Mahathir Ingin Jokowi “Seimbangkan” ASEAN?D74 - Saturday, December 25, 2021 
21:00
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/mahathir-ingin-jokowi-seimbangkan-asean
 
Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad saat bertemu Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada 29 Juni 2018 (Foto: Antara)
7 min read

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad beberapa waktu yang lalu 
memuji Indonesia dan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pantas menjadi 
pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Apa yang membuat 
Mahathir berpikir demikian? 


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com 

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad mungkin adalah salah 
satu tokoh politik yang paling dipandang di kawasan Asia Tenggara saat ini. 
Dari segi pengalaman, tidak banyak politisi lain yang sebanding dengan 
Mahathir.  

Ia pernah menjabat sebagai PM Malaysia selama 22 tahun dari 1983 sampai 2003, 
dan terpilih kembali untuk kedua kalinya pada tahun 2018 sampai 2020. Secara 
kumulatif, Mahathir pernah memimpin pemerintahan Malaysia selama 24 tahun, ini 
menjadikannya sebagai PM dengan periode kerja terlama di Malaysia. 

Baru-baru ini, pria kelahiran tahun 1925 tersebut melontarkan pernyataan yang 
cukup menarik dalam sebuah wawancara dengan media SEA Today. Mahathir 
mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, Indonesia telah berkembang menjadi 
negara yang lebih baik dari Malaysia, karena menurutnya Indonesia telah mampu 
menempatkan berbagai urusan politik sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. 

Tetapi Mahathir tidak menitikberatkan argumen keunggulan Indonesia dibanding 
Malaysia secara spesifik, lebih lanjutnya ia justru lebih fokus memberikan 
pujian terhadap aktivitas diplomasi Indonesia yang menurutnya akhir-akhir ini 
sangat aktif dalam kancah internasional.  

Selain itu, yang tidak kalah menarik juga adalah Mahathir menyebutkan Indonesia 
saat ini memiliki kesempatan yang besar untuk memimpin Perhimpunan 
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) karena menurutnya Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) memiliki kualitas yang bagus untuk bisa menjadi pemimpin ASEAN, 
layaknya mantan Presiden Suharto dulu. 

Lantas, mengapa Mahathir tiba-tiba memuji Indonesia dan mendorong Jokowi agar 
menjadi pemimpin ASEAN? 

Baca juga: Jokowi dan Dua “Kubu” ASEAN


  
Membaca Pemikiran Mahathir 
Untuk membenarkan apa yang dikatakan Mahathir tentang kepemimpinan Indonesia 
dalam ASEAN, menurut hemat penulis, tampaknya tidak mudah karena saat ini ASEAN 
sendiri memiliki beberapa permasalahan yang belum menemukan solusi, meskipun 
Indonesia sudah cukup vokal dalam menyuarakannya. 

Salah satunya adalah perseteruan mengenai junta militer Myanmar. Sebagai sesama 
anggota ASEAN, Indonesia telah berusaha membantu meredam represi militer dengan 
menegaskan dan mendorong pengaplikasian agenda perdamaian five-point consensus 
(FPC). 

Namun, sampai sekarang ide ini tidak efektif, malahan kasus Myanmar tampak 
semakin menimbulkan ketidak sepahaman antara anggota ASEAN terkait posisi 
politik masing-masing negara, karena setelah menerima giliran menjadi ketua 
ASEAN untuk 2022, Kamboja justru berniat mengundang junta Myanmar ke dalam 
agenda-agenda ASEAN, kembali memecah kesepahaman politik di kawasan ini. 

Lalu, mengapa Mahathir dengan percaya diri mengatakan Indonesia dan Jokowi bisa 
menjadi pemimpin ASEAN?  

Well, untuk mengetahui alasan sesungguhnya, kita perlu mengulik alur pemikiran 
politik internasional Mahathir. Tentunya yang berkaitan dengan visinya terhadap 
ASEAN. 

Pertama, kita bisa melihat apa yang diyakini Mahathir dalam bukunya The Malay 
Dilemma. Di dalamnya, Mahathir mengemukakan pandangannya tentang orang Melayu 
yang selalu “tertinggal” secara ekonomi dibanding etnis-etnis pendatang, yang 
kemudian menjadi pebisnis dominan di tanah Melayu yang seharusnya dikuasai oleh 
orang Melayu itu sendiri.  

Di dalam buku ini Mahathir menekankan kekhawatirannya akan pengaruh kekuasaan 
ekonomi asing, yang salah satunya datang dari kalangan pebisnis asal Tiongkok. 
Mahathir mengusulkan kebijakan tindakan afirmatif sebagai solusi yang dapat 
meredam penindasan kapitalis asing menuju Malaysia yang harmonis dan 
terintegrasi, serta mengalihkan konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi ke 
tangan orang Melayu. 

Inilah alasan mengapa Mahathir berulang kali menyampaikan bahwa Malaysia harus 
menolak infiltrasi bisnis yang sudah berlebihan dari Tiongkok, seperti program 
Belt and Road Initiative (BRI). Demi menyelamatkan negaranya dari jebakan utang 
Tiongkok, ketika dirinya menjabat sebagai PM untuk kedua kalinya, ia 
membatalkan proyek East Coast Rail Link (ECRL) dan proyek pipa gas alam di 
wilayah Sabah dari Tiongkok. 

Namun ambisi politik Mahathir terpaksa berhenti ketika dirinya merasa harus 
mengundurkan diri dari jabatan PM Malaysia pada tahun 2020. Pengunduran diri 
tersebut terjadi setelah adanya pergolakan internal di koalisi partai politik 
pengusung Mahathir, Pakatan Harapan. 

Filosofi politik internasional Mahathir juga bisa kita pahami dengan berkaca 
kembali pada Mahathir Doctrine atau doktrin politik Mahathir. Menurut profesor 
hubungan internasional dari Universitas Malaya, Muhammad Danial bin Azman, 
dalam tulisannya 'Mahathir Doctrine': Avoiding Conflicts in the South China 
Sea, doktrin ini diambil dari kebijakan luar negeri Mahathir yang selalu 
berusaha menjaga keseimbangan kekuatan antara negara besar Timur dan Barat di 
Asia Tenggara. 

Pada dasarnya, doktrin ini menekankan agar kepentingan ekonomi politik Malaysia 
tidak mudah diacak-acak ketika berhadapan dengan narasi yang bertentangan dari 
Amerika Serikat (AS) ataupun Tiongkok. Hubungan dengan negara-negara besar 
memang harus terjalin, tetapi kepentingan negara kecil yang identik dengan 
negara di Asia Tenggara harus tetap dihormati, dilindungi, dan terpenuhi. 

Lebih lanjut, Danial menilai bahwa dari tahun 2003 sampai 2018, ketergantungan 
ekonomi Malaysia pada Tiongkok semakin meningkat, contohnya dengan  masuknya 
sejumlah proyek BRI Tiongkok. Oleh karena itu, sejak Mahathir kembali menjabat 
sebagai PM, ia melakukan manuver politik yang dapat mengurangi ketergantungan 
ekonomi Malaysia pada Tiongkok, dengan cara meningkatkan keterlibatan dengan 
negara kubu Barat seperti Jepang. 

Gestur politik yang menarik dari Mahathir juga bisa kita lihat ketika ia 
memberi dukungan pada Presiden AS, Joe Biden setelah memenangkan Pilpres AS. 
Dinilainya, Biden bisa lebih mengerti Asia Tenggara dibandingkan Donald Trump, 
dan bisa menghentikan perang dagang dengan Tiongkok. 

Pandangan Mahathir tentang pentingnya peran Barat untuk menyeimbangkan kekuatan 
di Laut Tiongkok Selatan (LTS) kemudian bersinggungan kuat dengan harapannya 
pada Jokowi sebagai pemimpin ASEAN.  

Sepertinya sudah menjadi rahasia umum bahwa setelah Biden terpilih sebagai 
Presiden AS, Indonesia memang tampak semakin mesra dengan negeri Paman Sam. 

Buktinya bisa kita lihat sejumlah interaksi diplomatik, seperti kunjungan kerja 
sama Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Anthony Blinken ke Indonesia pada awal 
Desember lalu, kemudian pelatihan militer Garuda Shield, dan rencana membeli 
jet tempur F-15 EX dari AS. 

Lalu, apa yang diharapkan Mahathir dari kepemimpinan Indonesia dan Jokowi? 

Baca juga: Waktunya Indonesia-Malaysia “Rujuk”?

 
  
Jokowi Harapan Mahathir? 
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Burapha, Pattharapong 
Rattanasevee dalam tulisannya Why Indonesia Should Take a Leading Role in 
ASEAN, mengatakan bahwa kepemimpinan Indonesia di ASEAN sesungguhnya adalah 
sebuah keniscayaan yang perlu diwujudkan.  

Ini diambil dari kenyataan bahwa dalam setiap interaksi tawar-menawar 
internasional, daya jual suatu organisasi kawasan akan selalu dipandang dari 
kekuatan struktural yang berasal dari kapasitas material, kepemilikan sumber 
daya, ukuran teritori, populasi, dan ekonomi. Di kawasan ASEAN, semua kriteria 
itu mayoritas dipengaruhi oleh Indonesia.  

Oleh karena itu Rattanasevee menilai, pengembangan ASEAN akan terus dibentuk 
berdasarkan perkembangan ekonomi politik Indonesia. Indonesia akan memberikan 
unsur penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas, serta meningkatkan 
pengejaran kepemimpinan di ASEAN. 

Baca juga: Saatnya Jokowi ‘Pimpin’ ASEAN

Selain itu, karena kebanyakan negara ASEAN masih memandang nilai 
otoritarianisme, ada sebuah keunikan yang tidak dimiliki organisasi kawasan 
lain, Rattanasevee menyebutnya faktor charismatic leadership. Dari sejarahnya, 
negara yang bisa memimpin ASEAN adalah negara dengan pemimpin yang karismatik, 
contohnya seperti Lee Kuan Yew, Mahathir Mohamad, dan Suharto.  

Itu barang kali adalah alasan mengapa Mahathir menginginkan Jokowi memiliki 
kualitas pemimpin yang setara dengan Suharto, karena dinilainya ASEAN tidak 
hanya membutuhkan negara yang kuat untuk jadi pemimpin, tetapi juga sosok 
kepala negara yang karismatik. 

Di sisi lain, tampaknya ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa 
Mahathir tidak berharap pada Malaysia sendiri? 

Well, melihat teori buck-passing dari ilmuwan politik John Mearsheimer, sangat 
lumrah bila ada negara yang terlihat melemparkan kepercayaan pada negara lain 
untuk bertanggung jawab atas suatu permasalahan yang mereka hadapi bersama. 
Mearsheimer mengatakan, strategi ini sering digunakan dalam politik kekuasaan 
ketika suatu negara menolak untuk berkonfrontasi secara langsung dengan negara 
agresor.  

Fenomena ini bisa dimunculkan oleh beberapa alasan, seperti ketidak siapan, 
atau memang negara yang diandalkannya dinilai lebih bisa diandalkan dalam 
berperan menghalau ancaman asing yang dapat mengancam keamanannya. 

Mearsheimer juga menambahkan, buck-passing dapat menggeser keseimbangan 
kekuatan di kawasan sehingga menguntungkan negara yang melemparkan kepercayaan. 
Ini ia contohkan dari Perang Dunia 2, di mana Sekutu pada saat itu membiarkan 
Nazi Jerman berperang melawan Uni Soviet. Ujung-ujungnya, strategi ini sangat 
menguntungkan AS dan Inggris karena Jerman dibuat menghabiskan waktu dan 
tenaga. 

Dengan begitu, barang kali yang ada di benak Mahathir ketika ia mendorong 
Jokowi untuk memimpin ASEAN tidak hanya dari konteks keberlangsungan persatuan 
ASEAN itu sendiri, tetapi juga dimotivasi oleh krisis eksistensial Malaysia di 
tengah terpaan persaingan kepentingan AS dan Tiongkok yang tidak kunjung 
mereda. 

Pada akhirnya, Jokowi harus melihat pesan yang disampaikan Mahathir sebagai 
suatu pertanda. Mungkin, inilah saat yang tepat bagi mantan Gubernur Jakarta 
tersebut untuk lebih termotivasi menjadi pemimpin internasional? (D74) 

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/D9621CF535F64A5A860D194399F4AF4D%40A10Live.

Reply via email to