AS Tidak Berkualifikasi Bicarakan HAM
2021-12-24 10:40:30  
http://indonesian.cri.cn/20211224/672358d6-2c31-4be2-6329-d84f2230377c.html“Apa 
yang saya saksikan bukanlah serangkaian kesalahan tragis, melainkan modus 
impunitas: gagal mengidentifikasi warga sipil, gagal melakukan inspeksi ke 
lapangan, gagal menyelidiki sebabnya dan menarik pelajaran, serta gagal 
menindak siapa pun atau menemukan tindakan yang tidak layak.” Itulah analisa 
yang dilakukan jurnalis Azmat Khan mengenai sepak terjang tentara AS di medan 
perang Timur Tengah. Laporan investigasi panjang lebar yang ditulis Azmat Khan 
dimuat di Harian The New York Times baru-baru ini. Laporan tersebut 
mengungkapkan keganasan tentara AS yang membantai rakyat jelata dalam jumlah 
besar, menunjukkan AS telah secara brutal membentuk “sebuah sistem yang sengaja 
menutup-nutupi jumlah korban tewas serta mengesahkan perluasan serangan udara”.

Akan tetapi, hingga saat ini Gedung Putih belum secara langsung memberikan 
respons. Juru bicara Komando Sentral (CENTCOM) AS Bill Urban dengan sikap acuh 
tak acuh berujar, “Meskipun kami memiliki teknologi terbaik di dunia, kesalahan 
tetap dapat terjadi... kami akan menarik pelajaran dari kesalahan-kesalahan 
tersebut.”



Sudah berapa banyak jiwa yang melayang dalam serangan membabi buta tentara AS! 
Berapa banyak pula keluarga yang menjadi pecah! Seberapa banyak tragedi masih 
terus terulang di tengah api perang yang berkecamuk di kawasan Timur Tengah! 
Akan tetapi, tentara AS malah meremehkannya dengan alasan ‘kesalahan’. Itukah 
‘HAM’ yang digembar-gemborkan pemerintah AS? Yang membuat marah masyarakat 
ialah tentara AS selamanya tidak pernah meminta maaf, tidak memberikan 
kompensasi, dan juga tidak mengusut tanggung jawab para pelaku, apalagi hal ini 
sudah menjadi kelaziman atau hal yang normal bagi tentara AS.

Para politikus Washington sebenarnya menguasai data paling detil tentang berapa 
banyak kejahatan terkutuk yang sudah dilakukan tentara AS. Pada September 2020 
lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengumumkan akan melakukan investigasi 
terhadap kejahatan tentara AS, namun ditolak mentah-mentah dan terbuka oleh 
Presiden AS waktu itu, malah AS mengumumkan akan menjatuhkan sanksi terhadap 
dua pejabat Mahkamah Pidana Internasional.



Asosiasi Tiongkok untuk HAM (China Society for Human Rights Studies /CSHRS) 
kemarin (23/12) mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul ‘Keterbatasan dan 
Kekurangan Demokrasi ala AS’, yang menunjukkan bahwa sejarah sudah membuktikan, 
AS mengekspor demokrasi di sejumlah daerah, namun AS tidak membawa kemakmuran 
di kawasan tersebut, malah membawa malapetaka kemanusiaan yang baru. AS 
berhutang darah yang tak terhingga banyaknya di kawasan Timur Tengah, dan 
paling tidak berkualifikasi membicarakan HAM! AS selalu bersikap acuh tak acuh 
terhadap kejahatannya, dan menanganinya secara asal-asalan, namun pura-pura 
berlagak seperti pembela HAM dan main tuding terhadap negara lain. Hal ini 
sepenuhnya menyingkap wajah asli ‘demokrasi ala AS’ yang munafik, yang lazimnya 
menerapkan standar ganda.

Sudah saatnya bagi dunia internasional untuk menagih keadilan kepada AS dan 
mengusut tanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukannya selama 
bertahun-tahun ini. Para pelaku kejahatan dan para pelindungnya harus diberikan 
hukuman yang setimpal! Keadilan atau kebenaran mungkin datang terlambat, tapi 
tidak akan pernah absen untuk selamanya.


-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/3CA6B72A127B46289C3926D4204BBC16%40A10Live.

Reply via email to