Kemenlu: Tiongkok Menentang AS Menodai Keagamaan Tiongkok 2021-11-19 12:24:24
Baru-baru ini AS mengumumkan akan menggolongkan beberapa negara termasuk Tiongkok sebagai sasaran keprihatinan spesifik perihal kebebasan beragama. Menanggapi hal itu, jubir Kemenlu Tiongkok Zhao Lijian hari Kamis kemarin (18/11) menyatakan, Tiongkok dengan tegas menentang AS yang semena-mena mengecam dan menodai kebebasan beragama di Tiongkok. Dikabarkan, Menlu AS Antony Blinken Rabu lalu (17/11) dalam pernyataannya menyatakan akan memasukkan Rusia, Tiongkok dan 8 negara yang lain sebagai sasaran keprihatinan spesifik soal kebebasan beragama. Zhao Lijian mengatakan, pemerintah Tiongkok selalu melindungi kebebasan berkeyakinan agama berdasarkan hukum. Di Tiongkok tercatat sebanyak 200 juta orang yang menganut berbagai agama, termasuk 380 ribu orang agamawan dan sekitar 5.500 grup keagamaan, tempat ibadah yang resmi terdaftar mencapai lebih dari 140 ribu buah. Rakyat berbagai etnis Tiongkok mempunyai sepenuhnya kebebasan beragama. Zhao Lijian menunjukkan, fakta lebih kuat daripada retorik apa pun. Biarpun diulangi seribu satu kali, kebohongan tetaplah kebohongan. Aliran pikiran ekstrem termasuk Islamofobia yang bangkit di AS telah mengakibatkan banyak tragedi. AS tidak mawas diri malah mengabaikan kenyataan, berkali-kali mengintervensi urusan intern negara lain dengan masalah keagamaan. Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh AS adalah tepat memandang masalah dalam negeri, menghargai kenyataan, mengesampingkan prasangka, menghentikan taktiknya yang mengintervensi dan menodai negara lain dengan masalah agama. Menghadapi laporan terkait Tiongkok yang dikeluarkan Komisi Pemeriksaan Ekonomi dan Keamanan Tiongkok-AS (US China Economic and Security Review Commission), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menyatakan, laporan ini penuh dengan informasi palsu dan fitnahan berniat jahat, sebenarnya mencerminkan kehampaan pengetahuan dan prasangka lembaga ini terhadap Tiongkok dalam waktu panjang. Zhao Lijian mengatakan, komisi tersebut tiap tahun membuat sebuah laporan terkait Tiongkok, mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, merusak hubungan Tiongkok-AS, isinya dipenuhi informasi palsu dan fitnahan, sebenarnya mencerminkan ketidaktahuan dan prasangka mereka terhadap Tiongkok. Lembaga terkait AS harus mengesampingkan pikiran perang dingin dan zero sum game, bertindak sesuai tren zaman dan harapan rakyat berbagai negara di dunia, banyak berbuat hal-hal yang mendorong saling percaya dan kerja sama antara Tiongkok dan AS. Kemenlu: Apa Yang Disebut UU Relasi Taiwan Adalah Ilegal 2021-11-19 12:25:27 Menanggapi perkataan pejabat AS yang bersangkutan dengan Taiwan, jubir Kemenlu Tiongkok menunjukkan, apa yang disebut Undang-Undang Relasi Taiwan (TRA) yang dikeluarkan AS dengan serius melanggar Prinsip Satu Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS. Hakikatnya ialah menempatkan hukum domestik AS di atas kewajiban internasional, hal ini adalah ilegal dan tidak sah. Dikabarkan, Penasihat Komite Keamanan Nasional AS untuk keamanan internet merangkap Deputi Asisten Presiden untuk Urusan Keamanan Negara Anne Neuberger yang sedang berkunjung di Jepang Rabu lalu (17/11) mengatakan, menurut UU Relasi Taiwan yang sedang diberlakukan AS, pemerintah AS akan menyediakan bantuan kepada pertahanan Taiwan termasuk keamanan siber. Pagi ini, Zhao Lijian menyatakan, pada masalah Taiwan, yang harus ditaati AS adalah prinsip Satu Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, bukannya hal-hal yang dibuat secara sepihak oleh AS. Yang benar-benar merusak hubungan kedua tepi selat adalah kekuatan separatis Taiwan dan intervensi dari luar. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/9DA67AC3E4B74C3A800DCEEBDCA37CB7%40A10Live.
