https://jubi.co.id/koalisi-rakyat-west-papua-dan-front-rakyat-indonesia-for-west-papua-sulut-minta-operasi-militer-diakhiri/

Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua
Sulut minta operasi militer diakhiri

Reporter: Hengky Yeimo December 21, 2021 2:18 am

Para peserta diskusi KNPB Baliem Barat tentang pencanangan Tri Komando
Rakyat oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. - Dok. KNPB Baliem
Barat Papua

No. 1 News Portal |

Jubi Jayapura, Jubi – Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia
for West Papua di Sulawesi Utara meminta pemerintah segera mengakhiri
operasi militer di Tanah Papua.

Mereka juga menolak rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua. Hal itu
disampaikan Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for West
Papua Sulawesi Utara dalam keterangan pers di Manado pada Minggu
(19/12/2021). Keterangan pers itu digelar untuk menanggapi 60 tahun
pencanangan Tri Komando Rakyat (Trikora) oleh Presiden Soekarno pada 1
Desember 1961.

 Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua
Sulawesi Utara menyatakan pencanangan Trikora mengawali operasi militer
ilegal di Papua. “Trikora merupakan ekspresi awal dilakukannya penjajahan
Indonesia atas bangsa West Papua, yang faktanya bukan pembentukan Belanda,”
kat Koordinator Lapangan Anselmus Kambu.

Kambu mengatakan Trikora yang dinyatakan Soekarno pada 19 Desember 1961
mengawali berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.
“Kasus itu antara lain Biak Berdarah pada 6 Juli 1998, Wasior Berdarah pada
13 Juni 2001, Wamena Berdara pada 4 April 2003, Uncen Berdarah pada 16
Maret 2006, Paniai Berdarah pada 8 Desember 2014, Deiyai Berdarah pada 1
Agustus 2017. Hingga kini, operasi militer merupakan alat Negara Indonesia
yang paling ampuh untuk meghalau perlawanan rakyat West Papua yang ingin
kembali  merdeka dari Indonesia,”katanya.

Baca juga: KNPB Baliem Barat: Trikora jadi awal operasi militer di Tanah
Papua

Kambu menyatakan berbagai operasi militer yang diberlakukan di Papua telah
menimbulkan teror, intimidasi, kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap rakyat
Papua. “Dalam dekade 1961-an hingga 2021, rakyat West Papua mengalami
teror, intimidasi, pemboman, penembakan, pembunuhan, pemenjaraan,
penculikan, kejahatan kemanusiaan hingga terjadi pengungsian di Kabupaten
Nduga, Intan jaya, Puncak Jaya, Puncak, Maybrat, Pegunungan Bintang, dan
Yahukimo,” katanya.

Kambu menegaskan Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for
West Papua di Sulawesi Utara meminta pemerintah segera mengakhiri operasi
militer di Tanah Papua. “Kami dengan tegas menyatakan sikap, segera tarik
militer organik dan non-organik dari West Papua. Stop operasi militer di
Kabupaten Nduga, Intan jaya, Puncak Jaya, Puncak, Maybrat, Pegunungan
Bintang, dan Yahukimo,” ujarnya.

Koalisi Rakyat West Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua di
Sulawesi Utara juga menolak seluruh rencana pemekaran provinsi di Tanah
Papua. Menurutnya, pembentukan Daerah Otonom Baru di Papua hanya dijadikan
jalan untu membentuk komando teritorial baru aparat keamanan di Tanah
Papua.

“Kami menolak semua pembangunan Kodim dan Korem di seluruh Tanah Papua,”
katanya.

Pemerintah juga diminta segera menghentikan kegiatan pertambangan PT
Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika dan membatalkan rencana eksploitasi
Blok Wabu di Intan Jaya, serta membuka akses bagi jurnalis asing untuk
meliput situasi Papua. Selain itu, Koalisi Rakyat West Papua dan Front
Rakyat Indonesia for West Papua di Sulawesi Utara juga meminta Perserikatan
Bangsa-bangsa segera mengintervensi krisis kemanusiaan yang terjadi di
Tanah Papua. “Kami mendukung Seruan 194 Pastor se-tanah Papua yang
menyeruhkan kepada PBB untuk intervensi ke West Papua terkait penyelesaian
pelanggaran HAM di tanah Papua,” Katanya.

Mereka juga menyerukan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
untuk  menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Kami meminta
Polda Papua segera bebaskan Tuan. Viktor Yeimo dan tahanan politik lainnya.
Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa segera Intervesi perlanggaran HAM
berat di Tanah Papua, dan berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri,” kata Kambu.

Baca juga: Gus Dur, Bintang Kejora, Trikora, dan Amerika

Tuntutan serupa disampaikan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Baliem
Barat. Pencanangan Trikora di Alun-alun Yogyakarta pada 19 Desember 1961
dinilai KNPB Baliem Barat sebagai awal dari rentetan panjang operasi
militer Indonesia di Tanah Papua.

Ketua Diplomasi KNPB Baliem Barat Lanny Jaya, Siram Padam Wenda mengatakan
operasi militer Indonesia di Papua dimulai setelah Soekarno mengumumkan
Trikora. “Peristiwa  Trikora tanggal 19 Desember 1961 adalah awal perintah
operasi yang dikeluarkan Soekarno untuk mengagalkan negara West Papua yang
dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961 di Holandia [yang kini disebut]
Jayapura,” katanya saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Senin
(20/12/2021).

Wenda mengatakan operasi militer tersebut terus berlangsung hingga kini, di
mana aparat keamanan TNI/Polri disebarkan ke seluruh Papua. Ia menyatakan
operasi militer itu telah menimbulkan banyak korban, khususnya dari
kalangan orang asli Papua.

“Karena itu, kami bangsa dan rakyat Papua mendesak kepada Presiden Republik
Indonesia agar menarik pasukan non-organik yang sedang melakukan
pelanggaran HAM berat di seluruh Tanah Papua. Itu solusi damai dan
demokratis, segera berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa
Papua,” katanya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2Cm%3DBqO5H-gCLx1eByevgyR88vD8ECfkyiFvZ6xZM4xmA%40mail.gmail.com.

Reply via email to