Mirip riwayat Abraham Lincoln. Ke media berkampanye menghapus perbudakan, di pedalaman membumi-hanguskan perkampungan Indian berikut isinya. Sebelum dibasmi tentara AS, warga Indian yang tertangkap dipaksa dulu membangun jalur kereta SF-Chicago. Suku Sioux yang gigih melawan akhirnya mati langkah karena jalur kereta telah melenyapkan padang perburuan yang menjadi tumpuan kehidupan mereka. Sekarang, giliran cicit-buyut yang digebuki tentara AS lantaran berjuang menyelamatkan lingkungan hidup mereka dari jalur pipa perusahaan jahanam. Lalu, untuk apa Indonesia membangun begitu banyak bandara bertaraf internasional (dengan APBN) selagi garam masih impor dan ribuan serdadu AS nongkrong di Australia? Ah, kita tunggu saja episode jalur "bermanfaat" berikutnya: kereta cepat JKT-BDG yang pembangunannya sudah melibatkan orang-orang berseragam tentara RRC.
--- jetaimemucho1@... wrote: Pak Jokowi, jangan belaga pilon dan terus membohongi rakyat! Bagaimana Bandara Internasional Jawa Barat akan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat??? Apalagi kepada penduduk disekitarnya?? Sekarang saja untuk membebaskan lahan, pemerintah dan aparatnya harus menggunakan kekerasan terhadap kaum tani yang tinggal di sekitar proyek BIJB!!! Siapa yang dapat berbisnis menggunakan infrastruktur BIJB seperti pertokoan, restoran dan lain sebagainya? Pikirkanlah pakai akal sehat, siapa yang akan naik turun pesawat di BIJB itu???Petanikah, buruhkah, kaum miskin kotakah, kelas pekerja dan sektor miskin lain kah? Mengaku ketika rumahnya sendiri digusur, trauma itu akan dibawa seumur hidup. Lantas gimana dengan penduduk dan anak-anak yang trauma sekarang karena lahannya, rumahnya, sekolahnya, musolahnya dibuldozer?? Mengapa tidak dipikirkan trauma mereka? Kenapa nggak blusukan ke desa-desa yang sedang konflik tanah???Dasar.....!!! Berita Majalengka Riwayat Perintah Jokowi soal Bandara Kertajati hingga Bentrok Rakyat versus Aparat Rabu, 23 November 2016 23:49 setkab.go.id + langit amaravatiBerita dan foto Presiden Jokowi didampingi menteri terkait di Bandara Kertajati, Majalengka, 14 Januari 2016 sebagaimana disiarkan laman resmi Sekretariat Kabinet. Inzet: Dua petani korban bentrokan di Sukamulya. SURYA.co.id | JAKARTA - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengadakan pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM menyusul bentrok antara warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majaklengka, Jawa barat dengan ribuan aparat keamanan, 17 November 2016.Sebagaimana dikutip SURYA.co.id dari laman resmi Komnas HAM, bentrokan terjadi karena warga menolak kegiatan pengukuran calon lokasi Bandara Internasional Jawa Barat yang dilakukan oleh aparat pemerintah.Dalam pemantauan yang dilakukan pada 22-25 November 2016 dan dipimpin oleh Komisioner Natalius Pigai itu, dilakukan pengamatan lapangan di lokasi bentrokan, pertemuan dengan para saksi dan para pihak, untuk melakukan verifikasi awal atas dugaan pelanggaran HAM.Hasil dari pemantauan yang merupakan mandat Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia itu, akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah dan pihak terkait.Bandara Internasional Jawa Barat adalah salah satu proyek strategis nasional yang diatur di dalam Perpres No 03 Tahun 2016. Komnas HAM memantau dugaan pelanggaran HAM dalam proses pembangunan Bandara Kertajati. #SAVESUKAMULYA - Ada 1.200 orang menolak Bandara Kertajati, 225 orang menerima. Tapi teror dan kriminalisasi telah terjadi di Majalengka. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait bentrok rakyat Sukamulya versus ribuan aparat itu.Demikian juga soal bentrokan serupa di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Namun lazim diketahui, khusus soal Bandara Kertajati, Jokowi sejak awal 2016 sudah memerintahkan kepada semua pihak terkait untuk segera menyelesaikan proyek itu.Berikut ini arsip riwayat perintah Jokowi sebagaimana dikutip tanpa suntingan dari laman resmi Sekretariat Kabinet yang diunggah pada 14 Januari 2016.Tahun Depan Ditarget Selesai, Presiden: Bandara KertajatiHarus Beri Manfaat MasyarakatPresiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembangunan Bandar Udara (bandara) Kertajati, di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat selesai tahun depan. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mendukung pembangunan bandara itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Menurut Presiden, Bandara Internasional Jawa Barat (Jabar), yang ada di kecamatan Kertajati, Majalengka itu pembebasan tanahnya sudah 6 tahun dimulai. Sementara untuk konstruksi runway yang dimulai tahun 2015 lalu, sudah menghabiskan dana APBN Rp375 miliar. Kemudian tahun ini juga dari APBD Jabar disiapkan anggaran Rp500 miliar.“Habisnya nanti itu untuk konstruksi, runway, untuk terminal, semuanya kurang lebih Rp2,5 triliun, itu kurang lebih. Sehingga ada sisa, tadi 500 miliar, berarti masih ada Rp2 triliun. Kita putuskan kita ambil alih lewat APBN Menteri Perhubungan, karena saya berikan target tahun depan sudah harus selesai,” kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan Bandara Kertajati,Majalengka, Kamis (14/1) pagi.Menurut Presiden Jokowi, runway Bandara Kertajati sekarang sudah 2.500 meter, lebarnya 60 meter. Nantinya, lanjut Presiden, akan dibangun 3.000 meter panjangnya. “Itu baru 1 runway rencana besarnya ada 2 runway,” tambahnya.Presiden Jokowi menegaskan, pembangunan Bandara Kertajati,Majalengka, harus memberi manfaat pada semuanya.“Semuanya harus mendapatkan manfaat baik masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan maupun masyarakat di sekitar bandara,” kata Presiden Jokowi.Presiden menjelaskan, Bandara Kertajati ini punya standar internasional, bisa dilewati pesawat-pesawat besar.Ia menyebutkan, kehadiran bandara ini sudah mendesak, dari sisi perekonomian ataupun perkembangan pertumbuhan Jawa Barat.Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu adalah Menko PMK Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan Menhub Ignasius Jonan. Berita Langkat VIDEO - Investor Malaysia Kerahkan Ribuan Aparat, Serbu Kaum Tani di Langkat, Sumatera Utara Senin, 21 November 2016 05:06VIDEO - Investor Malaysia Kerahkan Ribuan Aparat, Serbu Kaum Tani di Langkat, Sumatera Utara - Surya | | | | | | | | | | | VIDEO - Investor Malaysia Kerahkan Ribuan Aparat, Serbu Kaum Tani di Langka... RIBUAN APARAT SERBU KAUM TANI DI #LANGKAT. Mereka dikerahkan oleh perusahaan modal Malaysia di Sumatera Utara. L... | | | | SURYA.co.id | LANGKAT - Aparat di bawah rezim Joko Widodo - Jusuf Kalla kembali menyerbu kaum tani, menyusul penyerbuan di Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 17 November 2016.Kali ini, ribuan aparat menyerbut kaum tani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) yang bersengketa dengan perusahaan modal Malaysia, PT Langkat Nusantara Kepong.Penyerbuan kaum tani itu terjadi di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 18 November 2016, sebagaimana terlihat dalam video di atas. BACA JUGA: Video Buktikan Banyak Aparat Serbu Kaum Tani, Kapolres Bilang Tak Ada Bentrokan Seperti dikutip SURYA.co.id dari laman resmi Serikat Petani Indonesia (SPI.or.id), penggusuran lahan milik petani itu dilakukan dengan menggunakan puluhan alat berat.Akibatnya, beberapa petani mengalami luka berat dan ringan.Suriono, Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) SPI Kabupaten Langkat, menjelaskan, sudah berulang kali pihak kepolisian hendak melakukan penggusuran tapi tidak terjadi karena pihak SPI Langkat berhasil menjelaskan duduk perkara atas konflik tanah ini.“Sebelum melakukan penggusuran, kita sudah sampaikan kepada pihak Kepolisian agar masalah ini dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Langkat untuk meminta kejelasan langkah penyelesaian, tapi mereka malah tidak mau,” kata Suriono yang dihubungi via telepon selulernya, Sabtu (19/11/2016) siang.Suriono melanjutkan, pihaknya kemudian meminta agar semua personel kepolisian meninggalkan lahan karena menyebabkan petani dan warga setempat ketakutan.“Namun alih-alih pergi, tanpa mempertimbangkan penjelasan yang kita sampaikan pihak Kepolisian yang dipimpin oleh Kabag OPS Polres Langkat tetap melakukan penggusuran dan meratakan lahan pertanian dan perumahan petani,” ungkapnya.“Tidak hanya itu, personel polisi mengejar petani sampai kampung dan satu orang petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya atas nama Sadikun ditangkap oleh Polisi,” lanjutnya.Suriono menceritakan, upaya penggusuran memang sempat dihalang-halangi oleh petani tapi pihak kepolisian tidak mempedulikan malah melakukan kekerasan dan pengusiran petani dengan memukul dan menendang.Akibatnya beberapa anggota petani termasuk anak kecil menjadi korban. Zulkifli, petani SPI Mekar Jaya mengalami pecah kepala usai kerusuhan dengan pihak aparat kepolisian di Langkat Zulkifli, petani SPI Mekar Jaya mengalami pecah kepala usai kerusuhan dengan pihak aparat kepolisian di LangkatPara petani yang menjadi korban yaitu:- Sadikun yang mengalami penangkapan dan luka lebam di wajah- Zulkifli mengalami pecah kepala dan lebam di wajah (dirawat di Rumah Sakit)- Boimen mengalami pemukulan (dirawat di Rumah Sakit) -- Legiman mengalami pemukulan- Sari mengalami pemukulan -- Boiran mengalami pemukulan Adi mengalami pemukulan- Kakek Saleh mengalami pemukulan- Nenek Siti Hawa mengalami pemukulan- Rohani mengalami pemukulan- Midi mengalami pemukulan- Siti (anak kecil) mengalami pemukulan- Udin mengalami pemukulan. Alat berat diturunkan untuk meratakan lahan pertanian dan pemukiman petani SPI “Kami dikepung, tidak bisa keluar dari desa, orang luar juga tidak diizinkan masuk,” sambung Suriono .Terkait masalah ini, Zubaidah (Ketua DPW SPI Sumut) mengutuk keras atas tindakan kepolisian yang melakukan kekerasan kepada petani anggota SPI Desa Mekar Jaya.“Tidak ada alasan apapun bagi kepolisian melakukan tindak kekerasan kepada petani. Banyak jalan yang bisa dilakukan untuk mendorong penyelesaian konflik pertanahan, bukan dengan melakukan penggusuran lahan apalagi melakukan kekerasan. Acapkali dengan situasi seperti ini petani selalu yang menjadi korban dan pelakunya masih saja oknum kepolisian,” tegas Zubaidah.Zubaidah memaparkan, konflik pertanahan yang muncul diLangkat ini salah satu pemicunya adalah semakin gencar ekspansi perusahaan perkebunan luar negeri.“Kasus anggota kita di Mekar Jaya dahulunya berkonflik dengan PTPN II Kebun Gohor Lama sejak tahun 1998. Setelah masuknya PT Langkat Nusantara Kepong dari Malaysia dan mengambil alih operasional PTPN II Kebun Gohor Lama segala upaya dilakukan perusahaan untuk menggusur petani dari lahan dan ini semakin intens,” papar Zubaidah.“Konflik ini melibatkan lahan seluas 554 hektare yang diserobot oleh PTPN II Kebun Gohor Lama,” katanya lagi.“Yang semakin membuat miris, kepolisian kita lebih memihak kepada perusahaan asing, bukan rakyatnya sendiri yang jelas-jelas tidak salah dan punya dasar hukum yang jelas. Bayangkan saja, satu desa dikepung 1.500 polisi dan tentara,” tegasnya.
