--
j.gedearka <[email protected]>
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2053-hakim-mk-juga-manusia
Kamis 28 Januari 2021, 05:00 WIB
Hakim MK juga Manusia
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial
Hakim MK juga Manusia MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media
Group. KENEGARAWAN hakim konstitusi sedang diuji. Apakah Mahkamah Konstitusi
mampu menghadirkan keadilan substantif atau sekadar mahkamah kalkulator dalam
penyelesaian sengketa Pilkada 2020. Sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa
pilkada dimulai pada 26 Januari. Sebanyak sembilan hakim konstitusi berjibaku
menyelesaikan 135 perkara hingga pengucapan putusan paling lambat pada 24
Maret. Hakim konstitusi pada dasarnya ialah orang-orang terpilih yang memenuhi
syarat memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan
negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Meski mereka negarawan,
publik mestinya tetap mengawasi pelaksanaan persidangan sengketa pilkada.
Diawasi karena hakim juga manusia biasa yang bisa berbuat salah. Praktik abusif
yang pernah diperagakan Akil Mochtar (2013) dan Patrialis Akbar (2017) mestinya
menyadarkan publik bahwa MK bukan institusi yang memiliki kekebalan
memperdagangkan perkara. Institusi itu juga diduga memperdagangkan pengaruh
sebagaimana terlihat dari pelanggaran etik yang dialami Arief Hidayat (Putusan
Dewan Etik 11 Januari 2018). Selain itu, perkara di MK juga sempat diwarnai
kehadiran saksi palsu dalam sengketa pilkada Kotawaringin Barat pada 2010.
Pengacara Bambang Widjojanto yang disebut-sebut terkait dengan kasus itu sempat
dijadikan tersangka. Namun, kasus itu tak berlanjut karena jaksa agung
melakukan deponering atau menyampingkan perkara. Kita berharap, sangat
berharap, kenegarawan hakim MK menjadi kunci keadilan penyelesaian sengketa
pilkada. Itu karena gugatan sengketa pilkada kali ini tidak semata berdasarkan
selisih suara antara 0,5% dan 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016
tentang Pilkada. Kali ini, ketentuan Pasal 158 itu tidak lagi sebagai penentu
utama penyelesaian perkara. Syarat selisih suara akan diputus terakhir setelah
selisih suara itu diperiksa kebenarannya. Dari 135 perkara hanya 25 permohonan
memenuhi ambang batas yang diatur Pasal 158 tersebut. Pada umumnya gugatan
pilkada ke MK terkait dengan mobilisasi aparat birokrasi pemerintahan,
keberpihakan dan kelalaian penyelenggara pilkada terkait dengan syarat calon
kepala daerah, dan pelanggaran politik uang. Istilah umumnya pelanggaran
sistematis, terstruktur, dan masif. Ambil contoh perkara Nomor
50/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan paslon nomor urut 2 Maria Geong dan
Silverius Sukur di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada sidang
pemeriksaan pendahuluan 26 Januari, kuasa hukum pemohon, Eleonarius Dawa,
mendalilkan adanya pelanggaran TSM, baik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat (termohon) maupun yang dilakukan paslon nomor urut 3
Edistasius Endi dan Yulianus Weng. Menurut pemohon, berbagai pelanggaran
tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai proses penetapan
calon bupati dan wakil bupati, proses kampanye dan masa tenang, saat
pencoblosan, hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat
kabupaten. Tuduhan-tuduhan itu baru bisa dijawab termohon, pihak terkait, dan
Bawaslu dalam sidang lanjutan pada 1 Februari. Perkara pilkada di MK hakikatnya
adu bukti, bukan adu tuduhan. Karena itu, tuduhan-tuduhan yang disampaikan
harus didukung dengan bukti-bukti yang valid. Kalau tanpa bukti, sia-sia saja
mencari keadilan ke MK, hanya buang-buang uang. Saya pernah berdiskusi dengan
seorang kepala daerah yang kalah dalam pilkada kemudian mengadu nasib ke MK.
Setelah buntung di MK, ia cari untung ke PTUN sampai Mahkamah Agung. Meski
menang di MA, putusannya tidak bisa dieksekusi. Padahal orang itu sudah keluar
uang banyak dalam pilkada, keluar uang juga untuk membayar pengacara di MK
maupun MA. Semua harta digadai, yang sisa hanya penyesalan amat mendalam. MK
sudah berpengalaman menangani sengketa pilkada. Sejak berdiri 2003 hingga 2020,
MK sudah memutuskan 982 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Dalam lima tahun terakhir, perkara yang dikabulkan MK bisa dihitung dengan jari
tangan. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Dari
269 daerah yang mengikuti pilkada saat itu, 152 daerah bermuara ke MK dan hanya
3 perkara yang dikabulkan. Pilkada 2017 diikuti 101 daerah, cuma ada 60 perkara
di MK dan 2 perkara yang dikabulkan MK. Begitu juga dengan Pilkada 2018 di 171
daerah. Dari 72 perkara, MK mengabulkan 2 perkara. Dengan demikian, dari 284
perkara selama pilkada serentak digelar mulai 2005, hanya 7 perkara yang
dikabulkan MK. Sengketa pilkada di MK bukan semata-mata mencari keadilan untuk
berkuasa, melainkan melalui kekuasaan itu mengabdikan diri kepada rakyat.
Harapan itu jauh panggang dari api, pilkada hanya ajang mencari kekuasaan untuk
kepentingan diri sendiri dan kelompok, sedangkan rakyat tetap saja berkubang
dalam lumpur kemiskinan.
Sumber:
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2053-hakim-mk-juga-manusia
--
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20210128162811.47d357e24fd4ee85d5a91591%40upcmail.nl.