Jokowi dan Mimpi Konglomerat ‘Baru’A43 - Wednesday, December 22, 2021 18:00
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-dan-mimpi-konglomerat-baru
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara dalam acara Gerakan Akselerasi Generasi 
Digital di Jakarta pada 15 Desember 2021. (Foto: Biro Pers Setpres)
7 min read

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa pemerintah akan meluncurkan 
program pendanaan yang bernama Merah Putih Fund untuk mendukung para soonicorns 
– perusahaan-perusahaan berbasis informasi dan teknologi yang tengah menuju 
status unicorn. Mungkinkah kebijakan ini bertujuan untuk membangun konglomerasi 
big tech bagaikan Google dan Facebook di Amerika Serikat (AS)?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

  “We all have to live in the world Big Tech has created around us” – Josh 
Hawley, politikus asal Amerika Serikat (AS)

Bagi mereka yang menggemari komik, kartun, seri, dan film pahlawan super, nama 
Batman pastilah sudah tidak asing lagi. Pahlawan vigilante yang namanya secara 
harfiah berarti “manusia kelelawar” tersebut merupakan tokoh komik DC yang 
dikenal jago bela diri – dengan dukungan teknologi dan senjata super canggih.

Bagaikan pendekar, Batman menangkap dan menghabisi lawan-lawannya di tengah 
gelapnya jalanan Kota Gotham – mulai dari Joker, Two-Face, hingga Scarecrow. 
Tidak jarang, Batman juga dibantu oleh rekan-rekannya seperti Komisioner Gordon 
dan Robin.

Meski pada akhirnya Batman selalu berhasil menangkap musuhnya, apalah arti 
seorang pahlawan bila kita tidak mengetahui cerita latar belakang atau 
backstory dari tokoh komik ini? Lagipula, setiap orang pasti punya cerita masa 
lalu yang turut membentuk dirinya di masa kini dan masa mendatang.

Hal ini juga berlaku bagi Batman yang bukan lain adalah seorang pria kaya yang 
bernama Bruce Wayne. Kekayaan Wayne pun menjadi salah satu alasan mengapa 
Batman bisa memiliki teknologi-teknologi canggih untuk mendukung operasinya 
dalam memberantas kejahatan di Gotham.

Menariknya, kekayaan Wayne ini tidak serta merta hanya karena harta warisan 
yang didapatkan dari orang tuanya, melainkan juga sebuah perusahaan 
konglomerasi yang dimilikinya – bernama Wayne Enterprises. Sektor bisnis yang 
digeluti perusahaan ini pun bermacam-macam – mulai dari keamanan, penelitian 
dan pengembangan (litbang), penerbangan, kesehatan, elektronik, ekspedisi, 
hingga hiburan.

Di dunia nyata, konglomerat juga bukanlah hal yang aneh. Faktanya, Indonesia 
pun memiliki sejumlah konglomerat yang memang bergerak di banyak sektor bisnis 
– mulai dari Salim Group, Sinar Mas, MNC Group, hingga Bakrie Group.  

Namun, tampaknya, masa konglomerat juga memasuki zaman baru dengan kemunculan 
spesies konglomerat yang baru, yakni konglomerat digital. Istilah satu ini 
digunakan untuk menjelaskan perusahaan-perusahaan berbasis informasi dan 
teknologi yang beroperasi di banyak sektor bisnis.

Baca Juga: Melihat Sudhamek, Konglomerat Dewan BRIN

 
Contoh-contohnya pun mulai mudah ditemui di mana-mana. Di Amerika Serikat (AS), 
istilah konglomerat digital seperti ini kerap merujuk pada Google, Facebook, 
Microsoft, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang kerap dijuluki sebagai the 
big techs.

Bila negara-negara lain seperti AS bisa memiliki konglomerasi demikian, lantas, 
bagaimana dengan konglomerat-konglomerat digital Indonesia? Mungkinkah 
Indonesia memiliki konglomerasi di industri teknologi dan informasi?



Konglomerat ala Jepang dan Korsel
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala menghadiri Musyawarah Nasional XVI Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada September 2019 lalu pernah mengatakan 
bahwa Indonesia membutuhkan konglomerat-konglomerat baru dari para pengusaha 
muda.

Konteks keinginan Jokowi untuk membangun konglomerat-konglomerat baru di 
Indonesia ini menjadi semakin menarik dengan adanya keinginan pemerintah untuk 
memperkuat perusahaan-perusahaan baru (start-up) di bidang TI – sejalan dengan 
visi ekonomi digital ala pemerintahan Jokowi. 

Guna mewujudkan ini, pemerintah juga meluncurkan program yang disebut sebagai 
Merah Putih Fund – sebuah program pendanaan dengan nilai sekitar sekitar USD300 
juta (kurang lebih Rp4,26 triliun untuk kurs Rp14.200) yang diperuntukkan bagi 
start-up yang dinilai bakal menjadi unicorn. Unicorn sendiri adalah istilah 
yang digunakan untuk menyebut perusahaan start-up yang memiliki valuasi nilai 
hingga USD1 miliar. 

Program ini pun memunculkan asumsi bahwa pemerintahan Jokowi tengah membangun 
konglomerat-konglomerat baru. Bahkan, asumsi ini ditanggapi oleh Menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan menyangkal akan adanya keinginan 
itu. 

Meski begitu, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana konglomerat sebenarnya 
memiliki kaitan yang erat dengan dunia politik dan pemerintahan. Hubungan 
politik dan bisnis konglomerat seperti ini bisa diamati dari dua negara yang 
dinilai berhasil membangun konglomerat-konglomerat besar di tingkat global, 
yakni Jepang dan Korea Selatan (Korsel).



Baca Juga: Cara Jokowi Cari Konglomerat Baru?


Mengacu pada penjelasan David Murillo dan Yun-dal Sung dalam tulisan mereka 
yang berjudul Understanding Korean Capitalism, Jepang dan Korsel membangun 
kelompok-kelompok pebisnis konglomerat yang masing-masing dijuluki sebagai 
keiretsu (dulunya zaibatsu) dan chaebol.

Kelompok-kelompok konglomerat ini dikontrol oleh keluarga-keluarga tertentu dan 
memiliki kedekatan tertentu dengan pemerintah – misal dengan mendapatkan 
kemudahan pendanaan dan regulasi. Hingga kini, setelah bertahun-tahun, 
kelompok-kelompok bisnis konglomerat – seperti Samsung – telah menjadi 
perusahaan yang melakukan diversifikasi ke banyak bidang, termasuk TI.

Kelompok-kelompok konglomerat ini pun memainkan peran penting dalam pembangunan 
nasional. Di Korsel, kala pemerintahan Park Chung-hee, para chaebol mendapatkan 
posisi yang menguntungkan dalam produksi hingga distribusi komoditas pokok.

Bila berkaca pada para konglomerat di negara-negara ini, bagaimana dengan 
konglomerat di Indonesia? Lantas, mampukah Indonesia melahirkan konglomerat 
spesies baru, yakni konglomerat digital?



Mimpi Konglomerat Indonesia
Upaya untuk mengembangkan konglomerat-konglemerat seperti keiretsu dan chaebol 
di Indonesia sebenarnya sudah lama dilakukan sejak presiden-presiden sebelumnya 
– seperti pada era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Sejumlah konglomerat di 
masa-masa itu pun masih berdiri hingga kini – seperti Salim Group dan Sinar Mas 
Group.

Kaitan bisnis konglomerat dan politik pada era pasca-kemerdekaan mungkin bisa 
dilihat dengan kemunculan kelompok-kelompok bisnis yang dijalankan oleh the Big 
Four – seperti Agus Moechsin Dasaad, Djamaludi, Birokorpi, dan Intraport. 

Pada tahun 1950-an, mengacu pada tulisan J. Thomas Lindblad yang berjudul The 
Importance of Indonesianisasi during the Transition from the 1930s to the 
1960s, Soekarno meluncurkan Program Benteng guna mendukung pengusaha-pengusaha 
pribumi untuk menyaingi perusahaan-perusahan Belanda. Para pengusaha pribumi 
ini mendapatkan lisensi impor pada komoditas tertentu. 

Tidak hanya Soekarno, upaya untuk membangun konglemerat juga dilakukan pada era 
pemerintahan Soeharto. Michael T. Rock dalam tulisannya yang berjudul The 
Politics of Development Policy and Development Policy Reform in New Order 
Indonesia menjelaskan bahwa, berbeda dengan Soekarno, Soeharto memilih untuk 
mendukung pengusaha-pengusaha Tionghoa – seperti Soedono Salim alias Liem Sioe 
Liong (Salim Group), William Soeryadjaya (Astra), Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas 
Group), dan sebagainya.

Baca Juga: Pidato Jokowi, Jurus Loncat Katak


  
Uniknya, setelah berhasil membangun konglomerat-konglomerat Tionghoa, 
pemerintahan Soeharto juga mendukung sejumlah pengusaha pribumi. Mereka disebut 
sebagai Ginandjar’s Boys yang terdiri atas pengusaha-pengusaha muda seperti 
Aburizal Bakrie (Bakrie & Brothers), Jusuf Kalla (Haji Kalla Group), dan Fadel 
Muhammad (Batara Group). 

Dari sekian konglomerat tadi, sebagian besar dari mereka bisa tumbuh besar 
akibat pemberian insentif khusus seperti pemberian lisensi atas komoditas 
tertentu – menciptakan monopoli oleh kelompok-kelompok bisnis mereka. Rock pun 
mencontohkannya dengan Salim Group yang mendapatkan monopoli dalam program 
substitusi impor pada komoditas katun dan tepung.

Bila berkaca pada cara lahirnya konglomerat-konglomerat ini – baik di Jepang, 
Korsel, maupun Indonesia, muncul pertanyaan baru soal bagaimana caranya 
konglomerat spesies digital dapat lahir. Pasalnya, berbeda dengan cara monopoli 
ala konglomerat baru, industri TI memiliki iklim bisnis yang penuh persaingan 
dan dinilai membutuhkan suntikan dana yang sangat besar.

Inilah mengapa pendanaan para unicorn Indonesia justru datang dari luar negeri. 
Mengacu pada pendapat peneliti INDEF yang bernama Ariyo Irhamna, sumber 
pembiayaan venture capital belum berkembang banyak di Indonesia. 

Bukan tidak mungkin, pendanaan Merah Putih Fund yang disebut hanya bernilai 
sekitar USD300 juta tidak akan cukup untuk membangun sebuah konglomerat 
berbasis digital – apalagi untuk mencapai status unicorn dengan valuasi nilai 
sebesar USD 1 miliar.

Belum lagi, terdapat sejumlah hambatan lain di luar pendanaan. Kemampuan sumber 
daya manusia (SDM) Indonesia, misalnya, masih belum bisa memenuhi kepentingan 
pembangunan ekonomi digital secara menyeluruh. 

Bila faktor-faktor pendukung seperti ini tidak benar-benar hadir, bukan tidak 
mungkin mimpi konglomerat baru – khususnya yang berbasis digital – akan sulit 
untuk terwujud. Mungkin, Wayne Enterprises ala Batman dengan segala teknologi 
canggihnya hanya tetap akan menjadi mimpi bagi anak-anak Indonesia. (A43)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/9E3BB7984A294EE7B5FAD4C37CF3E656%40A10Live.

Reply via email to