https://www.sinarharapan.co/hukum/read/31205/kpk_mulai_telusuri_pencucian_uang_di_kasus_edhy_prabowo



Jumat , 29 Januari 2021 | 12:37

JAKARTA - KPK mulai menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
dalam kasus suap ekspor benih lobster atau benur mantan Menteri Kelautan
dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. KPK tidak menutup kemungkinan menjerat
Edhy Prabowo dengan pasal TPPU.

"Tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan tindak pidana lain dalam hal
ini TPPU sepanjang berdasarkan fakta yang ada dapat disimpulkan adanya
bukti permulaan yang cukup," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada
wartawan, Jumat (29/1/2021).

"Pada prinsipnya TPPU akan diterapkan apabila memang ada bukti permulaan
yang cukup dugaan terjadi perubahan bentuk dari hasil tindak pidana korupsi
kepada aset-aset bernilai ekonomis seperti properti, kendaraan, surat
berharga dll," katanya.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa banyak saksi. Terkini, penyidik
memeriksa saksi bernama Makmun Saleh.

"Didalami juga terkait pengetahuan saksi mengenai dugaan sumber uang untuk
pembelian tanah tersebut dari para ekspoktir benur yang mendapatkan
persetujuan izin ekspor dari Tim khusus yang dibentuk oleh tersangka EP,"
ia menambahkan.

Pemeriksaan terhadap Makmun Saleh dilakukan pada Kamis (28/1) kemarin.
Penyidik KPK juga sebetulnya memanggil dua saksi lain yakni Yanni Kainama
(karyawan swasta) dan Viza Irfa Islami (wiraswasta). Namun keduanya tidak
hadir tanpa konfirmasi.

"KPK kembali mengingatkan kepada siapa pun yang dipanggil sebagai saksi
untuk bersikap kooperatif memenuhi kewajiban hukum tersebut," ucap Ali
seperti dilansir* detik.com <http://detik.com>*.



Dari pemeriksaan Makmun Saleh, terungkap bahwa ada dugaan Edhy Prabowo
membeli tanah dari hasil suap ekspor benur. Makmun Saleh diperiksa untuk
tersangka Edhy Prabowo."Didalami pengetahuannya terkait adanya dugaan
transaksi pembelian tanah oleh tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Ali.

Total ada tujuh tersangka yang ditetapkan KPK, termasuk Edhy Prabowo. Enam
orang lainnya adalah Safri sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andreau
Pribadi Misanta sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Siswadi sebagai
pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Edhy
Prabowo, Amiril Mukminin sebagai sekretaris pribadi Edhy Prabowo, serta
seorang bernama Suharjito sebagai Direktur PT DPP. Dari keseluruhan nama
itu, hanya Suharjito yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap,
sisanya disebut KPK sebagai penerima suap.

Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga
memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua
stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy Prabowo diduga mengatur
agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut
Rp 1.800 per ekor.

KPK menduga suap untuk Edhy Prabowo ditampung dalam rekening anak buahnya.
Salah satu penggunaan uang suap yang diungkap KPK adalah ketika Edhy
Prabowo berbelanja barang mewah di Amerika Serikat (AS), seperti jam tangan
Rolex, tas LV, dan baju Old Navy.(*)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2BnXUm8Zk20X_g4GtrAidRpDzfvk%3D1QqgzmGsg%3DM_NaLA%40mail.gmail.com.

Reply via email to