res : Bagaimana dengan SBY?  Apakah SBY lebih hebat dari Jokowi? Tentu saja 
Jokowi lebih hebat dari Napoleon!  hehehe

http://www.eramuslim.com/berita/nasional/wiranto-sebut-2-tahun-jokowi-lebih-hebat-dari-suharto-habibie-dan-gus-dur-gak-sekalian-napoleon-pak.htm

Wiranto Sebut 2 Tahun Jokowi Lebih Hebat Dari Suharto, Habibie, dan Gus Dur 
(Gak Sekalian Napoleon Pak?)
Redaksi – Kamis, 19 Muharram 1438 H / 20 Oktober 2016 06:30 WIB


Eramuslim.com – Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J. Mahesa menilai, pernyataan 
Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sedang ‘ngelantur’ memuji dua tahun 
pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih baik dari Suharto, BJ Habibie, dan 
Abdurahman Wahid (Gusdur).

Menurutnya, Wiranto terkejut melihat posisinya yang sekarang ditunjuk Jokowi 
sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan. Jadi tidak heran, kata Desmond, 
Wiranto sekarang mencari posisi aman agar dirinya tidak terkena reshuffle.

Pasalnya, Jokowi sendiri merupakan Presiden yang memang gemar melakukan 
reshuffle dengan tempo singkat. Lagi pula, lanjut Desmond, kenapa Wiranto tidak 
menyebut nama Megawati Soekarnoputri yang notabenenya mantan Presiden ke-5 yang 
juga Ketua Umum PDI-Perjuangan.

Desmond pun menduga, Wiranto sedang bermain politik dua kaki supaya posisi 
menterinya tidak hilang, karena tidak berani menyebut nama Megawati lebih baik 
dari Jokowi.

“Ini kan Wiranto baru bangun tidur, jadinya kaget, terus ngomongnya ngelantur. 
Ini sikap Wiranto cuma nyari aman aja, ga berani tekan sana sini, takut status 
menterinya hilang,” kata Desmond kepada TeropongSenayan, Jakarta, Rabu 
(19/10/2016).

Oleh karenanya, Desmond mengaku merasa prihatin dengan Jokowi yang tidak bisa 
memilih menteri secara selektif, untuk menjawab persoalan yang sebenarnya 
terjadi, khususnya dibidang reformasi hukum.

Desmond pun mengungkapkan, kalau Wiranto mengerti persoalan reformasi hukum, 
maka seharusnya ia mengusulkan agar anggaran untuk penegak hukum yakni 
Kepolisian tidak dipotong oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberantas 
pungutan liar (Pungli).

Pada kenyataannya, ujar Wakil Ketua Komisi III ini, anggaran untuk Kepolisian 
justru dipotong, yang kini bertolak belakang dengan semangat Jokowi untuk 
mereformasi hukum.

“Kasihan Jokowi, menteri-menterinya tidak support kebijakan dia, dan tidak 
paham dengan penegakan hukum,” tandasnya.(ts/pm)


Reply via email to