justru keberhasilan intelijen, karena bisa menghentikan sebelum gerombolan petualang jahat itu bergerak
On Fri, Jul 30, 2021 at 8:09 AM Chan CT <[email protected]> wrote: > Jokowi End Game, Kegagalan Intelijen? > *A72 * <https://www.pinterpolitik.com/author/a72>*- Thursday, July 29, > 2021 15:40* > > https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-end-game-kegagalan-intelijen > *Kepala BIN Budi Gunawan (Foto: SINDOnews)* > > *7 min read* > > *Seruan unjuk rasa bertajuk “Jokowi End Game” beredar luas di media > sosial. Massa direncanakan akan melakukan long march menuju titik pusat > Istana Negara pada Sabtu, 24 Juli. Sebanyak 3.385 personel gabungan > disiagakan untuk mengamankan aksi, namun hingga Sabtu malam aksi unjuk rasa > tersebut tidak terjadi. Apakah intelijen gagal membaca situasi?* > ------------------------------ > > *PinterPolitik.com <https://www.pinterpolitik.com/a>* > > Pekan lalu publik diramaikan dengan seruan unjuk rasa bertajuk “Jokowi End > Game” yang beredar luas di media sosial (medsos). > > Tidak main-main, dalam poster yang beredar masa aksi merencanakan *long > march* dengan jumlah masa besar dari berbagai titik di ibu kota hingga > menuju titik pusat Istana Negara pada Sabtu, 24 Juli. > > Salah satu poin aspirasi dalam demonstrasi ini adalah untuk menolak > pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang > ditetapkan pemerintah. > > Ribuan personel keamanan gabungan disiagakan. Beberapa titik jalan di ibu > kota ditutup dengan kawat berduri dan beton pembatas, berbagai jenis > kendaraan taktis seperti Barracuda, Water Cannon hingga mobil pengurai > massa disiagakan. > > Namun hingga Sabtu malam aksi unjuk rasa tersebut tidak terjadi. Beberapa > pihak termasuk anggota DPR Fadli Zon ikut menyoroti hal ini. Ia menilai > intelijen salah dalam membaca situasi ini. > > Fadli mengaku heran dengan peristiwa ini bagaimana bisa petugas keamanan > telah “heboh” menyiapkan skenario pengamanan demonstrasi besar, namun > nyatanya sama sekali tidak ada demo di Jakarta. > > Publik ramai mempertanyakan, di mana peran Badan Intelijen Negara (BIN) > sebagai lembaga yang seharusnya mendeteksi masalah tersebut? > > > *Mengenal Aksi “Jokowi End Game”* > > Sebelum menganalisis lebih jauh terkait peran intelijen dalam polemik ini, > terlebih dahulu kita mengenal apa itu aksi “Jokowi End Game” yang sempat > viral di media sosial pekan lalu. > > Terkait hal ini beberapa pihak mengaitkan aksi demonstrasi “Jokowi End > Game” dengan Blok Politik Pelajar. > > *Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Kena Prank? > <https://www.pinterpolitik.com/celoteh/pemerintahan-jokowi-kena-prank>* > > Akan tetapi, berdasarkan rilis terbaru yang diberikan Blok Politik > Pelajar, Blok Politik Pelajar menyatakan tidak pernah ikut dalam aksi > “Jokowi End Game” ataupun menggalang dukungan untuk demonstrasi. Mereka > menyebut aksinya hanyalah “konvoi”. > > Namun dari beberapa akun media sosial yang ditemukan, kita sedikit banyak > dapat menganalisis gerakan ini. > > Aksi “Jokowi End Game” sendiri diklaim adalah suatu bentuk gerakan > perlawanan tanpa pemimpin, gerakan ini mengandalkan media sosial untuk > melakukan propaganda. Sebuah aplikasi *voice chat* bernama Discord > disinyalir menjadi sentral informasi gerakan ini. > > Discord sendiri dianggap efektif untuk melakukan propaganda dan pertukaran > informasi khususnya untuk pelajar dan mahasiswa. Selain itu aplikasi ini > awalnya juga dianggap aman dari pembajakan dan pengintaian intelijen. > > Gerakan ini mengusung konsep *Be Water* yang artinya dalam perjalanannya > akan selalu bersifat cair dan dinamis. Hal ini berimbas pada bentuk gerakan > yang diklaim akan selalu berkembang menyesuaikan kondisi. > > Menarik di sini adalah gerakan ini sejak awal menggunakan media sosial > sebagai alat dan sarana propaganda utamanya. > > Jika dianalisis, penggunaan medsos sebagai alat utama dalam manajemen aksi > akan memberikan dampak dua mata uang. > > Terkait hal ini Ollie Ward dalam tulisannya di The Asean Times memaparkan > bahwa meski internet dan media sosial kerap digunakan para mahasiswa untuk > meningkatkan kesadaran publik tentang masalah yang tengah diperjuangkan, > namun di saat yang sama internet juga dapat menjadi jebakan bagi aksi-aksi > mahasiswa. > > Kembali ke dalam konteks aksi “Jokowi End Game” kemarin, benarkah > Intelijen telah salah membaca situasi? > > > *Perang Asimetris* > > Di luar konteks aksi “Jokowi End Game”, dalam kasus ini perhatian publik > juga tertuju pada isu-isu terkait intelijen. > > Banyak kritik yang datang terhadap Badan Intelijen Negara (BIN) yang > dinilai gagal membaca situasi saat ini. BIN sebagai lembaga yang memegang > fungsi intelijen seharusnya bisa membaca, mendeteksi dan memberikan > informasi terkait. > > Senada dengan Fadli Zon, pengamat politik Rocky Gerung memberi sinyal > bahwa Indonesia sedang dalam bahaya intelijen asing lantaran telah > menunjukkan kelemahannya sendiri. > > Kelemahan yang dimaksud yakni berkaitan dengan kepanikan pemerintah dalam > menanggapi wacana aksi “Jokowi End Game” yang akhirnya nihil. > > Menurut Rocky, respons panik pemerintah yang mana langsung mengerahkan > aparat untuk berjaga karena khawatir ada massa yang bergerak menuju Istana > malah berbalik menunjukkan kelemahan intelijen Indonesia. Dikhawatirkan > intelijen asing telah mengetahui kelemahan Indonesia melalui persoalan > tersebut. > > Dalam era modern ini, BIN memang mempunyai tugas yang lebih besar. > Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi juga membuat meningkatnya > berbagai risiko dan tantangan di dunia intelijen. > > Pengamat intelijen Susaningtyas Nefo memaparkan, dengan perkembangan > teknologi tersebut intelijen tidak hanya bertugas untuk mendeteksi dan > mencegah perang konvensional saja, tapi juga dihadapkan pada satu *grey > area,* yaitu *asymmetric warfare*. > > *Baca Juga: Kejar Vaksin, Mengapa Harus BIN? > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/kejar-vaksin-mengapa-harus-bin>* > > Dalam buku berjudul *Asymmetric Warfare: A State vs Non State Conflict* yang > diterbitkan oleh Institute for Defence Studies Analyses, dijelaskan bahwa > karakter sebuah perang mulai berubah. Bentuk perang yang awalnya lebih > kepada perang dengan kontak senjata langsung dengan kekuatan militer, kini > semakin bergeser menuju *asymmetric warfare*. > > Dalam penjabaran lebih lajut, *asymmetric warfare* atau perang asimetris > ini terbagi menjadi empat jenis perang, di antaranya *information and > communication technology* (ICT) *war*, *trade war*, *biological war*, dan > *currency > war*. > > Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Bernard L. Sondakh memaparkan > bahwa untuk saat ini ancaman perang asimetris telah ada di Indonesia, > bahkan digunakan oleh beberapa kelompok, di antaranya yang berseberangan > dengan pemerintah sebagai sarana memecah belah Indonesia. > > Ditambahkan dalam konteks Indonesia, salah satu senjata utama dari perang > asimetris adalah penggunaan *information communication technology *(ICT) > *.* Hal inilah yang lazim disebut “*ICT war*”. > > Terkait hal ini, Andrew Mack dalam buku *Why Big Nations Lose Small Wars: > The Politics of Asymmetric Conflic* menggambarkan, dengan menggunakan > ICT, suatu kelompok kecil dapat mengalahkan negara besar dengan kekuatan > militer yang mumpuni. > > Dalam konteks Indonesia yang mempunyai 170 juta pengguna media sosial > aktif, jelas ancaman ICT *war* ini sangat berbahaya. > > > *Perbedaan Metode Perekrutan* > > Kembali ke dalam konteks BIN. Beberapa pihak menilai intelijen Indonesia > saat ini sedang mengalami penurunan kualitas dibanding dengan zaman Orde > Baru (Orba). Dua sisi yang menjadi indikator di sini adalah dari segi > perekrutan dan pendidikan. > > Pada masa Orde Baru, pola perekrutan intelijen saat itu dinilai jauh lebih > baik. Prosesnya dilakukan secara diam-diam dengan menyebar agen ke berbagai > institusi seperti kampus. > > Saat ini perekrutan intelijen justru semakin terbuka lewat tes CPNS. Hal > ini patut dipertanyakan apakah metode perekrutan dengan menggunakan tes > yang cenderung *general* seperti itu dapat memberikan kualifikasi > maksimal bagi seorang agen intelijen. > > > Terkait hal ini pengamat keamanan dan pertahanan dari Institute for > Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, memaparkan bahwa > permasalahan ada pada kebijakan pemerintah yang mengatur penerapan pola > rekrutmen CPNS BIN yang kurang lebih serupa dengan Kementerian dan lembaga > lainnya. > > Ini menyebabkan banyak berkurangnya kesempatan BIN mendapatkan > talenta-talenta yang lebih berkualitas dan memenuhi kelayakan untuk > direkrut sebagai agen pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) maupun > sebagai analis yang terampil dan cakap. > > Selain pola rekrutmen BIN yang saat ini relatif berbeda dengan di masa > lalu (Orba), Fahmi menambahkan setidaknya ada dua hal lain yang > mempengaruhi kualitas SDM dan produk intelijen BIN saat ini. > > *Pertama*, hadirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang > mengkhususkan diri mencetak SDM PNS terampil di bidang intelijen dengan > model pendidikan berasrama selama kurang lebih empat tahun bagi para > lulusan SMA yang lolos seleksi. > > Menurut Fahmi, ini jelas mengurangi kesempatan BIN mendapatkan talenta > andal dengan bekal keahlian dan keilmuan memadai dari berbagai bidang, yang > sebelumnya banyak direkrut dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki > reputasi. > > *Kedua*, adanya perubahan komposisi dalam tata kelola karier dan jabatan > SDM di BIN. Fahmi mencontohkan, pada masa lalu beragam jabatan dan fungsi > di lingkungan BIN ini diatur proporsional dengan persentase 80 persen > adalah sipil. > > *Baca Juga: Pandemi, Kegagalan Budi Gunawan? > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/pandemi-kegagalan-budi-gunawan>* > > Dalam hal ini mayoritas PNS organik/internal BIN ditambah > perbantuan/dipekerjakan dari kementerian/lembaga lain yang terkait seperti > Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kementerian Keuangan dll sesuai kebutuhan. > > Kemudian sisanya 20 persen berasal dari TNI dan Polri yang sifatnya juga > perbantuan untuk memenuhi kebutuhan struktural dan di bawah kendali operasi > (BKO) untuk kebutuhan operasional (Satgas-satgas, dll). > > Akan tetapi pada saat ini persentasenya berubah, saat ini komposisi BIN > diisi oleh minimal 40 persen sipil, ditambah 40 persen TNI dan 20 persen > Polri yang sifatnya dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan BIN dan > sewaktu-waktu bisa ditarik oleh lembaga induknya. > > Menurut Fahmi, kondisi ini tentu saja kurang menguntungkan, baik bagi para > personel yang sejak awal dengan sungguh-sungguh meniti kariernya di BIN, > maupun bagi harapan kita untuk melihat lembaga ini sepenuhnya diisi oleh > talenta-talenta dan sumber daya andal dan mumpuni di bidang intelijen. > > *Well*, terlepas dari perdebatan tengah terjadi penurunan kualitas agen > intelijen, kasus demonstrasi “Jokowi End Game” dapat menjadi pembelajaran > tersendiri terkait mitigasi isu. > > Jika benar ada kesalahan dalam membaca situasi saat itu, semoga ini menjadi > *wake up call* bagi intelijen kita dan berbagai pihak terkait. (A72) > > -- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/98F615B755B14A219C54D266682D13F3%40A10Live > <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/98F615B755B14A219C54D266682D13F3%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAEaUOgvi2kB7wnHB50zX5%2B0_vLp-W%2BOhPBOkKe62v2p1890LbQ%40mail.gmail.com.
