https://jubi.co.id/knpb-perubahan-nama-operasi-militer-dalih-indonesia-tutup-wajah-kekerasan-di-papua/
KNPB : Perubahan nama operasi militer, dalih Indonesia tutup wajah kekerasan di Papua Reporter: Hengky Yeimo January 15, 2022 4:15 pm Ilustrasi Penembakan – Dok. Jubi Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap mengatakan, perubahan nama operasi Statgas Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz, hanya dalih Indonesia menutup wajah kekerasan untuk melanjutkan operasi. Nama operasi Statgas Nemangkawi Polri diubah menjadi Operasi Damai Cartenz. Sementara operasi militer TNI diubah ke operasi teritorial agar terlihat legal karena organik. “Ini hanyalah taktik mengelabui sorotan publik,” kata mantan sekretaris KNPB Pusat itu katanya kepada Jubi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/1/2022). Suhuniap mengatakan, operasi yang digalakkan oleh TNI/Polri akan dianggap legal lalu ditutupi dengan propaganda humanis, damai, kesejahteraan melalui dana Otsus produk kolonial. “Uang selalu digencarkan oleh buzzer untuk menipu publik, yang akan dilancarkan oleh buzzer, Cyber Army, dari Humas dan Penerangan TNI/Polri,” katanya. Suhuniap mengatakan, berdasarkan pemberitaan di berbagai media massa, pada 7 Januari 2022, 1 Batalyon Pasukan Khusus dikirim ke Papua dan Papua Barat. “Tanggal 9 Januari, 1 Bataylon Infanteri (Yonif) Raider Khusus 136/Tuah Sakti di Batam di kirim ke Daerah Rawan hadapi TPNPB. Sementara 450 pasukan Yonif Prabu Kian Santang dikirim akhir bulan Januari ini,” katanya. Suhuniap mengatakan, dalam rapat koordinasi Wapres, Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri 15 Desember 2021, sesuai Inpres nomor 9 tahun 2020 dan UU Otsus telah membahas strategi tersebut di atas. Baca juga: KNPB Baliem Barat: Trikora jadi awal operasi militer di Tanah Papua “Jadi benar-benar tanah Papua diambil alih kelompok oligarki ini, untuk menghabisi orang asli Papua,” katanya. Suhuniap mengatakan, Mahfud MD ikut mengorkestrasi pola itu dengan dialog bersama orang-orang Papua binaan Jakarta. “Pertemuan-pertemuan itu ditujukan untuk mengelabui desakan dialog politik yang tuntas dengan aktor konflik Papua. Ini pola Jakarta menghindari dialog penyelesaian akar persoalan Papua,” katanya. Menurutnya, taktik busuk Jakarta ini sudah diketahui bersama karena hanya mengulangi pola lama. “Indonesia tidak berani masuk ranah penyelesaian politik karena disana titik kelemahan negara, dimana kebusukan dan kejahatan negara dirawat untuk kepentingan ekonomi segelintir elit oligarki,” katanya. Suhuniap mengatakan, segelintir kelompok oligarki inilah yang sudah, sedang dan akan mengorbankan kemanusiaan orang Papua bahkan orang Indonesia di tanah Papua. “Mereka atur Otsus, pemekaran hingga akan menempatkan agen-agennya dalam semua aspek kehidupan orang Papua. Mereka adalah virus mematikan dalam tubuh kemanusiaan. Oleh sebab itu kami menyampaikan kepada rakyat luas agar berdiri bersama dalam barisan perlawanan melawan segelintir oligarki ini,”katanya. Suhuniap meminta pemerintah Indonesia segera hentikan kejahatan kemanusiaan. Hentikan motif ekonomi/bisnis di balik operasi militer. Hentikan propaganda humanis (penipuan publik). “Bangsa Papua menuntut kemerdekaan politik. Itu bukan rahasia. Semua orang Papua tahu dan paham sejarah politik dan apa yang terbaik bagi masa depannya,” katanya. Suhuniap mengatakan, Indonesia harus paham, bahwa penjajahan harus dihentikan di atas tanah Papua. Berikan hak demokratis orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri bagi bangsa Papua. “Oleh sebab itu kami menolak propaganda humanis dan kesejahteraan Indonesia. Sebab itu bagian dari operasi Intelijen. Kata-kata yang paling menurut kami basi dan bosan didengar rakyat Papua yakni Pendekatan humanis, pendekatan kesejahteraan, pendekatan operasi damai, dan sejenisnya. Lagu-lagu ini diputar kembali untuk mengelabui pembunuhan 305 warga sipil dan 67.000 pengungsi akibat operasi militer Nemangkawi sejak 2018 lalu,” katanya. Suhuniap mengatakan perdamaian tanpa kemerdekaan, adalah jalan tol menuju jurang pemusnahan dan kehancuran. Kesejahteraan tanpa kemerdekaan adalah lagu pelipur duka yang tak mampu menghapus air mata penderitaan bangsa Papua. “Sudah 60 tahun Papua termiskin di Indonesia, manusianya sedikit lagi habis. Segera buka referendum untuk membuktikan keinginan orang Papua. Orang Papua akan terus menuntut hak politiknya sampai dekolonisasi bagi bangsa terjajah Papua dapat diwujudkan. Indonesia berkewajiban di bawah hukum internasional untuk menjamin dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua,”katanya. Sementara itu Ketua KNPB Mimika, Yanto Awerkion mengatakan sampai kapan pun Indonesia adalah penjajah yang datang menghabiskan rakyat Papua. Sehingga apa pun produk pemerintah akan dilawan pihaknya sampai Indonesia keluar dari tanah Papua. “Kami menilai pendekatan damai dari TNI/POLRI itu adalah pendekatan basi yang diulang kembali. Semua kebijakan itu hanya untuk menghabiskan orang Papua,” katanya. (*) Editor: Syam Terrajana -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2BMAuHqWR9VUVwsCpQJ88QoOYfWgW2YBb7ksS2V%2BchdhA%40mail.gmail.com.
