dalam sidang lanjutan pada 1 Februari. Perkara pilkada di MK hakikatnya 
adu bukti, bukan adu tuduhan. Karena itu, tuduhan-tuduhan yang disampaikan 
harus didukung dengan bukti-bukti yang valid. Kalau tanpa bukti, sia-sia saja 
mencari keadilan ke MK, hanya buang-buang uang. Saya pernah berdiskusi dengan 
seorang kepala daerah yang kalah dalam pilkada kemudian mengadu nasib ke MK. 
Setelah buntung di MK, ia cari untung ke PTUN sampai Mahkamah Agung. Meski 
menang di MA, putusannya tidak bisa dieksekusi. Padahal orang itu sudah keluar 
uang banyak dalam pilkada, keluar uang juga untuk membayar pengacara di MK 
maupun MA. Semua harta digadai, yang sisa hanya penyesalan amat mendalam. MK 
sudah berpengalaman menangani sengketa pilkada. Sejak berdiri 2003 hingga 2020, 
MK sudah memutuskan 982 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. 
Dalam lima tahun terakhir, perkara yang dikabulkan MK bisa dihitung dengan jari 
tangan. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Dari 
269 daerah yang mengikuti pilkada saat itu, 152 daerah bermuara ke MK dan hanya 
3 perkara yang dikabulkan. Pilkada 2017 diikuti 101 daerah, cuma ada 60 perkara 
di MK dan 2 perkara yang dikabulkan MK. Begitu juga dengan Pilkada 2018 di 171 
daerah. Dari 72 perkara, MK mengabulkan 2 perkara. Dengan demikian, dari 284 
perkara selama pilkada serentak digelar mulai 2005, hanya 7 perkara yang 
dikabulkan MK. Sengketa pilkada di MK bukan semata-mata mencari keadilan untuk 
berkuasa, melainkan melalui kekuasaan itu mengabdikan diri kepada rakyat. 
Harapan itu jauh panggang dari api, pilkada hanya ajang mencari kekuasaan untuk 
kepentingan diri sendiri dan kelompok, sedangkan rakyat tetap saja berkubang 
dalam lumpur kemiskinan.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2053-hakim-mk-juga-manusia





-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20210128162811.47d357e24fd4ee85d5a91591%40upcmail.nl.

Reply via email to