Reforma Agraria Sejati Sebagai Jalan Menuju Pembebasan Buruh Oleh : Rudi HB Daman (Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia/GSBI)
I. Pengantar Paket Kebijakan Ekonomi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang dikeluarkan sejak September tahun 2015 sampai sekarang dengan 13 jilidnya telah menjadikan buruh, tani, dan rakyat luas semakin menderita parah (kronis) akibat beban krisis yang dihasilkan oleh sistem setengah jajahan dan setengah feudal. Paket kebijakan ekonomi ini memberikan keleluasaan bagi kapitalisme monopoli serta borjuasi komperador di dalam negeri untuk mendapatkan fasilitas kemudahan yang dibungkus dalam deregulasi dan debirokratisasi. Buruh, tani, dan lapisan rakyat terhisap luas mengalami kemerosotan kualitas hidup akibat pendapatannya semakin defisit, nilai riil upah semakin turun, ketidakpastian kerja, ketiadaan jaminan sosial yang pasti. Upah buruh semakin meningkat defisitnya melebihi 60 persen (dari kebutuhan hidup minimum atau living cost) dan nilai riil upah telah mengalami penurunan 50 persen dibandingkan 12 tahun lalu. Paket Ekonomi Jokowi juga membatasi kenaikan upah buruh sebesar 10 persen tiap tahun melalui Paket Jilid ke-IV yang kemudian diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 pada Oktober 2015. Peraturan tersebut membatasi kenaikan upah buruh hanya 10 persen tiap tahun demi menjaga jalannya Paket anti rakyat yang merupakan implementasi skema neo-liberalisme imperialisme di bawah pimpinan Amerika Serikat (AS). Buah dari kebijakan anti rakyat adalah perlawanan rakyat di berbagai daerah. Protes massa yang intensif justru ditanggapi rejim dengan penangkapan dan kriminalisasi, seperti yang dialami 24 aktifis buruh (dua diantaranya pekerja hukum LBH-Jakarta). Paket Jokowi juga telah membuat perlawanan kaum tani semakin meningkat di perdesaan karena beban krisis yang lebih parah akibat tidak adanya kenaikan upah buruh tani, anjloknya harga komoditas, dan tingginya biaya produksi akibat kontrol tengkulak dan tuan tanah, bunga riba yang tinggi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang intensif. Sejak berkuasa, rejim Jokowi telah melakukan 44 tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani di 18 provinsi dengan penembakan terhadap 58 orang, penagkapan 804 orang, 95 orang dikriminalisasikan dan 10 orang meninggal dunia.Tindakan kekerasan ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak berkehendak menjalankan reforma agraria di Indonesia tetapi justru memperkuat sistem monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang di Indonesia. Kebijakan negara menjadikan Rakyat semakin sulit dapat mengontrol dan menggunakan kekayaan alamnya sebagai dasar pembentukan (forming) kapitalnya bagi pembangunan industri nasional yang mandiri. Tidak adanya industri nasional yang mandiri dan kuat akan terus membuat upah buruh selalu rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, suburnya pelaksanaan sistem kontrak dalam status kerja, tenaga produktifnya menjadi terbelakang. Oleh karena itu, klas buruh sangat memiliki kepentingan besar terhadap pelaksanaan landreform sejati atau reforma agraria sejati. Landreform sejati hanya dapat diperoleh melalui perjuangan bersama dengan kaum tani, dan seluruh rakyat terhisap lainnya. II. Hilangnya Kedaulatan Bangsa dan Terbelakangya Industri di Indonesia Paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK tidak bertujuan membangun industri nasional yang mandiri tetapi justru semakin membuat ketergantungan terhadap investasi kapitalis monopoli asing dan meningkatkan penghisapan dan perampasan upah buruh, kenaikan harga akibat inflasi yang dihasilkan dari masuknya investasi asing, dan perampokan terhadap kekayaan alam. Pemerintah semakin memberikan kelonggaran yakni izin investasi, pemangkasan regulasi pemerintahan pusat dan daerah, pengurangan dan pemangkasan pajak (tax amnesty), penguasaan tanah untuk perkebunan dan pertambangan, kemudahan berinvestasi di kawasan industri dengan tambahan subsidi listrik serta fasilitas penunjang lainnya. Pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sampai tahun 2035, pemerintahan Jokowi-JK masih mengandalkan industri manufaktur sebagai capaian strategisnya. Akan ada 10 industri prioritas yang mengisi 36 kawasan industri baru dengan estimasi penambahan luas lahan yang akan digunakan mencapai 50 ribu hektar. Ini adalah bagian dari skema perampasan tanah besar-besaran melalui proyek perluasan kawasan industri. Jokowi telah melegalisasinya melalui PP No.3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 10 industri prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK meliputi: (1) Industri pangan, (2) Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, (3) Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, (4) Industri alat transportasi, (5) Industri elektronika dan telematika, (6) Pembangkit energy, (7) industri barang modal, komponen dan bahan penolong dan jasa industri pendukung, (8) Industri hulu agro-industri, (9) logam dasar dan bahan galian bukan logam, (10) Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara. Target penyerapan nilai investasi yang ingin dicapai adalah dari Rp. 270 triliun (2015) menjadi Rp. 4.150 triliun (2035). Kebijakan tersebut menuntut produktivitas yang lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan besar milik asing dan borjuasi komprador melakukan berbagai tindakan efisiensi (dengan adanya perubahan bagian/departemen/line/sel kerja) untuk mempercepat produksi dan kuatitas lebih besar. Selain itu, PHK dan mutasi terhadap buruh semakin intensif. Selanjutnya, buruh dipaksa bekerja dengan waktu lebih panjang karena harus mengejar limit waktu pengiriman barang dan stock opname, sesuai kebijakan perubahan dweeling time (bongkar-muat) Situasi ini terjadi di pabrik-pabrik berorientasi ekspor dan produksi consumer goods. Apakah investasi asing akan merombak karakter industri Indonesia yang berorientasi eksport, industri ringan dan bukan industri dasar, industri rakitan, bergantung impor bahan baku? jawabannya pasti Tidak. Karakter industri di Indonesia tidak akan berubah selama masih menggantungkan impor kapital asing dan masih beradanya (exist) monopoli tanah pada sistem pertanian terbelakang oleh tuan tanah besar, terutama negara. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2014 , 64 persen dari total industri Indonesia masih mengandalkan bahan baku, bahan penolong, serta barang modal impor bagi proses produksi. Oleh karena itu, industri rentan terhadap fluktuasi kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Beberapa sektor industri yang sangat bergantung impor bahan baku, yaitu: permesinan dan logam, otomotif, elektronik, kimia dasar, makanan dan minuman, pakan ternak, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang kimia lain, serta pulp dan kertas. Sekitar 64% industri itu mendominasi nilai produksi industri nasional sebesar 80% serta menyumbang 65% penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, menurut data kementerian neraca perdagangan enam dari sembilan industri itu ternyata defisit karena impor lebih besar dibandingkan ekspor. Berdasarkan data Bank Indonesia , neraca perdagangan nonmigas pada Agustus 2016 mencatatkan surplus USD 0,92 miliar. Nilai surplus tersebut berkurang dari bulan Juli lalu karena peningkatan impor bahan baku dan barang modal seperti mesin dan peralatan mekanik, mesin dan peralatan listrik, palstik dan barang dari plastic, serta kendaraan dan bagiaanya. Di sisi lain, paket ekonomi politik terus melanjutkan kebijakan pembebasan pajak (tax heaven) dan keringanan pajak (tax allowance). Kebijakan ini hanya memperkuat dominasi imperialis karena hanya perusahaan dengan nilai investasi minimal Rp. 1 triliun yang memperoleh tax heaven dan tax holiday, dan keringanan PPh 21 bagi industri padat karya dengan jumlah pekerja minimal 5000 orang, yang mayoritasnya milik imperialis dan borjuasi besar komprador dan tax amnesty untuk menyokong sumber dana segar untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional. DKI Jakarta yang menjadi pusat utama perdagangan dan jasa di Indonesia, secara intensif memaksa proletariat, rakyat pekerja lainnya dan lapisan borjuasi kecil perkotaan untuk menghabiskan pendapatan dan tabungannya untuk konsumsi kebutuhan hidup berbasiskan kredit dan transaksi elektronik (e-money). Kepastian kerja dan PHK terus menjadi ancaman. Fleksibilitas pasar tenaga kerja (market labor flexibility) yang diterapkan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kerja kontrak, sistem kerja borong dan harian lepas, semakin diintensifkan. Bahkan sistem PKWT tengah diupayakan berlaku sekali jalan 5 tahun. Dengan cara itu, buruh dibatasi agar bisa mendapatkan perubahan status menjadi buruh tetap (PKWTT) dan tentu saja upah yang dibayarkan dapat menyesuaikan sesuai ketentuan PP 78/2015 dan Permenakertrans 21/2016. Lebih dari itu, terkadang buruh masih harus “menyogok” atasan hanya untuk sekedar memperpanjang masa kontrak kerjanya. Dari keadaan demikian, Paket Ekonomi Jokowi telah mengintensifkan perampokan asing terhadap bangsa dan tanah air sehingga kehilangan kedaulatan. Paket Jokowi tidak akan sedikit pun memberikan dampak bagi pembangunan industri nasional kecuali semakin menjadi boneka bagi kepentingan kapitalis monopoli asing. Negeri kita selalu tetap menjadi negeri agraris terbelakang dan pra-industri yang mengutamakan ekspor bahan mentah dan import bahan bahan baku, industri berorientasi ekspor, teknologi terbelakang dan menghandalkan penghisapan mutlak terhadap tenaga kerja. Semua tujuannya untuk mempertahankan politik upah murah serta tetap terpeliharanya cadangan tenaga kerja yang besar (pengangguran) agar dapat memelihara sistem upah murah di negeri setengah jajahan-setengah feudal. III. Palsunya Reforma Agraria Jokowi dan Tidak Memberi Syarat Bagi Pembangunan Industri Nasional yang Mandiri. Program Reforma Agraria (RA) Jokowi, hakekatnya adalah palsu karena hanya: a). Bagi-bagi tanah bekas HGU milik tuan tanah, b). Membagi tanah-tanah terlantar milik tuan tanah, c). Membuka akses tanah milik tuan tanah besar seperti Perhutani kepada tani miskin dengan cara tumpang sari, PHBM, kemitraan. Namun tani miskin tidak merdeka atas tanah tersebut, dipaksa menanam tanaman, sesuai dengan kepentingan tuan tanah. Dalam rencana program reforma agrarian Jokowi, 9 juta hektar lahan yang akan dibagikan terbagi dalam dua kategori. Pertama, legalisasi asset (4,5 juta Ha) dan kedua, redistribusi tanah (4,5 juta Ha). Legalisasi asset akan dibagi kembali dalam dua kategori; tanah transmigrasi yang belum bersertifikat (0,6 juta Ha) dan legalisasi asset (3,9 juta Ha). Sementara untuk kategori redistribusi tanah dibagi dalam; HGU habis dan tanah terlantar (0,6 juta Ha) dan pelepasan kawasan hutan (4,1 juta Ha). Dari hal ini, sesungguhnya belum diketahui secara detail dimana program ini akan diimplementasikan. Tujuan sesungguhnya dari program RA Jokowi melestarikan monopoli tanah, karena tidak mengurangi sama sekali penguasaan tanah skala luas. Tuan tanah tetap berkuasa memonopoli tanah, tetap bebas menghisap dan menindas buruh tani dan tani miskin. Pemerintahan Jokowi hanya membagikan tanah sisa milik tuan tanah kepada rakyat pedesaan secara terbatas dan hanya cukup untuk sebagian kecil (minoritas) rakyat miskin pedesaan, sementara jumlah tani miskin dan buruh tani terus meningkat. Reforma agrarian Jokowi tetap mempertahankan sistem yang menjerat kaum tani dan masyarakat luas pedesaan atas tenaga produktif. Reforma agraria Jokowi tidak menjamin kenaikan upah buruh tani karena dipertahankannya skill rendah tenaga kerja di perdesaan. Keterbelakangan itu semakin menyatu dengan kemiskinan yang diakibatkan penghisapan surplus produs, salah satunya melalui riba yang tinggi (kredit, pinjaman atau bantuan dari bank atau pemerintah). Tidak ada artinya bagi rakyat Indonesia jika Jokowi memberikan 9 juta hektar kepada kaum tani, namun disisi yang lain memberikan 26 juta hektar kepada perusahaan-perusahaan perkebunan sawit ataupun jutaan hektar lainnya untuk pertambangan skala besar. Pemerintahan Jokowi masih tetap memberikan kemudahan investasi untuk penguasaan lahan di Indonesia melalui paket kebijakan ekonomi, termasuk memberikan kemudahan dalam proses perijinannya. Jelas, RA Jokowi tidak akan membebaskan tenaga produktif kaum tani dari relasi penghisapan feudal. RA Jokowi tetap mempertahankan kekuasaan sistem monopoli tanah dengan mempertahankan sistem pertanian terbelakang yang menjadi basis sosial imperialisme di Indonesia. Esensi Reforma agraria sejati adalah penghapusan monopoli tanah yang dilakukan oleh tuan tanah, yakni penghisapan feudalism dan penindasan yang bersumber dari monopoli tanah. Reforma agraria sejati, suatu konsep menyeluruh tata kelola dan kepemilikan atas tanah dan sumber-sumber agraria, yang sanggup membebaskan kaum tani dan rakyat Indonesia secara umum, dari penghisapan dan penindasan feodalisme dan kapitalisme monopoli (imperialisme). Reforma agraria sejati dengan pelaksanaan landreform tidak hanya memiliki aspek ekenomi semata, tetapi juga aspek politik dan kebudayaan. Reforma agraria hanya bisa lahir dari politik yang berdaulat dan demokratis yang didukung rakyat dan bukan oleh dikte imperialis. Politik yang berdaulat dan ekonomi yang mandiri akan menjadikan perkembangan kebudayaan tenaga produktif yang tinggi, meliputi: sains dan ilmu pengetahuan, kesehatan dan kualitas hidup bangsa. Reforma agraria sejati, sebagai fundasi bagi pembangunan industri nasional untuk melahirkan modernisasi pertanian, sekaligus menjadi syarat mutlak bagi kemajuan tenaga produktif di pedesaan. Hasil-hasil landreform akan diakumulasi dan menjadi modal bagi pembentukan kapital dalam negeri secara mandiri, tanpa bantuan korporat kapital finans. Pembentukan kapital tersebut akan mendorong pembangunan industri yang terencana sesuai kebutuhan nasional atau rakyat. Pembangunan industri nasional sekaligus memutuskan ketergantungan kapital, alat kerja, sarana produksi pertanian hingga tujuan produksi pertanian yang tidak diabdikan pada kepentingan tuan tanah besar dan imperialisme. Serikat buruh memiliki peranan tinggi yang dibantu oleh negara dalam menetapkan produksi (volume produksi, sistem dan cara kerja, keuangan, perancanaan, dan lain-lain) secara kolektif. Karakter anarkis dalam produksi sistem kapitalisme dapat ditekan sampai tidak ada karena produksi yang dihasilkan bersifat sosial. Terbentuknya industri nasional mandiri akan memobilisasi seluruh rakyat untuk bekerja sehingga tidak ada satu pun rakyat menganggur. Upah yang diterima buruh sesuai dengan kemampuan dan hasil kerja dari tenaga yang diberikan, dan semua bekerja untuk kebutuhan rakyat mayoritas. Dalam sistem ini tidak ada disparitas (pembedaan) upah yang besar sehingga terdapat jarak antara yang bekerja otot dengan otak. Buruh akan mendapatkan upah yang nilainya dapat mencapai kebutuhan hidup minimum, sedangkan kebutuhan utama seperti pendidikan dan kesehatan dapat diterima rakyat dengan gratis. Selain itu, rakyat mendapatkan subsidi yang besar bagi pemenuhan kebutuhan pokok. Dengan demikian, perjuangan landreform sejati menjadi perjuangan klas buruh, petani, dan seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan reforma agraria sejati akan menjadi jalan bagi pembangunan ekonomi yang mandiri, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara kebudayaan. [rhbd2016]#
