Pergeseran kepimpinan adalah rebutan rejeki dikalangan kaum neo-Mojopahit.
From: Marco 45665
Sent: Wednesday, November 9, 2016 12:25 PM
To: GELORA_In ; Chan CT ; Sunny ; Chalik Hammid ; RKB ; Temu Eropa ; Hsin Hui
Lin ; Jakarta Globe ; kh djie ; mailto:pers-indone...@yahoogroups.com ; NESARE
; wahana-n...@yahoogroups.com ; Nasional-List
Subject: Re: [GELORA45] Fw: Pergeseran Kepemimpinan Jokowi
ANALYSA YANG MAPAN DAN MEMBUMI - ENAK DIBACA - MUDAH DICERNAK dan terutama
dikupas dalam Tingkat Akademis yang Objektive / Rationil (tanpa Guncangan
Emosionil ).
Marc.
2016-11-09 2:08 GMT+01:00 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]
<GELORA45@yahoogroups.com>:
From: B.DORPI P.
Sent: Wednesday, November 9, 2016 8:19 AM
http://doa-bagirajatega.blogspot.co.id/2016/11/pergeseran-kepemimpinan-jokowi-rizal.html
Selasa, 08 November 2016
Pergeseran Kepemimpinan Jokowi
RIZAL MALLARANGENG
"Indonesia's Widodo, maverick no longer". Itulah judul kolom Hamish McDonald
di Nikkei Asian Review baru-baru ini. Wartawan senior Australia ini rupanya
mulai khawatir: Presiden Jokowi, setelah dua tahun memerintah, berubah menjadi
politisi normal, bukan lagi pendobrak yang militan, maverick.
Pesimisme McDonald seperti ini berasal dari hasil penelitian Eve Warburton,
ilmuwan politik di Australian National University. Penelitian Warburton menarik
karena setidaknya dia memberi kerangka yang sistematis untuk mendiskusikan ciri
khas pemerintahan Jokowi yang saat ini sudah memasuki tahun ketiga.
Konsepnya yang mencuri perhatian adalah neo-developmentalisme. Ia
mengingatkan kita pada perdebatan lama tentang karakteristik pemerintahan
Jenderal Soeharto. Dengan konsep ini, Warburton berargumen bahwa Jokowi—setelah
menang pilpres dengan citra kerakyatan yang berada di luar sistem—kini
mengembangkan praktik patronase yang sama dengan sebelumnya.
Bedanya, kalau Pak Harto otoriter, Jokowi harus bermain dalam panggung
demokrasi. Namun, esensi keduanya sama: the exercise of power digunakan untuk
mencapai tujuan non-kerakyatan, seperti deregulasi, disiplin fiskal,
pengembangan infrastruktur, dengan menafikan tujuan lainnya.
Dalam hal Jokowi, Eve Warburton menjelaskan bahwa kini semangatnya untuk
memimpin gebrakan pemberantasan korupsi sudah menipis, sementara kemampuannya
untuk melakukan manuver politik justru semakin canggih dan licin.
Jadi, singkatnya, seperti dikatakan Hamish McDonald di atas, Presiden Jokowi
sekarang sudah menjadi normal: seorang pemimpin yang beradaptasi dan
memanfaatkan lingkungan sekitarnya, bukan mengubah, apalagi mentranformasikan
lingkungan tersebut.
Sang penguasa telah menghirup opium kekuasaan yang membius. Benarkah?
Terhadap argumen yang lumayan berat seperti itu, apa yang bisa kita katakan?
Saya cenderung melihat konsep Eve Warburton sebagai sebuah konstruksi
intelektual yang agak berlebihan. Namun harus diakui, pengamatan ilmuwan muda
dari "Negeri Kanguru" ini terhadap evolusi kekuasaan Jokowi cukup jeli dan
cenderung akurat. Kita setuju pada fakta yang dia ungkapkan: setelah tersudut
dan terombang-ambing di tahun pertama, mantan Wali Kota Solo itu kini telah
menguasai medan sepenuhnya tanpa oposisi yang berarti.
The prince is now reigning supreme. Pertanyaan kita adalah apakah fakta
tersebut berhubungan langsung dengan praktik patronase politik, sebagaimana
yang disimpulkan Eve Warburton?
Patronase seperti apa persisnya yang dipersoalkan di sini? Katakanlah Partai
Golkar: setelah berubah dari oposisi menjadi pendukung pemerintah, salah
seorang kadernya mendapat kursi di kabinet, yaitu Airlangga Hartarto, Menteri
Perindustrian.
Bagi saya, hal ini bukanlah praktik patronase, tetapi lebih sebagai seni
membangun koalisi yang memang niscaya dalam demokrasi. Lagi pula, pilihan
terhadap Airlangga cukup meritokratis, sebab dia mampu dan memiliki pengalaman
panjang dalam perumusan kebijakan industri.
Kita tentu boleh mengkritik pilihan pada Airlangga, sebagaimana kita bisa
saja menolak pengangkatan Wiranto sebagai Menkopolhukam karena perannya dalam
prahara Timor-Leste dulu.
Namun, semua itu harus didasarkan pada argumen spesifik yang bersifat
individual, tidak bisa disamaratakan begitu saja dengan mengatakan bahwa kedua
tokoh tersebut adalah bagian dari patronase politik. Contoh kecil ini
mengharuskan kita berhati-hati dalam membuat sebuah kesimpulan umum.
Konsep besar, seperti sistem patronase politik, memang enak didengar dan
menarik sebagai bahan diskusi akademik. Tapi kalau sembarangan, konsep tersebut
malah akan mengacaukan pengertian kita pada kenyataan yang sesungguhnya.
Prioritas Masalah berikutnya dalam penjelasan Eve Warburton adalah pada
pilihan prioritas kebijakan Jokowi. Dalam kondisi Indonesia saat ini, apakah
pendobrakan yang transformatif hanya dapat dilakukan lewat kebijakan anti
korupsi yang bergelora?
Membangun jalan raya, mengefisienkan badan usaha milik negara (BUMN), membuka
lapangan kerja; kalau semua ini berhasil dilakukan, apakah akibatnya tidak
transformatif? Apa persisnya yang kita maksud dengan transformasi masyarakat?
Seorang ilmuwan tidak bisa berlindung di balik konsep besar seperti
neo-developmentalisme untuk menghindari pertanyaan seperti itu.
There must be a conceptual justification, suatu hal yang sayangnya tidak
dilakukan Eve Warburton. Hal ini membuat analisisnya terkesan sepihak, lebih
mirip sebagai pamflet politik, bukan uraian akademis yang dingin dan berimbang.
Selain itu, dalam soal prioritas kebijakan, saya melihat bahwa sejauh ini
Jokowi tidak terpenjara, tetapi tumbuh dalam kekuasaan. Ia telah meninggalkan
retorika era kampanye, dengan memilih kebijakan yang memang perlu dan mungkin
dilakukan.
Kalau dia berkeras untuk setia pada citranya semula sebagai kandidat di luar
sistem—seperti yang diharapkan Eve Warburton, Hamish McDonald, dan banyak tokoh
lainnya di dalam dan luar negeri—maka sekarang Jokowi mungkin sudah kebingungan
sendiri, terkucil dari pemerintahan yang harus dipimpinnya.
Pergeseran posisi demikian boleh saja disebut sebagai normalisasi Jokowi.
Sebutan ini hanya masalah semantik. Yang jelas, kita justru patut bersyukur
bahwa dia telah berubah. Pertanyaan penting sekarang adalah apakah dengan
kekuasaan eksekutif yang kini sepenuhnya telah ia kendalikan, plus dukungan
mayoritas kursi di DPR, Presiden ke-7 RI ini memang mampu mengukir sukses
besar?
Mampukah dia membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan taraf
pendidikan secara berarti, membangun jalan tol 1.000 kilometer?
Semoga Jawaban semua itu tentu tidak bisa diberikan sekarang. Kita masih
perlu bersabar satu atau dua tahun lagi. Pada saat itulah kita bisa menilai
apakah Jokowi akan menjadi tokoh transformatif atau sebaliknya, seorang
pemimpin yang hanya sibuk dengan akumulasi kekuasaan demi kekuasaan itu semata.
Buat saya, dari segi kebijakan, arah perjalanan Jokowi sekarang sudah di jalur
yang benar. Kondisi perekonomian dunia memang sedang tidak bersahabat, tetapi
hal ini pasti tidak permanen.
Lagi pula, masih banyak hal yang bisa dilakukan agar Indonesia keluar dari
perangkap negara berpenghasilan menengah,middle income trap, yang bisa membuat
kita hanya berjalan di tempat.
Jokowi memiliki sejumlah menteri yang andal. Kombinasi Sri Mulyani dan Rini
Soemarno, dua perempuan cerdas yang tangguh dengan posisi kabinet paling
strategis, serta beberapa tokoh lainnya, yaitu Luhut Pandjaitan, Susi
Pudjiastuti, Basuki Hadimuljono, dan Ignasius Jonan, mestinya sudah lebih dari
cukup untuk melakukan banyak terobosan.
Dengan pembantu sekaliber mereka, plus sedikit keberuntungan, Jokowi
seharusnya bisa menggerakkan gunung. Kita berdoa semoga semua itu memang
terjadi.
RIZAL MALARANGENG,
PENDIRI FREEDOM INSTITUTE JAKARTA
