https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2544-menghabisi-stok-kepala-daerah-korup



 Jumat 14 Januari 2022, 05:00 WIB 

Menghabisi Stok Kepala Daerah Korup 

Administrator | Editorial 

  Menghabisi Stok Kepala Daerah Korup MI/Duta . PERANG melawan korupsi masih 
jauh dari selesai. Terbukti, stok kepala daerah yang terjerat kasus rasuah 
tiada habisnya. Di awal tahun ini saja, kendati Januari belum tuntas terlewati, 
KPK sudah menangkap dua kepala daerah, yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 
dan yang terbaru Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud. Fenomena itu 
menunjukkan seakan-akan para kepala daerah dalam melaksanakan tugas memang 
biasa melakukan penyelewengan. Mereka tinggal menunggu giliran tepergok oleh 
penegak hukum saat menerima suap ataupun gratifikasi. Korupsi kepala daerah 
umumnya terkait jual-beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan 
penerimaan daerah. Itu-itu saja. Untuk kasus jual-beli jabatan, sepanjang 
2016-2021 KPK sudah menjerat tujuh kepala daerah, yakni Klaten, Nganjuk, 
Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjungbalai, dan Probolinggo. Jumlahnya delapan bila 
ditambah Wali Kota Bekasi yang ditangkap di awal Januari 2022. Maka, tidak 
mengherankan bila terungkap nantinya bahwa Bupati Penajam Paser Utara yang baru 
saja tertangkap KPK juga terjerat kasus yang sama. Korupsi kepala daerah tidak 
akan pernah surut karena ada tiga masalah yang meliputi dari hulu hingga hilir. 
Di hilir, penindakan korupsi rupanya belum menimbulkan efek jera. Di hulu, ada 
sistem perekrutan kepala daerah yang memaksa para calon bupati/wali kota dan 
wakilnya menanggung beban biaya politik yang tinggi. Mahar merupakan hal yang 
biasa dikenakan partai politik dengan label pengganti biaya kampanye yang 
mengerahkan mesin parpol. Biaya yang mahal mendesak para calon terpilih 
mencari-cari cara mengembalikan modal yang sudah ia keluarkan. Belum lagi 
tuntutan balas budi, khususnya kepada penyandang dana kampanye mereka. Tentu 
saja, kemendesakan itu juga karena calon tersebut memiliki integritas yang 
rendah. Sayangnya, kualitas buruk ini sulit diketahui di awal pengusungan 
ataupun sebelum pemungutan suara di pilkada. Calon kepala daerah bisa saja 
tampak berintegritas karena sebelum menempati jabatan publik tidak pernah 
terpapar peluang korupsi. Masalah ketiga, sistem tata kelola pemerintahan masih 
memberikan celah yang besar untuk melakukan rasuah. Ketiga masalah tersebut 
sesungguhnya sudah ada usulan solusinya. Di hilir, pemerintah sudah mengajukan 
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, tetapi selalu ditolak DPR. Pemiskinan 
koruptor melalui perampasan aset dianggap akan lebih menjerakan, bahkan bila 
dibandingkan dengan hukuman mati sekalipun. Apakah betul pemiskinan koruptor 
akan efektif? Belum tentu. Akan tetapi, kita juga tidak akan pernah mengetahui 
efektivitasnya jika hukuman itu tidak pernah diterapkan. Di hulu, mahar apa pun 
dalihnya atau sebutannya harus dilarang. Toh, parpol juga sudah mendapatkan 
dana bantuan dari pemerintah. Yang perlu diluruskan pula, pemilihan langsung 
kepala daerah bukan penyebab mahalnya biaya politik. Pola kampanye yang 
menyedot modal besar merupakan salah satu biang keladinya. Alih-alih 
mengembalikan hak memilih kepala daerah dari rakyat ke wakil rakyat, lebih baik 
ubah sistem kampanye. Ekstremnya, larang kampanye di luar saluran yang 
difasilitasi dan dibiayai pemerintah. Sumbangan kampanye bila ada, dihimpun 
oleh penyelenggara pemilu tanpa terarah pada calon tertentu. Tiap paslon 
mendapatkan fasilitas kampanye yang setara sehingga tidak menimbulkan utang 
budi. Semua solusi pemberantasan korupsi kepala daerah memerlukan dukungan 
politik yang kuat dari pemerintah dan parlemen agar benar-benar diterapkan. 
Bila masih berjalan seperti biasa, jangan harap pemerintahan daerah akan bebas 
dari cengkeraman budaya korupsi.   Baca Juga

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2544-menghabisi-stok-kepala-daerah-korup






-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20220114224429.168ccb8a52c0895121be4a91%40upcmail.nl.

Reply via email to